Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:28 WIB

Ada Oknum Yang Sengaja Menjegal Program Pembagian Kuota Gratis Wakil Bupati KBB, Hengki Kurniawan

foto

 

Ada Oknum Yang Sengaja Menjegal Program Pembagian Kuota Gratis Wakil Bupati KBB, Hengki Kurnoawan

www.transaktual.com

Kasus saling jegal menjegal, tidak saja pada dunia sepak bola, tertapi telah merambah kepada urusan populer dan tidak populer, viral atau menjadi sangat viral di dunia maya, akhirnya Program pembagian 30.000 Kartu Perdana dan Kuota Gratis 30 GB untuk guru dan pelajar SD, SMP sederajat, di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), gagal terealisasi.

Padahal rencana yang digagas oleh Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan tersebut semestinya dilaksanakan hari ini, Jumat (11/9/2020). Tujuannya untuk membantu pelajar dalam melakukan pembelajaran daring selama kegiatan belajar tatap muka belum dibuka. "Tadinya saya hari ini mau bagikan 30.000 kartu perdana dan kuota gratis 30 GB untuk guru dan pelajar SD, SMP sederajat di Lembang. Tapi batal terealisasi karena ada faktor nonteknis yang membuat pihak sekolah takut menerima bantuan," kata Hengki, Jumat (11/9/2020). 

Disinggung soal faktor nonteknis dimaksud, Hengki menduga ada pihak-pihak tertentu yang meminta agar sekolah tidak menerima bantuan yang diberikan oleh dirinya. Ini menjadi tidak masuk logika, mengingat apa yang dilakukannya adalah demi membantu proses pendidikan siswa di KBB. Hengki merasa heran kenapa sampai ada pihak atau oknum yang sampai tega melakukan pelarangan. Itu menjadi preseden buruk, karena dia memberikan bantuan bukan untuk tujuan politik dan anggarannya juga tidak dari Pemda KBB. Semua murni karena merasa tergerak untuk membantu siswa yang banyak mengeluh tidak memiliki kuota internet untuk pembelajaran daring.

"Saya sebenarnya gak mau suudzon (berprasangka buruk). Apa karena alasan politis, jadi dilarang? Harusnya liat dari kacamata objektif dong, bahwa ini untuk kepentingan pelajar. Jadi tolong jangan dipolitisasi, kasihan masyarakat," ujar dia.

Menurut Wabup, jika berkaca data Disdik KBB, angka pelajar tingkat SMP yang mengikuti pembelajaran daring cukup tinggi, yakni 81,34% atau 40.852 siswa. Mereka berasal dari 77 SMP negeri dan 111 SMP swasta.

Perinciannya, SMP negeri reguler 67, SMP negeri terbuka 10, SMP swasta kurikulum nasional 107, dan SMP swasta kurikulum internasional dalam satuan pendidikan kerja sama (SPK) 4 sekolah.

Dia meminta agar pihak sekolah atau guru tidak takut dengan ancaman atau intervensi yang tidak ada korelasinya. Semua harus open minded dan mau menerima keterbukaan demi kemajuan KBB. Jangan berpikiran kerdil demi keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan masa depan generasi bangsa.

"Jangan melihat saya dari mana, tapi coba pikirkan anak-anak, adik-adik kita para pelajar yang dalam kondisi saat membutuhkan dukungan agar bisa belajar dengan lancar. Kabari saya jika memang mau bantuan kartu perdana dan kuota gratis, saya akan datang," tandas Wabup Bandung Barat.

Kuota Internet Gratis Harus Tepat Sasaran, Jangan Sampai Mubazir.

Sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet gratis yang disediakan sebuah warung kopi di Jombang, Tangerang Selatan. Penggunaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar Rp 9 triliun untuk bantuan kuota internet dinilai harus cermat agar tidak mubazir.

Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Dr Ir Asep Saefuddin mencontohkan adanya provider telekomunikasi yang membagi kartu perdana gratis di sebuah daerah padahal jaringannya di daerah itu tak memenuhi standar.

"Akibatnya siswa atau guru yang mendapatkan kuota internet dari Kemendikbud dan menggunakan kartu dari provider tersebut menjadi mubazir karena tidak bisa digunakan untuk pembelajaran secara maksimal," tutur Asep kepada wartawan, Sabtu (9/9/2020).

Dia mengingatkan Kemendikbud atau institusi lain yang ditugasi menangani pemberian kuota internet cermat dalam menentukan provider yang layak digunakan di sebuah daerah.

Dengan demikian, lanjut dia, pemberian kuota untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini tepat sasaran. "Pemberian kuota ini sangat positif. Tujuannya agar siswa, guru, mahasiswa, dan dosen tetap bisa melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19 ini. Tapi harus tepat sasaran. Jangan sampai menjadi mubazir hanya karena salah provider," ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk uang kuota internet.  Mendikbud menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp9 triliun sebagai tunjangan pulsa bagi tenaga pengajar dan peserta didik yang terdampak pandemi virus corona Covid-19.

Anggaran tersebut demi menunjang pembelajaran jarak jauh selama tiga hingga empat bulan ke depan.Dalam kaitan itu, belajar jarak jauh dengan menggunakan sistem online atau daring harus didukung infrastruktur internet yang mumpuni. Apabila tidak memadai layanan tersebut maka pembelajaran jarak jauh hanya menjadi kendala dan merepotkan, serta menyulitkan orang tua, murid, mahasiswa, guru dan dosen, karena mungkin saja kecepatan internet lamban atau blank spot di sejumlah titik di daerah tersebut.

Di Indonesia, ada lima provider komunikasi seluler, yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren, dan 3 Tri. Penyedia layanan data internet dan telekomunikasi itu memiliki keunggulannya masing-masing.

 

 

(dam/transakt)