Senin, 25 Maret 2019 | 18:54 WIB

Bupati Bekasi Hanya Minta Rp10 Miliar Saja

foto

 

Bupati Bekasi Hanya Minta Rp10 Miliar Saja.

www.transaktual.com

Sidang lanjutkan kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta Kabupaten Bekasi, memunculkan fakta baru terkait besaran uang suap yang diterima Bupati nonaktif Bekasi Nenang Hasanah Yasin.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata Kota Bandung, Rabu (13/3/2019), terungkap bahwa awalnya pihak Meikarta menjanjikan komitmen fee sebesar Rp20 miliar untuk memuluskan keluarnya Izin Peruntukan dan Pengolahan Tanah (IPPT) seluas 430 hektare. 

Hal tersebut disampaikan mantan ajudan pribadi Neneng Hasanah, Edy Yusuf Taufik dalam kesaksiannya di depan majelis hakim. Selain EY Taufik, juga dihadirkan sebagai saksi mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto selaku beserta 2 satafnya yang mengurus perizinan Meikarta, yakni Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi.

"Saya bertemu Pak Edi dan Satriyadi di sebuah masjid di Cibiru Kota Bandung. Saat itu, keduanya membicarakan pengajuan izin peruntukan dan pengolahan tanah (IPPT) seluas 430 hektare. Saya katakan silakan saja diajukan. Lalu Pak Satriyadi bilang, untuk perizinannya berapa?" ujar EY Taufik saat menjawab pertanyaan jaksa.

EY Taufik menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui berapa harga untuk perizinanya. "Pak Satriyadi bilang untuk seluruh perizinan Rp20 miliar cukup tidak?" ucap EY Taufik menirukan perkataan Satriyadi.

‎EY Taufik kemudian menyampaikan janji uang Rp20 miliar tersebut ke Neneng Hasanah yang nantinya akan ditandatangani Bupati Bekasi. "Saya bilang akan saya sampaikan ke Ibu Bupati," sambung EY Taufik.

Satriyadi dan Edi Dwi Soesianto kemudian membuat permohonan IPPT untuk pembangunan tahap I seluas 143 hektare. Namun, setelah diproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, yang disetujui hanya 84,6 hektar‎e. IPPT tersebut ditandatangani Neneng Hasanan pada 12 Mei 2017.

"Karena IPPT yang disetujui 84,6 hektare, Ibu (Neneng Hasanan) yang meminta jadi Rp10 miliar. Saya kirimkan copy-nya ke Pak Edi Dwi. Ibu Bupati tanya ke saya komitmen itu, dan beliau sampaikan Rp10 miliar itu bisa diangsur," jelasnya.

Edi Dwi Soesianto pun menyanggupi permintaan uang Rp10 miliar tersebut dan menyampaikannya ke Bartholomeus Toto. Pemberian uang untuk Neneng dilakukan melalui EY Taufik yang disampaikan secara bertahap sejak Juli 2017 hingga Januari 2018.

"Iya betul, saya sampaikan ke Pak Toto dan diiyakan oleh beliau. Pemberian dilakukan pada Juni, Juli, Agustus, September, dan Januari 2018 senilai Rp10,5 miliar. Yang Rp500 juta-nya diberikan ke EY Taufik," kata Edi. 

Setelah uang Rp10,5 juta tersebut semua diserahkan, barulah dokumen IPPT diterima Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi. Satriyadi pun membenarkan soal dia menjanjikan Rp20 miliar untuk semua perizinan Meikarta. "Iya betul," ujar Satriyadi. 

Namun saat dilapori oleh Satriyadi soal Rp20 miliar itu, ‎Edi Dwi Soesianto mengangapnya sebagai lelucon. "Saya dilapori Satriyadi, katanya Rp20 miliar. Saya anggap itu bercanda karena bagaimana mungkin saya melaporkan itu ke manajemen," ujar Edi Dwi.

Soal berubahnya kesepakatan yang semula Rp 20 miliar menjadi Rp10 miliar, Edi Dwi pun memberikan penjelasannya. "Ketika permohonan disampaikan, lalu seiring perjalanan waktu, dapat info dari Pak EY Taufik kalau IPPT disetujui meski hanya 84,6 hektare. Kami disampaikan Rp10 miliar," ujar Edi.

(transakt)