Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:09 WIB

Empat Pengurus KONI Jabar Terjerat Kasus Lapangan Tembak Cisangkan, Mencari Keadilan

foto

 

Lapangan Tembak Cisangkan Kota Cimahi yang menyeret empat pengurus KONI Jabar. Foto : portaljabar/Skor.id,

www.transaktual.com

BANDUNG – Mengurusi olahraga banyak sekali tantangan dan serba salahnya.  Jika tidak  berhati-hati dalam menggunakan anggaran akibatnya harus berurusan dengan hukum. Risiko itulah yang kini harus diterima keempat mantan pengurus KONI Jawa Barat (Jabar), YRD, DSH, PN dan ES. Keempatnya, bersiap dan segera  masuk Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Kota Bandung, Rabu (12/8).

“Informasinya  seperti itu, sesuai yang dikatakan dari pengacara KONI Jabar dan katanya sebelum masuk  Sukamiskin kami harus melakukan Rapid Tes dulu. Tapi kami heran, katanya harus masuk pada Rabu  tapi tidak ada surat resminya,” kata YRD salah seorang dari keempat mantan pengurus KONI Jabar tersebut  ketika dikonfirmasi Topskor.id, Selasa (11/8/2020).  

Dalam persidangan  di Pengadilan Tinggi Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jalan R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (24/6), oleh majelis hakim mereka divonis satu tahun penjara atau 12 bulan.

Eksekusinya, baru dilakukan Rabu (12/8/2020) setelah sebelumnya mereka menjalani  tahanan kota. Sementara, tuduhannya  praktek kongkalikong anggaran  Perawatan dan Pembangunan Lapangan Tembak Cisangkan di Kota Cimahi.

Bagi keempatnya tidak mempermasalahkan lama tidaknya hukuman yang harus diterima. Namun, apa yang dirasakannya adalah hanya masalah ketidakadilan. Sebab, selama proses persidangan, pledoi atau pembelaan yang dilakukan tidak ada pertimbangan sedikit pun.

“Karena itulah kami merasakan ada kejanggalan dalam persidangan tersebut. Kami sudah melakukan pledoi atau membacakan pembelaan tapi tidak ada tanggapan apa-apa dan persidangan terkesan terburu-buru sepert ingin cepat selesai, padahal dalam pembelaan  bisa membuka persoalan yang sebenarnya dan siapa saja yang ikut tersangkut dalam kasus pembangunan Lapangan Tembak di Cisangkan,” kata YRD memaparkan.

YRD mengaku, dalam perencanaan pembangunan Lapangan Tembak itu dirinya hanya bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapi malah divonis karena dinilai telah  merugikan negara.

“Pembangunan Lapangan Tembak itu  bukan menggunakan uang negara tapi menggunakan anggaran KONI Jabar. Jadi, saya tidak pernah merugikan negara seperti yang diberitakan. Malah saya sendiri, tidak pernah  mengembalikan anggaran itu ke KONI Jabar tapi justru KONI Jabar sendiri yang menggembalikannya,” kata YRD menegaskan.  

Nasi sudah menjadi bubur karena vonis telah diputuskan. Tetapi, bagi YRD dengan vonis tersebut dirinya merasa menjadi korban dalam perkara tersebut. Sebab, katanya lagi, dari mulai proses pengusutan hingga persidangan tak ada sedikit pun pembelaan dari pihak KONI Jabar sendiri.

“Kini, saya dan teman-teman harus menanggung beban psikis, beban moral yang sangat berat karena saya harus meninggalkan anak-anak saya yang masih kecil-kecil, nama baik juga sudah pasti tercemar, padahal jika semua terbuka dan ada keadilan yang seadil-adilnya  mungkin ceritanya akan lain dan ingin saya fair saja,” kata YRD.

Dalam lampiran pembelaan, YRD menyebut pembanguan Lapangan Tembak Cisangkan Kota Cimahi dilakukan pada 2014. Katanya, pembangunan dan perawatan Lapagan Tembak Cisangkan hanyalah melanjutkan program yang telah dilaksanakan di kepengurusan KONI Jabar sebelumnya yang baru 60 persen.

“Pembangunan sebelumnya dilakukan saat kepengurusan almarhum Pak Aziz. Lalu, pembangunan dilanjutkan saat kepengurusan Pak Ahmad Saefudin. Semuanya dalam rangka   persiapan PON 2016 dan PORDA tahun 2014. “ ujar YRD.

Namun, belakangan proses pembangunan tersebut menuai polemik  setelah Forum Penyelamat Olahraga yang mewakili masyarakat melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi di dalamnya.

“Sebetulnya, laporan ini telah dicabut pada tanggal 15 Mei 2017. Tapi, saya selaku yang dilaporkan tetap merasa tidak terima dengan keputusan bahwa saya telah melakukan tindak korupsi, saya memang bertindak sebagai PPK tapi itu sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Nomor 148 tahun 2014, ” kata YRD menegaskan lagi.

“Pada tahun 2018, saya sudah bukan lagi pengurus, tapi saya merasakan  ada pihak yang ingin menyeret sehingga saya menjadi tersangka ke dalam persoalan ini. Saya hanya memohon kepada Allah SWT semoga semuanya menjadi terbuka, keyakinan saya hanya satu,  Allah tidak akan pernah salah, ” katanya menambahkan.

Senada dengan YRD, PN mengungkapkan, bahwa statusnya kini sama dengan tiga rekan lainnya yang harus bersiap masuk LP Sukamiskin. PN pun  mengetahui bahwa  eksekusi hasil putusan sidang dilakukan pada Rabu (12/8/2020).

“Betul, seperti itu informasinya, tapi buat kami sebagai warga negara yang baik tetap akan taat kepada hukum yang sudah berlaku. Mau diapakan lagi, toh sudah terjadi, tapi disini saya tetap memohon ada keadilan dari semuanya, karena apa yang kami lakukan itu hanya karena tugas sebagai pengurus KONI,” kata PN mengungkapkan.

PN yang saat itu bertindak sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), memaparkan,  selama ditugasi untuk menangani pembangunan Lapangan Tembak Cisangkan, hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh atasan dan apa yang dilakukannya semata –mata sebagai bawahan pada waktu itu.

“Yang namanya bawahan kan harus taat apa yang diperintahkan atasan. Tetapi, akhirnya semua yang saya lakukan menyeret saya menjadi tersangka dan saya harus beranasib sama dengan kawan-kawan senasib sepenanggungan. Saya tak ingin panjang lebar semoga kejadian ini menggugah semua pihak yang paham akar permasalahannya jangan sampai ada yang terdzalimi,” ujar PN menuturkan.

Tersangka lainnya SDH yang bertindak sebagai panitia pembangunan tahap pertama lalu menjadi anggota  saat dikonfirmasi mengaku pernah  diwanti-wanti untuk tidak gaduh dan berkata kepada siapa-siapa soal kasus tersebut.

 “Vonis yang saya terima  berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung satu tahun penjara. Sesungguhnya saya hanyalah korban karena ketika saya  dijadikan tersangka oleh Polda Jabar  dengan membawa surat  dari Polda ke bandahara umum bernama MTP  di kantor KONI lantai dua bidang umum, disaksikan oleh ES dan IH serta yang lainnya,  saudara MTP berkata kepada saya  tidak usah ribut dan jangan ngomong ke siapa-siapa bahwa ada setingan dalam kasus  ini,” ujar SDH menegaskan.

 

(03/Yara/transakt)