Selasa, 13 November 2018 | 14:42 WIB

Nasabah BJB Keluhkan Pembekuan Rekening, OJK: Bank Harus Bisa Menjaga Kreditnya

foto

 

Nasabah BJB Keluhkan Pembekuan Rekening, OJK: Bank Harus Bisa Menjaga Kreditnya.

www.transaktual.com

Seorang nasabah yang merupakan PNS asal Kota Bandung, sebut saja Tuti, mengadukan pemblokiran rekening Bank BJB miliknya ini kepada Satgas Saber Pungli dalam Pertemuan Supervisi dan Koordinasi Tim Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukham RI dengan Jajaran Pemprov Jabar, di Gedung Sate, Kamis (25/10).

"Kan selama tiga bulan uang kita diblokir karena katanya takut tersendat pembayaran cicilannya. Tapi aturan ini tak sama untuk semuanya," kata Tuti yang meminta kebijakan tiga bulan pemblokiran dana nasabah ini dihilangkan, saat ditemui seusai pertemuan tersebut.

Tuti berharap rekening yang juga menyimpan gajinya selama tiga bulan ini tidak diblokir. Tuti mengatakan, dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang kuliah anaknya.

"Saya tiga tahun lagi mau pensiun. Jadi gaji diblokir tiga bulan, katanya khawatir tak lancar. Totalnya kan Rp 11 juta, gaji tiga bulan itu saya butuh buat bayar kuliah," katanya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jawa Barat, Sarwono, mengatakan, pinjaman dari semua bank kuncinya adalah kepercayaan. Jadi pada saat dititipkan, dana tak boleh macet.

"Kalau menyalurkan kredit harus kembali lagi dan menghasilkan. Jadi, sudah ada aturan umum bank harus menjaga kreditnya. Yakni, dengan menerapkan sistem yang ada, yang tanpa agunan dan dengan agunan. Misalnya, agunan tersebut ada dalam bentuk gaji, termasuk blokir gaji," katanya.

Sarwono mengatakan, kebijakan tersebut ada di internal bank. OJK hanya mengatur bagaimana kreditnya dan angsuran terjaga.

"Bank menjaga NPL-nya. Nasabah kalau satu dua hari nunggak maka dalam pengawasan khusus. Kalau tak ada blokiran, maka bank tak bisa mendebet. Jadi ada pemblokiran," katanya.

Sebelumnya, Satgas Saber Pungli menerima keluhan dari sejumlah nasabah Bank BJB terkait dengan dugaan pembekuan rekening mereka selama tiga bulan.

Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Widiyanto Poesoko, mengatakan setelah dilakukan sejumlah mediasi, ternyata dugaan pungli di Bank BJB tersebut muncul karena ada salah pengertian dari nasabah.

"Jadi, belum semua masyarakat tahu kalau ada pungutan bank, lalu mereka mengatakan itu pungli," ujar Widiyanto saat ditemui seusai rapat Pertemuan Supervisi dan Koordinasi Tim Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukham RI dengan Jajaran Pemprov, di Gedung Sate, Kamis (25/10).

Sementara itu di sisi lain, kata dia, Bank BJB menyatakan hal yang dikeluhkan tersebut bukan pungutan, melainkan memang aturan bank yang telah disepakati bersama.

Hal tersebut, katanya, belum tersosialisasikan maksimal. "Dipikirnya nasabah pungutan bank itu pungli semua, padahal kan tidak. Itu sesuai kontrak dengan bank," katanya.

Total nilai tabungan nasabah ini, kata dia, ditaksir Rp 2,6 triliun. Widiyanto mengatakan, gubernur akan membicarkan hal ini dalam waktu dekat untuk mengevaluasi dan menyelidiki hal tersebut.

"Jadi, kredit macet tabungannya diblokir, menurut nasabah begitu. Tapi justru kalau Bank BJB bilang itu simpanan buat nasabah," katanya.

Widiyanto menjelaskan, pihaknya menerima laporan dugaan pungli tersebut dari nasabah di 26 kabupaten kota. "Kami sudah sampaikan ke Dirut BJB untuk selesaikan itu semua. Waktu rapat di Jakarta, bilangnya sanggup dua minggu. Selesai atau tidak, kita lihat. Kalau tidak, nanti gubernur bertindak," katanya.

Ditempat yang sama, Dirut Bank BJB, Ahmad Irfan, mengatakan rapat dengan Saber Pungli di Gedung Sate tersebut untuk membangun komunikasi dengan nasabah.

Bank BJB, katanya, menganggap para nasabah yang sebagian besar guru ini sebagai partner yang harus ditingkatkan komunikasinya komunikasi.

"Ya, dua minggu selesai. Pemblokiran rekening untuk menjaga apabila ada kredit macet, dan sebelumnya sudah ada kesepakatan," katanya.

Sementara menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, rapat ini tadinya dibuat untuk memperkenalkan tim Saber Pungli dengan gubernur baru.

Ia, tak menduga ternyata membahas satu kasus. "Saya enggak bisa memberikan pandangan teknis terkait kasus BJB ini. Jadi, ia minta waktu khusus. Kan secara umum saya baru minggu minggu menjabat," katanya.

(Tribun Jabar, Syarif Abdussalam/transakt)