Selasa, 29 Sepember 2020 | 12:26 WIB

Sidang Pengadaan Lahan di KBB, PH dan Terdakwa Bingung Keterangan Saksi Banyak Tidak Tahu

foto

 

Sidang Pengadaan Lahan di KBB, PH dan Terdakwa Bingung Keterangan Saksi Banyak Tidak Tahu.

www.transaktual.com

Ketua majelis Hakim Asep Sumirat, kembali menyidangkan 2 mantan pejabat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) digelar diruang 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kls IA Khusus Jl.RE Marta Dinata dengan agenda keterangan saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Senin (27/7/2020).

Dua terdakwa masing-masing Mantan Kabag Umum Setda Kabuapaten Bandung Barat (KBB) Endang Rahmat dan ASN BPN KBB Asep Wahyu keduanya kendati menghadapi proses hukum yang sedang memasuki proses persidangan masih tetap dapat menghirup udara segar lantaran majelis hakim telah mengalihkan status penahanan,semula menjadi tahanan rumah negara, kini menjadi tahanan kota.

Dihadapan majelis hakim 3 saksi dimintai keterangan secara bergantian Mantan Kabag Hukum menjelaskan mengenai tupoksi berkaitan dengan pembebasan lahan untuk perkantoran pemerintahan KBB.

" Bagian hukum tupoksi nya sosialisasi kepada masyarakat,bahwa akan ada pembebasan lahan untuk pemerintahan,jangan sampai ada jual beli, dineberspa desa yang ditentukan seperti desa Mekar Dari,karena berdasarkan UU, pusat pemerintahan, harus dipertimbangkan akses jalan ", terang saksi.

" Untuk pembelian ke bagian umum,tanpa melalui tim,berdasarkan belanja langsung, mengenai NJOP tidak tahu,kami hanya mempersiapkan,tidak pernah ada kroscek berapa lahan yang harus dibayar keasyarakat", tambah saksi.

Berikutnya saksi Bendahara, dimintai keterangan banyak mengatakan tidak tahu,Penasehat Hukum (PH) bingung karena pertanyaannya banyak dijawab tidak tahu,terdakwa pun ikut bingung.

Sementara saksi sekretaris BAPEDA mengetahui mengenai pembebasan lahan , memasuki ke titik persiapan untuk menentukan titik ruang sesuai tupoksi Bapeda, tidak  pernah masuk ke tim  negosiasi awalnya tidak mengetahui pengadaan tanah,tahu setelah  dijadikan tim persiapan pelaksanaan pengadaan tanah.

Mengenai anggaran nilainya tidak tahu,luas tanah untuk keseluruhan,tahap pertama 500 ribu m. Sedangkan mengenai honor saya menolaknya, lantaran tidak hadir.

Para terdakwa diadili,  dugaan korupsi pengadaan lahan dilakukan terdakwa  pada November 2009, saat Pemkab Bandung Barat menggelontorkan anggaran untuk pengadaan lahan perkantoran Pemkab Bandung Barat seluas 19,53 hektare yang bersumber dari APBD TA 2009 senilai Rp Rp 13.671.000.000.

Ternyata dalam pelaksanaannya, terdakwa 1, Endang Rachmat sebagai kuasa pengguna anggaran tidak melaksanakan penganggaran di SKPD yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan, selain itu tidak melakukan kajian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dalam pelaksanaan perubahan anggaran untuk program pengadaan lahan pembangunan perkantoran di Pekab KBB.

Sedangkan terdakwa II, Asep Wahyu sebagai Koordinator Satgas Yuridis BPN tidak melaksanakan sesuai kewenangannya untuk pemeriksaan data kepemilikan tahan dalam pengadaan lahan tersebut,sehingga ada selisih pembayaran yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 2,1 miliar.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para terdakwa diancam pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan primair, dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

 

(mph/pri/transakt)