Sabtu, 15 Desember 2018 | 07:54 WIB

Ketua DPRD Bantaeng Diduga Jalankan Usaha Ilegal

foto

 

Ketua DPRD Bantaeng Diduga Jalankan Usaha Ilegal.

Bantaeng, www.transaktual.com

 Pertambangan galian C  di Jalan  Poros Bantaeng, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng  diduga illegal. Ketua  LSM Lonktara, Dirfan Susanto meminta Bupati Bantaeng, Dr.Ilham Azikin  dan Penegak Hukum Polres Bantaeng untuk bertindak tegas. Usaha itu diduga  milik Ketua DPRD Bantaeng, H. Abd. Rahman Tompo.

Dirfan Susanto (9/11) mengatakan bahwa dirinya sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan ( Polda Sulsel),namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Menurut info dari masyarakat setempat bahwa tim dari Polda pernah turun kelapangan pertambangan Galian C.

Ditambahkan Ketua LSM Lonktara ini, aktivitas pertambangan itu sudah lama berlangsung, yakni sekitar dua tahun. Sampai hari ini Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Penegak Hukum tak berdaya dengan kata lain mati suri .

Lebih jauh dikatakannya, sungguh memalukan memang ketika wakil rakyat yang di percaya bisa membawa aspirasi rakyat dan bersenergi dengan Pemerintah untuk melakukan program pembangunan yang pro rakyat, namun justru karena  kewenangan dan jabatannya telah diduga melakukan penambangan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Hal tersebut membuat para pengguna jalan terganggu karena debu yang berasal dari penambangan.

”Untuk itu bupati Bantaeng dan penegak hukum baik polsek atau Polres Bantaeng agar segera menindak pelaku tambang yang diduga ilegal. Pemiliknya adalah  Ketua DPRD Bantaeng, H. Rahman Tompo agar diberi sanksi seberat-beratnya,” ungkap Dirfan Susanto.

Pada Saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Ketua DPRD Bantaeng, H. Rahman Tompo mengatakan membenarkan bahwa pertambangan galian C tersebut adalah miliknya.

“Betul, pertambangan galian C  di daerah Pajukukang memang saya pemiliknya dan tuduhan saudara Dirfan Susanto bawah itu pertambangan ilegal memang benar. Saya sudah lama berhenti, berkisar satu bulan  beroperasi melakukan penambangan, semenjak saya diperiksa oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dan tidak lagi beroperasi. Dihentikan oleh Polda. Mengenai pertambangan, tidak ada masalah dan tidak ada yang dirugikan menurut Polda, jadi dihentikan sementara waktu menunggu ijin keluar. Yang masih beroperasi lokasi tersebut itu pertambangnya milik H. Alwi, bukan milik saya,” ungkap Rahman Tompo.

(Mudahri/transakt)