Senin, 25 Maret 2019 | 18:31 WIB

Aher Mengaku Tidak Memiliki Urusan di BJB Syariah Terkait Kredit Macet Diperiksa di Mabes Polri

foto

 

Aher Mengaku Tidak Memiliki Urusan di BJB Syariah Terkait Kredit Macet Diperiksa Sebagai Saksi di Mabes Polri

www.transaktual.com

Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membantah bertanggung jawab atas kasus kredit macet yang terjadi di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah kepada PT Hastuka Sarana Karya (HSK) saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jabar. 

Bantahan itu diungkapkan Aher, sapaan akrabnya usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (13/3).

Menurut dia, selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, tidak ada hubungan hukum dengan BJB Syariah dan persoalan kredit.

1. Aher bantah ada hubungan hukum dengan BJB syariah

Pemegang saham BJB, ujar Aher, berhak mengusulkan calon komisaris dan calon direksi kepada komisaris setelah melalui rangkaian penilaian.

"Terkait BJB Syariah, saya tekankan bahwa saya tidak ada hubungan hukum apapun dengan BJB Syariah, tidak ada hubungan kredit apalagi hubungan keuangan, tidak ada," kata Aher seperti dikutip dari Antara.

2. Aher mengaku tak tahu soal pengambilan keputusan pemberian kredit macet

Dia mengaku tidak banyak tahu kegiatan BJB Syariah dan pengambilan keputusan pemberian kredit macet yang disalurkan terhadap PT Hastuka Sarana Karya (HSK) dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek Garut Super Blok (GSB) tahun 2014-2015.

Dirut BJB disebutnya merupakan pemegang saham di BJB Syariah yang merupakan anak perusahaan BJB.

"Jadi sebagai pemegang saham BJB saya tidak bertanggung jawab langsung ke BJB Syariah. Bahkan tidak ada hubungan tanggung jawab, hukum dan langsung dengan BJB Syariah," kata Aher yang diperiksa sebagai saksi.

3. Aher sudah sampaikan semua kesaksiannya kepada penyidik Polri

BJB pun saat itu telah diperintahnya untuk segera mengantisipasi, menyelesaikan kasus dan berkoordinasi dengan OJK karena masalah keuangan menyangkut kepercayaan publik.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Bank BJB Syariah.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Erwanto Kurniadi mengungkapkan Aher memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pencairan kredit fiktif Bank BJB Syariah.

Kredit fiktif tersebut melibatkan PT Hastuka Sarana Karya (HSK) dan CV Dwi Manunggal Abadi dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp548 miliar.

Dana sebesar Rp548 miliar tersebut dicairkan Bank BJB Syariah kepada dua perusahaan itu untuk pembiayaan pembangunan Garut Super Blok di Garut, Jawa Barat, periode 2014-2015. 

Adapun debitur dalam kasus ini adalah PT Hastuka Sarana Karya (HSK). Berdasarkan alamat yang ada, pengembang HSK beralamat di kawasan Regol, Kota Bandung, Jabar.

"Yang bersangkutan (Aher) sudah hadir untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus itu. Tadi datang sekitar jam 13.00 WIB," tutur Erwanto. (13/3/2019).

Erwanto menjelaskan tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi masih melakukan pemeriksaan terhadap Aher. "Saat ini masih diperiksa, tunggu saja," kata Erwanto.

Dalam perkara tersebut, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) bernama Yocie Gusman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit BJBS kepada debitur atas nama PT. Hastuka Sarana Karya periode 2014 hingga 2016.

Yocie Gusman merupakan bekas Ketua DPC PKS Kota Bogor, ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam memberikan kredit kepada PT. HSK periode 2014 hingga 2016.

Yocie Gusman diduga tidak menaati prosedur saat memberikan kredit ke AW, selaku pimpinan PT. HSK dalam memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp548 miliar. Dana itu digunakan PT. HSK untuk membangun 161 ruko di Garut Super Blok.

Penyaluran kredit itu belakangan diketahui dilakukan tanpa agunan. Debitur, PT. HSK, malah mengagunkan tanah induk dan bangunan ke bank lain. Setelah dikucurkan, ternyata pembayaran kredit tersebut macet sebesar Rp548 miliar.

Sebelumnya, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri juga telah melakukan penyitaan terkait kasus tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara.

Berikut aset yang disita Bareskrim:

1. Sertifikat dan Tanah seluas 7.000 m² atas nama ANDY WINARTO, terletak di Jalan, Bukit Pakar Timur, Ciburial, Cimenyan, Bandung.

2. Sertifikat dan Tanah seluas 1.522 m² beserta bangunan atas nama ANDI WINARTO, terletak di Jalan Wastukencana No. 31 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.

3. Sertifikat dan Tanah seluas 1.493 m² beserta bangunan atas nama ANDI WINARTO terletak di Jalan Inggit Garnasih No. 110 Keluraha Ciateul, Kecamatan Regol, Bandung, tanah dan sertifikat.

4. Sertifikat dan Tanah seluas 1.400 m² atas nama ROSALINA HAKIM terletak di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.

5. Sertifikat dan Tanah seluas 15. 593 m² atas nama ROSALINA HAKIM terletak di Jalan Pembangunan Blok Untung Ds Jaya waras Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut.

6. Sertifikat dan Tanah seluas 13. 884 m² atas nama ROSALINA HAKIM terletak di Jalan Pembangunan Blok Gordah Ds Jaya waras Kec. Tarogong Kab. Garut.

7. Sertifikat dan Tanah seluas 7.740 m² beserta bangunan yang terletak di Jalan Malabar No. 331 Kelurahan Samoja Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

8. Mobil Bently warna hitam Nopol: B 1 BAA atas nama Theresia Situngkir.

Untuk kemungkinan pemanggilan selanjutnya, menurut dia, hal yang diketahuinya telah disampaikan semua kepada penyidik.

(transakt)