Kamis, 16 Agustus 2018 | 22:29 WIB

Tim Satgas KPK Tangkap Bupati Lampung Selatan

foto

 

Tim Satgas KPK Tangkap Bupati Lampung Selatan.

www.transaktual.com

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/7) malam hingga Jumat (27/7) pagi.

“Betul. Tim KPK ada yang ditugaskan di daerah Lampung Selatan dalam beberapa hari ini,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, Jumat (27/7) pagi.

Agus membenarkan adanya operasi tersebut. Dan dalam OTT, KPK managkap Zainudin Hasan yang merupakan adik dari Ketua MPR dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atas dugaan terlibat dalam transaksi suap. Selain Zainudin, ada enam orang lainnya yang turut diamankan, di antaranya dari unsur DPRD dan pihak swasta.

“Kamis (tadi malam sampai dini hari ini) diamankan tujuh orang yang terdiri dari unsur Kepala Daerah/Bupati, anggota DPRD, swasta dan pihak lain yang terkait,” jelasnya.

Dijelaskan Agus, bahwa OTT ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi suap proyek infrastruktur yang melibatkan Zainudin.

Tak hanya mengamankan Zainudin Hasan dan enam orang lainnya. Dalam OTT ini, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp 700 juta yang diduga barang bukti suap.

“Tim mengamankan uang Rp 700 juta dalam pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 . Diduga terkait proyek infrastruktur,” kata Agus.

Berdasar informasi, Dr. H. Zainudin Hasan SH M.H (53 tahun) adalah seorang politisi dan juga merupakan adik dari Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ia pernah mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur Lampung bersama Herman HN namun mereka gagal. Ia juga mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Selatan pada Pemilihan umum Bupati Lampung Selatan 2015 bersama Nanang Ermanto.

Zainudin ditangkap KPK bersama ke-enam orang lainnya, yakni Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan berinisial TA, Kepala Dinas Pekerjaan Umum AA, dan Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung ABN. Para pihak yang dibekuk, termasuk Zainudin saat ini sedang menjalani pemeriksaan. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka

(SP/transakt)