Sabtu, 23 Februari 2019 | 13:34 WIB

Bawaslu KBB Diberi Rapor Merah, Komisioner Diminta Mundur, Diduga Bupati KBB AA, Langgar UU Pemilu

foto

 

Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD KBB Jejen Zaenal Arifin. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto.

www.transaktual.com

Keputusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menetapkan kasus video Bupati Aa Umbara Sutisna tidak memenuhi unsur, dinilai sebuah kemunduran penegakan hukum di KBB. 

Sebab, keputusan itu dinilai mengulang hal sama, seperti kasus pertama yang juga menjerat Aa Umbara. Dalam kasus pertama itu, Bupati dilaporkan terkait dugaan pelanggaran pemilu dan kasusnya juga dianggap tak memenuhi unsur.

"Keputusan dua kali berturut-turut, kasus Bupati dianggap tidak memenuhi unsur menjadi pertanyaan masyarakat. Bisa jadi itu karena ada intervensi atau ketakutan kepada penguasa sehingga keputusannya tidak obyektif," kata politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD KBB Jejen Zaenal Arifin, Rabu (23/1/2019).

Sejak awal, Jejen mengemukakan, telah menduga kasus kedua ini pun akan berakhir sama dengan yang pertama dan hal itu terbukti. Hasil ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum pemilu dan menjadikan Bawaslu KBB kehilangan kepercayaan serta wibawanya. Dampak dari keputusan itu juga akan menjadikan peserta pemilu (calon legislatif) di KBB tidak takut untuk melanggar hukum.

Bawaslu KBB, ujar dia, bermain-main dengan kekuasaan dan sumpah jabatan yang diucapkan. Apalagi kasus ini sudah menjadi isu nasional mengingat video bupati yang mengampanyekan anak dan adiknya telah tersebar luas dan sempat viral di masyarakat. 

Jejen menyatakan, Bawaslu KBB seakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, bisa tegas dalam menertibkan atribut caleg, tetapi ketika berhadapan dengan penguasa justru menjadi ewuh pakewuh.

"Saya memberikan rapor merah terhadap kinerja Bawaslu KBB. Jadi sebaiknya para pejabatnya mundur. Mereka takut kepada penguasa tapi tidak takut terhadap sumpah jabatan di hadapan-NYA (Allah)," ujar dia. 

Jejen menilai, alasan Bawaslu bahwa kasus dugaan pelanggaran aturan pemilu yang diduga dilakukan Bupati Aa Umbara tidak memenuhi unsur perlu dipertanyakan. 

Dalam video yang jadi bukti, tutur Jejen, jelas-jelas terucap bahwa Aa Umbara minta dukungan pencalonan anak dan adiknya. Saat dikonfirmasi oleh teman-teman media pun, jawabannya dia mengakui itu meskipun tidak disengaja. "Artinya sebuah pengakuan bahwa itu terjadi dan ada, sehingga secara delik hukum bisa dijerat," tutur Jejen. 

Sementara itu, Muhamad Raup, warga Babakanpari RT 04/04, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, KBB, yang merupakan pelapor kasus video dugaan pelanggaran pemilu Bupati Aa Umbara, mengaku kecewa dengan keputusan Bawaslu. 

Menurut Raup, publik bisa menilai dari video yang beredar, sehingga jelas ketika keputusannya tidak memenuhi unsur, itu jadi sebuah pertanyaan. "Ya jelas saya kecewa kenapa keputusannya seperti itu, padahal masyarakat awam saja bisa menilai isi percakapan di video seperti apa," kata Raup.

Putuskan Bupati Tak Melanggar, Bawaslu KBB Siap Dilaporkan ke DKPP.

Ketua Bawaslu KBB Cecep Rahmat Nugraha didampingi Komisioner Bidang Penindakan Ai Wildani Sri Aidah saat menjelaskan kasus Bupati Aa Umbara Sutisna di Kantor Bawaslu KBB, Selasa (22/1/2019) petang. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto

BANDUNG BARAT - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memutuskan kasus pelaporan video Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna soal dugaan pelanggaran pemilu, dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Ini adalah kali kedua Bawaslu KBB menetapkan keputusan yang sama percis terhadap persoalan yang menimpa Bupati Aa Umbara. Sebelumnya Aa Umbara pun pernah dilaporkan terkait dugaan pelanggaran pemilu saat menghadiri acara di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, KBB. Kasusnya juga dihentikan karena dianggap tidak memenuhi unsur.

"Setelah melakukan pengkajian selama 14 hari dan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu, kesimpulannya bahwa kasus atau pelaporan ini tidak memenuhi unsur pidana pemilu dan tindak pidana pemilu," ungkap Ketua Bawaslu KBB Cecep Rahmat Nugraha saat menggelar jumpa press di Kantor Bawaslu KBB, Selasa (22/1/2019) petang.

Dia mengemukakan, pengkajian ini dilakukan sejak adanya laporan dari pelapor pada Rabu (26/12/2018). Pihaknya pun telah memanggil dan meminta keterangan dari 13 saksi termasuk dari terlapor untuk mengumpulkan bahan dan bukti-bukti pendukung. Tidak hanya itu, dua orang ahli juga turut dilibatkan masing-masing dari unsur penyelenggara pemilu, dan ahli komunikasi politik dalam pembahasan kasus ini.

Menurutnya, meskipun tidak memenuhi unsur pidana pemilu tapi untuk pelanggaran hukum lainnya diteruskan. Seperti untuk Bupati Aa Umbara diteruskan ke Kemendagri melalui Gubernur Jabar sedangkan Kadisdik Imam Santoso pelaporannya diteruskan ke Komisi ASN melalui Bawaslu Jabar. Pihaknya pun siap mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diambil bersama pihak kepolisian dan kejaksaan ini.

"Kami telah mengkaji semua aspek dalam pertimbangan mengambil keputusan dan siap mempertanggungjawabkannya. Kalaupun ada yang merasa tidak puas, kami siap dilaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," ujar dia. Komisioner Bidang Penindakan Bawaslu KBB Ai Wildani Sri Aidah menambahkan, pihaknya pun telah melihat video rekaman itu secara utuh selama 16 menit dan bukan hanya video hasil editan.

"Video itu editan dan kami telah melihat yang utuhnya, tapi memang tidak memenuhi unsur. Setelah kami terima klarifikasi dari 13 saksi dan 2 saksi ahli, menilai barang bukti itu tidak memenuhi pasal yang disangkakan. Sampai sekarang video itu belum bisa dijadikan alat bukti tapi hanya petunjuk, karena yang melaporkan juga tidak ada di lokasi dan bukan yang merekam langsung," pungkas dia.
(awd/transakt)