Senin, 26 Oktober 2020 | 22:22 WIB

DPP Lsm Penjara PN Dukung Pihak Kepolisian Cimahi, Selidik Penyelewengan Dana Hibah KONI KBB

foto

 

DPP Lsm Penjara PN Dukung Pihak Kepolisian Cimahi, Selidik Penyelewengan Dana Hibah KONI KBB.

www.transaktual.com

Berawal dari ramainya pemberitaan tentang Kabupaten Bandung Barat, Ketua Umum Lsm Penjara PN mulai buka suara, tentang dugaan adanya ketidak beresan, dalam mengelola tatanan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.

“Kalau tidak ada masalah di lingkungan KBB, tentu pemberitaan di media tidak memanas dan merebak kemana mana”Ujar Bang Ipul, Ketum Lsm Penjara PN mengawali pembicaraan dengan wartawan.

Ketua Umum Lsm Penjara PN itu juga setuju dengan cara kerja Penegak Hukum (Polres Cimahi....red) yang dengan segera mengadakan penyelidikan dan penyidikan, “Saya sependapat dengan Polres Cimahi, bila perlu Kami dengan dibantu berbagai elemen masyarakat, mencari bukti bukti baru, untuk membantu mereka” ujar Bang Ipul serius.

“Jangan ada tebang pilih dalam menegakkan Hukum, kami juga sependapat dengan Pihak Polres Cimahi, jangan hanya satu kasus saja yang diprioritaskan, kalau dilihat dari informasi Tim Investigasi Lsm Penjara PN, ada sekitar Lima dugaan kasus yang berkaitan dengan keuangan negara, apakah itu gratifikasi, Korupsi, atau Nepotisme, semua bila terbukti, harus disikat habis” sambung Bang Ipul Ketum Lsm Penjara PN.

Bang Ipul menyoroti beberapa hal, yang dianggap adanya dugaan penyimpangan, terbukti dengan indikasi penggunaan dana yang tidak transparan seperti ;

1.  Masalah dana bantuan untuk penanganan Pandemi Covid 19.

Masyarakat mempertanyakan bantuan yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat, pihak swasta atau pihak lain yang mengalir ke Pemkab Bandung Barat untuk penanganan masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pasalnya, bantuan yang menggelontor deras tersebut tidak jelas laporannya. Berapa yang masuk dan berapa yang sudah digunakan serta disalurkan ke mana saja, itu sangat “gelap” alias tidak jelas. Publik pun bertanya-tanya berapa sebenarnya bantuan yang sudah masuk dari masyarakat maupun pihak swasta.

Selain bertanya berapa nilai total bantuan masyarakat dan swasta yang diterima, publik pun bertanya mengapa bantuan yang masuk itu tidak melalui pintu Pemkab Bandung Barat, melainkan diduga masuk melalui Bupati KBB Aa Umbara Sutisna.

Jika jumlah bantuan yang diterima tidak dibuka ke publik, bantuan yang berasal dari masyarakat itu dinilai rentan disalahgunakan dan diklaim sebagai bantuan pribadi, bukan bantuan dari Pemkab Bandung Barat.

Penerimaan bantuan yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari masyarakat dan pihak ketiga seperti Corporate Social Responsibility (CSR), diketahuinya beberapa perusahaan diduga telah memberikan bantuannya langsung kepada Pemda KBB melalui Bupati KBB, Aa Umbara Sutisna.

2.  Masalah Dana Hibah KONI.

Baru baru ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) angkat bicara soal kasus dugaan penyelewengan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sebelumnya, KONI KBB disebut sudah menerima dana hibah dari Pemkab Bandung Barat sebesar Rp 10 miliar.

Dari anggaran sebesar itu, Rp 3 miliar sudah disalurkan ke beberapa Cabang Olahraga (Cabor). Namun, sekitar Rp 7 miliar sisanya masih mengundang tanda tanya para pengurus Cabor dan para atlet “ ujar Ketum Lsm Penjara PN pada wartawan.

"Saya mendukung kinerja Kepolisian (Polres Cimahi....red), menyelidiki dugaan penyelewengan Dana Cabor, kalau sudah ketahuan, tangkap dan titipkan dulu ke Rutan, agar tidak menghilangkan barang bukti dan melarikan diri, atau mengulangi perbuatannya" Ujar Ketum Lsm Penjara PN dengan tegas.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD KBB, Amung Makmun juga mengatakan, bahwa sejumlah pengurus cabor dan atlet di bawah kepengurusan KONI KBB mengadukan atas belum sampainya seluruh dana hibah tahun 2020 ke tangan mereka.

Dengan adanya aduan masyarakat dan pengurus Cabor, Komisi IV DPRD KBB kemudian memanggil pengurus KONI untuk menjawab aduan para pengrus cabor. Namun, betapa mencengangkan, Bendahara Umum KONI menjawab bahwa anggaran di kas KONI KBB kosong alias sudah habis.

"Pengurus Cabor menanyakan sisa uang Cabor. Namun bendahara KONI menjawab, di kas kosong. Selanjutnya dalam rapat tersebut diketahui bahwa uang tersebut ada di Ketua KONI KBB (Rian Firmansyah)," ungkap Amung, Selasa (8/9/2020).

3.  Masalah Pengadaan Lahan Gedung Kantor KBB.

Kasus Korupsi Kantor KBB Mangkrak 10 Tahun, kini mulai dilanjutkan dan sebanyak 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan bagi pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya ditahan setelah penyelidikan yang dilakukan Polres Cimahi dinilai lengkap.

Kasus yang mulai mencuat sejak adanya laporan masyarakat tahun 2010, Polisi butuh 10 tahun untuk mengumpulkan alat bukti hingga akhirnya kasus ini masuk tahap II tahun 2020. Dua orang tersangka yakni ER mantan Kabag Umum (Bagum) Setda Pemda KBB dan AW (ASN) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Garut resmi masuk bui setelah dilakukan penjemputan oleh Polisi.

"Penyidikan kasus ini terus berlanjut, jadi kemungkinan akan merembet dan ada tersangka baru lagi, dari dua yang sudah ditetapkan (ER dan AW)," ungkap Kanit Tipikor, Polres Cimahi, Iptu Herman Saputra, saat ditemui di Mapolres Cimahi, Rabu (10/6/2020). Herman mengatakan, kasus korupsi mark up lahan untuk perkantoran Pemda KBB ini memang sempat mangkrak selama 10 tahun. Ini dikarenakan terkendala dengan alat bukti dokumen yang harus dikumpulkan, termasuk banyaknya pelaku yang terlibat sudah pensiun dan meninggal dunia. Kendati begitu, pihaknya memastikan pengungkapan kasus ini tidak akan ditutup dan terus dikejar

4.  Nasib Fly Over Cimareme, Infrastruktur KBB yang Mangkrak Sejak Era Abu Bakar.

Pembangunan jalan layang (fly over) Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat hingga saat ini belum menemui titik terang. Diketahui sebelumnya, proyek tersebut sudah digulirkan sejak tahun 2009 dengan menghabiskan anggaran miliaran rupiah yang tidak jelas peruntukannya.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat, Ridwan, mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun proposal untuk pengajuan dana ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna melanjutkan pembangunan.

“Lagi disusun, lagi proposal untuk pengajuan anggaran ke provinsi,” sebut Ridwan beberapa waktu lalu.

Ridwan mengaku, semenjak dirinya menjabat, proyek tersebut hanya menghabiskan anggaran sebesar kurang lebih Rp 2 miliar. Anggaran sebanyak itu kata dia, digunakan untuk pembebasan lahan.

Selama saya menjabat, Rp 2 miliar kurang. Dan itu masih ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Untuk pembebasan lahan yang di cimareme, ada 2 bidang yang dibebaskan,” kata Ridwan.

Saat ditanyai lokasi bidang yang dibebaskan, Ridwan mengatakan, terjadi di sisi kiri, beberapa meter dari arah Padalarang sebelum persimpangan Padalarang-Cimahi dan Cimareme-Batujajar. “Seputaran Cimareme dari sisi sebelah kiri,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Ridwan untuk menjalankan pembangunan. Jembatan layang yang membentang sepanjang 700 meter dari arah barat ke timur, membutuhkan lahan seluas 1000 meter persegi.

“Kalo detailnya sekitar 1000 meter persegi. Sementara untuk pembebasan, kalo nggak salah 6 meter ke kanan 6 meter ke kiri,” kata Ridwan.

Meskipun tak kunjung direalisasi, dia mengakui, pembangunan jalan layang sangat mendesak untuk mengurai kemacetan wilayah Cimareme.

“Melihat kemacetan kerap terjadi dan penumpukan kendaraan di sana, adanya flyover sangat dibutuhkan. Diharapkan bisa mengurai kemacetan,” ungkapnya.

5.  Masalah Dana Hibah dan Bansos KBB yang terus masih bergulir.

Berdasarkan data dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2019, Pemkab Bandung Barat mengalokasikan belanja hibah sebesar Rp 141,9 miliar lebih atau hampir sekitar 5 persen dari total APBD KBB.

Selain menggelontorkan dana hibah yang jumlahnya fantastis tersebut, Pemkab KBB di bawah rezim Bupati Aa Umbara-Hengky Kurniawan juga menggelontorkan dana bantuan sosial (bansos) dari APBD 2019 sebesar Rp 13,5 miliar.

Menariknya, sebagian besar bantuan hibah dan bansos tersebut digelontorkan di awal pemerintahan Bupati Aa Umbara yang juga berbarengan dengan tahun politik.

“Hal mendapatkan informasi dan bukti awal di lapangan, kami anggap masih dalam koridor TUPOKSI kami, dan kami akan terus memantau perkembangan temuan temuan baru dalam melakukan Investigasi dan Pemantauan juga di Persidangan” ujar Bang Ipul, itu sesuai dengan ;  

  1. Undang – Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
  2. Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  4. UU No. 31 Th. 2009 jo UU no 20 Th. 2001  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 41.

“Kami Lsm Penjara PN, terus memantau dan sebagai Pemerhati Kinerja ASN, akan berupaya semaksimal mungkin meminimalisir kebocoran uang negara, yang diduga dimanfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab” ujar Bang Ipul menutup pembicaraan dengan wartawan.

 

Transaktual.