Senin, 25 Maret 2019 | 18:41 WIB

Para Petinggi Lippo Grup Didakwa Menyuap Bupati Kab Bekasi, Mulai Diadili

foto

 

Para Petinggi Lippo Grup Didakwa Menyuap Bupati Kab Bekasi, Mulai Diadili.

BANDUNG – www.transaktual.com

Billy Sindoro bersama - sama dengan Henry Jasmen P. Sitohang, Bartolomeus Toto, Edi Dwi Soesianto, Satriadi dan PT. LIPPO CIKARANG, Tbk melalui PT. Mahkota Sentosa Utama didakwa melakukan serangkaian penyuapan dan atau gratifikasi kepada Bupati Kabupaten Bekasi dan para pejabat lainnya di Kabupaten Bekasi mulai diadili (19/12/2018).

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Judianto Hadilaksana, SH.,MH untuk dua perkara dan Tardi, SH.,MH untuk dua perkara  lainnya, oleh PU KPK dipaparkan melakukan serangkaian pemberian berupa uang dengan besaran jumlah yang berbeda -beda. Total pemberian Rp16.182.020.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) dan SGD270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu dolar Singapura) dan SGD90.000,-.

Selaku Bupati, Neneng Hasanah Yasin menerima sebesar Rp10.830.000.000,- dan SGD270.000,- Selaku Kepala Dinas PMPTSP (Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu), Dewi Tisnawati menerima Rp1.000.000.000,- dan SGD90.000,- ;

Selaku Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Jamaludin menerima Rp1.200.000.000,-

Selaku Kepala  Dinas Pemadam Kebakaran, Sahat Maju Banjarnahor menerima Rp952.000.000,- Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang PUPR,  Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp700.000.000,-

Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Daryanto menerima Rp300.000.000,-

Selaku Kepala Bidang Bangunan Umum PUPR, Tina Karini  Suciati menerima Rp700.000.000,-  Selaku Kepala Bidang Tata Ruang Bappeda (Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah). Pemberian dari para terdakwa dimaksudkan  supaya Neneng Hasanah Yasin menandatangani IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) dan SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan LLingjungan Hidup), serta kemudahan dalam pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepada PT. LIPPO CIKARANG, Tbk melalui PT. Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta yang bertentangan dengan kewajiban para penerima. Semua pemberian uang dilakukan secara bertahap.

Pada bagian berikutnya, uraian PU KPK menyebutkan, hampir semua pemberian yang dilakukan para terdakwa melibatkan mantan Bupati Bekasi. Pemberian kepada Neneng Hasanah Yasin dan E. Yusup Taupik sehubungan dengan IPPT yang oleh PT. Mahkota Sentosa Utama merencanakan pembangunan Komersial Area, Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sekolah, Hotel, Perumahan dan Perkantoran yang berlokasi di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, seluas 438 Ha, dibagi menjadi 3 tahap pembangunan yaitu Tahap 1 dengan luas lahan 143 ha direncanakan akan dibangun apartemen sebanyak 53 tower dan 13 basement. Sebelum dibangun diperlukan izin : IPPT, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Lingkungan dan IMB. Sesuai kewenangannya, Neneng Hasanah Yasin telah menandatangani IPPT seluas 10 ha, sedang untuk Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan IMB menjadi kewenangan Kepala Dinas PMPTSP

Pemberian uang kepada Neneng Hasanah Yasin, Jamaludin, dan Neneng Rahmi Nurlaili sehubungan dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang); Pemberian Uang Kepada Neneng Hasanah Yasin, Jamaludin, Neneng Rahmi Nurlaili dan Tina Karini  Suciati Santoso sehubungan dengan Rekomendasi dari PUPR berupa Site Plan, Block Plan dan Saran Teknis IMB oleh Dinas PUPR, Pemberian Uang Kepada Sahat Maju Banjarnahor  sehubungan dengan Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran; Pemberian Uang Kepada Neneng Hasanah dan Daryanto sehubungan dengan Rekomendasi Lingkungan Hidup dari Lingkungan Hidup; Pemberian Uang Kepada Dewi Tisnawati sehubungan Dengan IMB. Pemberian dilakukan secara bertahap  sesuai dengan tingkat keperluannya.

Untuk perizinan Meikarta diawali dengan IPPT, PT. LIPPO KARAWACI, Tbk yang ditugaskan kepada Billy Sindoro. Mantan CEO PT. Siloam Hospital itu dipekerjakan kembali sebagai karyawan LIPPO KARAWACI, Tbk berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), Bartolomeus Toto selaku Presiden Direktur PT. LIPPO KARAWACI, Tbk, Henry Jasmen  P. Sitohang, Fitradjaja Purnama dan Taryudi yang merupakan Konsultan Perizinan IPPT dan Perizinan lainnya.

Dalam proses pengusahaan perizinan antara pihak pemberi dan penerima terkait pemberian uang kepada Neneng Hasanah Yasin dan pihak - pihak Pemkab Bekasi menggunakan sandi komunikasi sebagai berikut :

  1. BABE/SANTA/BIS : Billy Sindoro
  2. SUSI : Bupati Bekasi,
  3. KAKAK TERTUA : Fitradjaja Purnama,
  4. JODI : Henry Jasmen P. Sitohang,
  5. SI KECIL : Taryudi,
  6. NANI : Neneng Rahmi Nurlaili,
  7. PENYANYI : Sahat Maju Banjarnahor,
  8. ADIKNYA PENYANYI : Asep Bukhori,
  9. TINA TOON : Tina Karini Suciati Santoso,
  10. MELVIN : Jamaludin,
  11. k.BANG BREH : Muhamad Kasimin,
  12. PAKDE/WINDU : Daryanto,
  13. INDI : Sukmawatty Karnahadijat,
  14. MEJA KERJA : Meikarta,
  15. CENGKARENG : Cikarang,
  16. INDOMIE : Uang,
  17. BANTUL : Pemkab Bekasi,
  18. JOGJA : Pemprov Jawa Barat,
  19. INDEKS : Bobot  Pekerjaan,
  20. DAM : Dinas Pemadam Kebakaran dan
  21. DEL : Dinas Lingkungan Hidup.

Akibat perbuatan para terdakwa, PU KPK menerapkan dakwaannya secara alternatif yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan  Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Y CHS).