Senin, 9 Desember 2019 | 06:54 WIB

Skandal BJB Syariah Membawa Sederetan Nama Lain Diduga Terlibat

foto

 

Kasus kredit fiktif yang melibatkan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah ke PT Hastuka Sarana Karya (HSK) perlahan mulai terungkap.

www.transaktual.com

Kasus kredit fiktif yang melibatkan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah ke PT Hastuka Sarana Karya (HSK) perlahan mulai terungkap.

Dugaan pihak Kepolisian bahwa penyaluran kredit oleh anak perusahaan Bank BJB tersebut abal-abal terbukti. Bank BJB Syariah tidak memiliki jaminan dari kredit senilai Rp548 miliar itu.

Sementara itu, kredit tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai Kredit Tanpa Agunan (KTA). Lazimnya sesuai dengan manajemen risiko perbankan, KTA disalurkan hanya berkisar Rp250 juta hingga Rp350 juta.

PT HSK selaku debitur justru mengagunkan tanah induk dan bangunan ruko di Garut Super Blok tersebut ke bank lain, yakni Bank Muamalat. Informasi yang diperoleh Bisnis menyebutkan, Bank Muamalat telah menyalurkan kredit sebelum PT HSK mengajukan kredit ke Bank BJB Syariah.

“Entah fotokopi atau apa yang dijanjikan ke Bank BJB Syariah, tapi bukti kepemilikan aset telah diagunkan ke Bank Muamalat,” kata orang yang mengetahui proses tersebut, Kamis (21/3/2019).

Dari informasi sumber tersebut, kredit yang disalurkan Bank Muamalat kepada PT HSK dilakukan pada 2012. Berdasarkan penyelidikan polisi, penyaluran kredit Bank BJB Syariah dilakukan pada periode 2014—2016.

Pihak Bank Muamalat memilih untuk tidak menanggapi kasus ini. “Nanti kami cek,” kata Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji.

Adapun, Bank BJB Syariah telah melakukan tindakan, yakni audit khusus terkait kasus tersebut. Hasil audit itu kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“Ini untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menjalankan peraturan perundangan yang berlaku, kami juga melaporkan perkara ini ke kepolisian,” kata Pemimpin Desk Sekretaris Perusahaan Bank BJB Syariah Roby Asmana.

Roby menambahkan, perseroan memang memiliki fasilitas KTA kepada nasabah. Namun, dia memastikan KTA itu berjalan dengan lancar atau tidak berisiko gagal bayar.

“Nilai [total KTA] berapa saya tidak ada datanya, harus dikonfirmasi ke bagian lain,” sambungnya. Kata dia, penyaluran kredit tanpa jaminan aset dalam jumlah besar hanya dilakukan perseroan kepada PT HSK.

SKANDAL BANK BJB SYARIAH : Aher dalam Jeratan Kredit Fiktif

Saya akan hadapi dengan senyuman,” kata Ahmad Heryawan atau Aher saat dimintai konfirmasi oleh wartawan. Dugaan keterlibatan Aher terendus saat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia melakukan penyidikan. Dalam pemeriksaan, Aher dengan tegas mengaku tidak tahu mengenai kredit fiktif senilai Rp548 miliar yang melibatkan PT Hastuka Sarana Karya (HSK).

Dalam penyidikan Bareskrim Polri, Aher tegas membantah terlibat. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak terlibat, meskipun menjadi pemegang saham Bank BJB, induk perusahaan Bank BJB Syariah. Per 22 Juni 2018, kepemilikan saham Bank BJB Syariah adalah 99,07% dikuasai PT Bank BJB.

“Saya waktu itu, selaku Gubernur Jawa Barat, tidak memiliki hubungan apa pun dengan Bank BJB Syariah, karena pemegang sahamnya Bank BJB dan Pemprov Banten,” kilahnya.

Bantahan keterlibatan itu sudah disampaikannya ke penyidik Bareskrim Mabes Polri pertengahan bulan ini. Sembari membantah, dia menuding kasus ini penuh dengan intrik politik terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Saya sudah sampaikan semua ke Bareskrim. Kami hadapi terus, tidak ada kekhawatiran.”

Kisah Kedekatan Aher dengan Yocie Gusman.

Aher mengakui baru mengetahui kasus tersebut dari jajaran manajemen BJB Syariah dan PT Bank BJB selaku induk usaha. Kemudian, Aher meminta kepada seluruh direksi dan komisaris emiten bersandi saham BJBR itu untuk segera menyelesaikan kasus tersebut.

Namun, kecurigaan terkait dengan keterlibatan Aher makin menguat saat pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank BJB Syariah, Yocie Gusman, sudah menyandang status tersangka. Yocie dan Aher sampai sekarang tercatat sebagai kader partai yang sama. Yocie pernah menjabat sebagai Ketua partai Kota Bogor. Adapun, Aher pernah menjabat sebagai pengurus DPW partai DKI Jakarta.

Aher juga mengakui sudah mengenal Yocie sejak sebelum menjabat sebagai Plt Direktur Utama Bank BJB Syariah. Namun, dia menegaskan perkenalan itu dilakukan saat keduanya menempuh pendidikan Strata 2 (S2) di Institut Pertanian Bogor (IPB). Kedekatan keduanya terekam baik dalam keseharian maupun jejak digital.

Dia juga mengatakan tidak mengetahui posisi Yocie yang pernah menjabat sebagai Ketua partai di Bogor. “Kami tidak tahu mengenai kasus tersebut. Lebih baik diserahkan ke penegak hukum [polisi] saja bagaimana prosesnya,” kata Refrizal, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS itu.

Saat ini, kepolisian masih mendalami motif kredit fiktif yang sudah menjerat Plt Dirut BJB Syariah. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Bank BJB dan BJB Syariah di Bandung. “Saat ini masih proses pemeriksaan saksi dan tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Erwanto Kurniadi.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, kredit fiktif tampaknya menjadi modus yang diandalkan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk uang BJB Syariah dan Bank BJB.

Terbukti, kasus Bank BJB Syariah bukan satu-satunya penyalahgunaan yang terjadi saat kepemimpinan Aher di Jawa Barat. Bank BJB, selaku induk usaha Bank BJB Syariah, tercatat tiga kali mengalami hal serupa.

Berdasarkan catatan Bisnis, Bank BJB pernah mengalami kredit bermasalah yang berpotensi tidak tertagih dan merugikan perusahaan senilai Rp76,18 miliar. Kasus yang terungkap pada 2013 ini tertuang dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan itu dirilis pada semester II/2012.

Kredit bermasalah itu terjadi pada Bank BJB Cabang Sukajadi, Bandung pada periode 2008—2010. Kredit bermasalah yang disalurkan senilai Rp76,18 miliar dan berpotensi tidak tertagih.

Pada saat yang hampir bersamaan, Bank BJB juga terlilit fraud dengan modus kasus kredit fiktif senilai Rp58,2 miliar ke PT Cipta Inti Pramindo. Kredit fiktif itu disalurkan oleh BJB Cabang Surabaya, Jawa Timur. Kasus itu diproses pada 2014.

Tak berhenti sampai di situ, pada 2016 Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Barat berhasil membongkar tindak pidana perbankan pemberian kredit fiktif dengan nilai mencapai Rp38,7 miliar di Bank BJB cabang Sukabumi, Jawa Barat. Kasus itu terjadi pada 2012.

Di tengah penyidikan kredit fiktif Bank BJB Syariah, Bank BJB selaku induk usaha tengah mempersiapkan penggantian direksi dan komisaris. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Jawa Barat Eddy M. Nasution mengatakan, susunan direksi baru akan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhir bulan depan. “Yang jelas, BJB kemungkinan [pada] April akan ada RUPS,” ujarnya.

Saat ini, Komite Renumerasi dari komisaris dan perangkatnya yang dibantu lembaga pembantu telah mengeluarkan 25 nama bakal calon. Nama tersebut kemudian diserahkan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil, yang nantinya akan meneruskannya ke OJK.

Namun, Eddy memastikan nama yang diserahkan pada OJK tidak berjumlah 25 orang, karena Gubernur akan menyeleksi hingga tersisa nama terbatas. “Bukan 25 nama tapi akan disortir lagi,” terangnya.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meminta penjelasan kepada emiten dengan kode saham BJBR terkait dengan jadwal penggantian Direktur Utama melalui RUPS.

Alasannya, keterangan yang disampaikan ke BEI pada 18 Desember 2018, perseroan menjadwalkan RUPS pada periode triwulan I/2019. “Perseroan wajib menyampaikan segera ke kami kalau memang ada perubahan jadwal,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI Nyoman Yetna, Jumat (22/3).

Salah satu agenda dalam RUPS adalah menunjuk direktur utama baru, setelah pada akhir tahun lalu BJBR memberhentikan Ahmad Irfan. Termasuk juga memberhentikan Klemi Subiyanto selaku Komisaris Utama Independen, serta Rudyanto Mooduto dan Suwarta selaku Komisaris Independen.

Dalam surat yang dikirimkan ke BEI itu, BJBR menuliskan akan menunjuk direktur utama pada RUPS Tahun Buku 2018 yang dilaksanakan pada triwulan pertama tahun ini. Dengan kata lain, maksimal RUPS harus digelar akhir bulan ini.

Kronologis dugaan korupsi di BJB Syariah

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) memberikan keterangan resmi terkait dugaan korupsi yang terjadi di BJB Syariah.

Terkait dugaan ini, Bareskrim telah menggeledah kantor pusat BJB Syariah yang ada di Bandung. Hakim Putratama, Sekretaris Perusahaan Bank BJB bilang penggeledahan oleh Bareskrim Polri kepada Bank BJB Syariah pada 16 Oktober 2017 benar terjadi.

"Penggeledahan tersebut berkaitan dengan permasalahan pemberian fasilitas kredit BJB Syariah," tulis Hakim dalam keterangan resmi, Kamis (19/10).

Pemberian fasilitas kredit BJB Syariah ini dilakukan kepada PT Hastuka Sarana Karya pada Juli 2014. Saat ini debitur tersebut sedang dalam proses penyelesaian kredit.

Terkait masalah ini masih dalam proses hukum, BJB sebagai induk BJB Syariah akan menyerahkan kasus ini ke pihak berwenang. Hal ini sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.  Bank BJB sebagai induk perusahaan berkomitmen menjaga dan mengedepankan kepetingan investor dan nasabah BJB dan BJB Syariah.

Polri Pastikan Ada Tersangka Baru Kasus Kredit Fiktif BJB Syariah

Polri memastikan bakal ada satu tersangka baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pencairan kredit fiktif Bank BJB Syariah ke PT Hastuka Sarana Karya (HSK) dan CV Dwi Manunggal Abadi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menuturkan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri tengah melakukan gelar (ekspose) perkara.

"Tim penyidik masih melakukan ekspose secara intenal. Setelah ekspose mengumpulkan keterangan dan alat bukti, statusnya akan naik ke penyidikan," kata Dedi di Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan, pada Ahad, 17 Maret 2019.

Dedi menjelaskan, setelah melakukan ekspose perkara, penyidik akan langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan, yang diikuti dengan penetapan tersangka baru.

Alasan peningkatan status hukum kasus tersebut, kata Dedi, karena ditemukan adanya perbuatan melawan hukum berupa hilangnya uang negara sebesar Rp548 miliar akibat kredit macet.

"Di situ kan ada perbuatan melawan hukum itu. Harusnya Pak Aher tahu itu sebagai pemegang saham mayoritas di Bank BJB," kata Dedi. Aher yang dimaksud adalah mantan gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi telah memeriksa Aher pada Rabu, 13 Maret 2019.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan mantan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) bernama Yocie Gusman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit BJBS kepada debitur atas nama PT Hastuka Sarana Karya periode 2014 hingga 2016.

Yocie diduga tidak menaati prosedur saat memberikan kredit ke AW, selaku pimpinan PT HSK dalam memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp548 miliar. Dana itu digunakan PT HSK untuk membangun 161 ruko di Garut Super Blok.

Penyaluran kredit itu belakangan diketahui dilakukan tanpa agunan. Sebagai debitur, PT HSK malah mengagunkan tanah induk dan bangunan ke bank lain. Setelah dikucurkan, ternyata pembayaran kredit tersebut macet sebesar Rp548 miliar.

(berbagai sumber/Transaktual)