Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:49 WIB

Seperti Paduan Suara, Para Saksi Kompak Katakan Tidak Menerima Uang Dari Pengadaan RTH Kota Bandung

foto

 

Seperti Paduan Suara, Para Saksi Kompak Katakan Tidak Menerima Uang Dari Pengadaan RTH Kota Bandung.

www.transaktual.com

Seperti Konser Paduan Suara, ucapan serentak kompak pun terdengar dari ruang sidang Klas 1A Khusus PN Bandung, ketika para saksi kompak mengatakan tidak menerima Uang dari Kegiatan Pengadaan Sarana Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu mereka juga tidak mengetahui adanya perubahan anggaran dari yang telah ditetapkan semula.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana RTH di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus (14/9/2020). Dalam sidang yang baru dimulai jam 10.25 dan berakhir pada jam 22.26 itu, Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu, Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009-2014; Anggota DPRD Kota Bandung Riantono periode 2009-2014, 2014-2018 dan 2018-2023; Lia Noer Hambali, Anggota DPRD Kota Bandung periode 1999-2004 dan 2009-2014 serta Tatang Suratis 2009-2014. Keempat nya mantan Ketua dan Anggota Banggar DPRD Kota Bandung.

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriadi, SH., MH itu, Erwan Setiawan mengatakan, "Tidak pernah terima sesuatu dari RTH," ujarnya. Meski dalam Surat Dakwaan Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet serta Herry Nurhayat disebut menerima uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Riantono secara tegas mengatakan, "tidak ada menerima uang," kata politisi PDI Perjuangan itu. Lia Noer Hambali juga demikian. "Tidak dapat duit, tidak pernah terima Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta) dan tidak mengenal Tatang Sumpena. Saksi Tatang Suratis yang mengaku bersuara vokal ketika menjadi Anggota DPRD Kota Bandung itu mengatakan, "Tidak pernah terima (uang) dari RTH. Kalau diberi Kadar Slamet ada. Kadang seratus ribu (rupiah), dua ratus ribu, dua ratus lima puluh ribu atau tiga ratus ribu rupiah." Mantan narapidana itu juga tidak tahu ada anggota Dewan yang menerima uang dari RTH.

Keempat saksi juga tidak mengetahui telah terjadi  perubahan dan pergeseran besaran anggaran. Pada tahun 2012 semula jumlah anggaran diusulkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berjumlah Rp 17 miliar dan disetujui Rp 15 miliar. Tapi terjadinya perubahan demi perubahan jumlah tidak diketahui. Rapat pembahasan di  Banggar hanya satu kali dilakukan, masuk ke Bamus menjadi RAPBD, lalu dilakukan paripurna dan diserahkan ke Gubernur untuk dievaluasi. Setelah nya ditetapkan sebagai APBD Kota Bandung yang jumlahnya pastinya tidak diketahui lagi.

Dalam Surat Dakwaan ketiga terdakwa dipaparkan bahwa, pada Agustus 2011 Dadang Supriatna selaku Kepala DPKAD Kota Bandung memerintahkan Agus Slamet Firdaus selaku Kepala Bidang Aset DPKAD Kota Bandung merangkap KPA untuk Kegiatan Pembebasan Tanah RTH Lahan Pertanian, Kantor Kecamatan, TPU Rancacili, Pembangunan Sarana Rehabilitasi, untuk membuat usulan kebutuhan anggaran untuk Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD antara lain mengusulkan kebutuhan anggaran pengadaan lahan untuk RTH Kota Bandung TA 2012. Kemudian Agus memerintahkan Hermawan selaku Kepala Seksi Dokumentasi, Mutasi dan Sertifikasi pada DPKAD yg juga merangkap PPTK  untuk menyusun kebutuhan usulan kebutuhan anggaran pengadaan lahan RTH TA 2012 sesuai Rancangan PPAS sebesar Rp 15 miliar untuk lahan seluas 10.000 m2.

Lalu, pada pertengahan tahun 2011, Agus Slamet Firdaus dan Hermawan dipanggil oleh Edi Siswadi selaku Sekda Kota Bandung merangkap sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar membantu Dadang Suganda memproses pengadaan tanah punya Dadang Suganda. Agus lalu membuat usulan Penetapan Lokasi (Penlok) ke Distarcip Kota Bandung yang kemudian disetujui Walikota Bandung melalui Surat Keputusan No. 593/Kep.913/Distarcip/2011 pada 21 November 2011 dengan lokasi Kelurahan Palasari dan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas  sekitar 200.000 m2.

Dada Rosada juga menerbitkan Surat Keputusan No. 593/Kep.902-Distarcip/2011 tanggal 17 November 2011 yaitu Penlok untuk lahan pertanian di Kelurahan Kecamatan Pasanggerahan Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru seluas sekitar 80.000 m2. Satu lagi Penlok diterbitkan melalui Surat Keputusan No.593/Kep.960/Distarcip/2011 untuk RTH terletak di Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya  Kecamatan Mandalajati Kota Bandung  seluas 80.000 m2. Dalam pelaksanaan nya jumlah luas lahan bukan 300.000 m2 tapi hanya 200.000 m2 karena terjadi tumpang tindih.

Untuk biaya pembebasan diusulkan Rp 17,5 miliar melalui Perwal No. 487 Tahun 2011Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk selanjutnya Walikota Bandung menyampaikan usulan nilai Anggaran kegiatan tersebut dalam Ranperda Kota Bandung TA 2012 yang dituangkan dalam Surat No. 21 Tahun 2011 tanggal 20 November 2011. Walikota Bandung bersama DPRD Kota Bandung lalu menyepakati jumlah biaya untuk RTH Rp 15 miliar.

Ketua TAPD bersama Banggar lalu membahas perubahan jumlah anggaran karena adanya "titipan" dari beberapa Anggota DPRD Kota Bandung. Dari usulan awal Rp 15 miliar untuk lahan seluas 10.000 m2 menjadi Rp 55 miliar untuk lahan seluas 120.000 m2 terdiri dari 4 wilayah yaitu RTH Mandalajati, Ujungberung, Cibiru dan RTH Gedebage. Jumlah biaya tersebut lalu diturunkan jadi Rp 52.miliar dengan rincian Kecamatan Mandalajati, luas 30.000 m2 dengan biaya Rp 15 miliar, Ujungberung, luas 10.000 m2 biaya Rp12,5 miliar; Cibiru, luas 10.000 m2 dengan biaya Rp 5 miliar dan Kecamatan Gedebage, luas 70.000 m2 dengan biaya Rp 20 miliar.

Dilakukan perubahan lagi. Dari biaya Rp 52,5 miliar bertambah jadi 55 miliar dimana biaya untuk keempat wilayah tersebut dengan jumlah berbeda.  Berubah lagi dari Rp 55 miliar jadi Rp 60 miliar dengan luas lahan tetap 120.000 m2. Perubahan demi perubahan masih terus terjadi sampai biaya untuk pembebasan sebesar Rp 123.361.311.385,85 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh lima sen) untuk pembebasan lahan seluas 120.000 m2 pada tanggal 7 November 2012. Sidang dilanjutkan pada 16 September 2020 dimana PU KPK masih menghadirkan sejumlah saksi.

 

(Y.CHS/transakt)