Sabtu, 15 Agustus 2020 | 23:42 WIB

Panitia Perencana Pembangunan Fasilitas Produksi PT KF Bingung, Nggak Tau Siapa Yang Bikin HPS

foto

 

Diduga Bermasalah, Pembangunan Fasilitas Produksi Gedung Pharma 1 dan Gedung Utility Pabrik Baru PT Kimia Farma di Jalan Raya Banjaran KM 16, Banjaran – Kab. Bandung.

Diduga Bermasalah, Pembangunan Fasilitas Produksi Gedung Pharma 1 dan Gedung Utility Pabrik Baru PT Kimia Farma di Jalan Raya Banjaran KM 16, Banjaran – Kab. Bandung

 www.transaktual.com

PT Kimia Farma dan PT Adhi Karya Tbk, sesuai dengan kesepakatan melakukan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Pembangunan Fasilitas Produksi Gedung Pharma 1 dan Gedung Utility Pabrik Baru PT Kimia Farma di Jalan Raya Banjaran KM 16, Banjaran – Kab. Bandung Sebesar Rp. 150.150.000.000.- sudah termasuk PPN.

Ternyata kerjasama tersebut, tidak semulus apa yang tertuang dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan, sebab adanya Subkontrak pekerjaan Arsitektur dan Mekanikal elektrikal kepada pihak ketiga, dengan masih belum jelasnya harga biaya konsultan, dan belum ada penjelasan resmi serta belum diuji kelayakan. Kemudian Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Plant Banjaran diduga belum sesuai Ketentuan.

Sementara itu PT KF menetapkan PT BKM untuk melaksanakan, Pekerjaan tahap awal (1), produksi non Betalaktam beserta Fasilitas Penunjangnya.Pekerjaan Perencanaan Tahap II, Produksi Herbal beserta Fasilitas Penunjangnya. Pekerjaan Pengawasan Tahap I. Dan Pekerjaan Pengawasan Tahap II.

Menurut Saipul J Saleh, Ketua Umum Lsm Penjara PN, bahwa PT. BKM harus menyerahkan, Basic design untuk keperluan BPOM lengkap dengan gambar arsitektur dan gambar mekanikal elektrikal, juga Rancangan anggaran biaya untuk penetapan Harga Perkiraan Sendiri (owners estimate) dan Gambar detail design, Rencana Kerja dan Syarat syarat (RKS) serta bill of quantity (BoQ) untuk keperluan Lelang.

“Tapi kenyataannya, pekerjaan perencanaan untuk menentukan HPS diduga diserahkan pada subkontraktor dari PT.BKM sendiri, yaitu PT. PF, dan tidak ada rekomendasi dari Panitia Perencana” sambung Bang Ipul, Ketum Lsm Penjara PN pada Wartawan.

Hasil temuan, juga ada dugaan bahwa PT BKM menyerahkan sepenuhnya penyusunan HPS Arsitektur Pabrik Banjaran kepada PT PF, dan PT PF adalah merupakan subkontraktor PT BKM untuk pekerjaan perencanaan Arsitektur.

“Temuan tersebut setelah diteliti ternyata diduga tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Umum dan Human Capital PT. Kimia Farma, yang menunjuk Panitia Pengadaan Kontraktor Pelaksana Pembangunan dan Prasarana, dengan No. KEP.116/DIRUM/HC-KF/PAN/XI/2015 tanggal 26 November 2015, dan surat perubahan melalui Surat Keputusan Direktur Umum dan Human Capital PT. Kimia Farma No. KEP.19/DIR/PAN-HUK/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang tugas Panitia Pengadaan” ujar Bang Ipul.

“Sebelum melakukan Tender pelaksanaan konstruksi, PT Kimia Farma menetapkan HPS sebesar Rp. 155.691.100.000.- belum termasuk PPN” sambung Ketum Penjara PN.

Ternyata ada informasi, diperoleh bahwa nilai HPS yang disusun oleh PT. BKM, dan RAB untuk penetapan HPS dilakukan berdasarkan referensi dari proyek proyek sejenis yang dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan konstruksi.

RAB yang disusun oleh PT.BKM sebenarnya yang sering disebut dengan Engineering Estimate (EE), selanjutnya berdasarkan EE yang disusun PT. BKM, Panitia Pengadaan melakukan pembahasan atau analisa sebelum ditetapkan oleh pejabat berwenang menjadi produk HPS.

Panitia Perencana diduga, tidak mengikuti proses yang dilakukan PT. BKM dalam penetapan harga, dan tidak melakukan pengecekan kembali atas keakuratan perhitungan HPS yang disusun PT. BKM, dan tidak melakukan konfirmasi kepada vendor lainnya untuk memperoleh harga pembanding dan memastikan kewajaran harga yang diberikan oleh PT. BKM.

“Kami sudah melayangkan surat pada PT KF dalam hal  ini, kami inginkan jawaban permasalahan agar tidak melebar kemana mana, dan apabila tidak ada tanggapan dari Bapak pimpinan maupun yang mewakilinya, maka kami akan berikan laporan kepada instansi terkait serta ekspose sesuai temuan berita tanpa pemberitahuan lagi” uajr Bang Ipul dalam pertemuan.

“Sebenarnya untuk, mendapatkan keterangan atau informasi yang berkenaan / berkaitan dengan hal – hal yang ingin diketahui, publik, kami anggap masih dalam koridor TUPOKSI kami selaku sosial kontrol, disamping memberikan saran dan pendapat serta  melaporkan kepada para pihak yang berwenang dalam konteks penegakan hukum, jika diduga terjadi indikasi penyimpangan sesuai hasil temuan di lapangan, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Ucap Ketum Lsm Penjara PN, menutup pembicaraan dengan rekan rekan wartawan.

 

Dewan Pimpinan Pusat

DPP Lsm Penjara PN; Syaifuddin J. Saleh (Bang Ipul)                                                                     

Ketua Umum.

 

(transaktual.com)