Sabtu, 23 Februari 2019 | 14:43 WIB

Aksi Damai GMBI, Pertanyakan Kinerja Kejati Jabar

foto

 

Aksi Damai GMBI, Pertanyakan Kinerja Kejati Jabar.

www.transaktual.com

Aparat kepolisian melakukan blokade terhada para demonstran yang akan merangsek masuk kehalaman Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar yang menuntut penuntasan berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan beberapa pejabat di Jawa Barat.

Untuk kesekian kalinya massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) kembali menggeruduk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar)

Namun, kedatangan ratusan pengunjuk rasa ini disambut oleh aparat kepolisian yang sudah dari pagi melakukan penjagaan ekstra ketat di gerbang kantor Kejati.

Aksi unjuk rasa berlangsung memanas ketika massa mencoba merangsek masuk ke halaman kantor Kejati. Bahkan, aksi saling dorong dengan aparat kepolisian tak bisa di¬hindari.

Akibat situasi yang semakin memanas akhirnya kericuhan sempat terjadi. “ Kami sangat menyayangkan tindakan represif anggota kepolisian yang emosional dalam menangani aksi demo ini. Padahal, aparat adalah pelindung masyarakat,” tegas Abah yang juga koordinator aksi damai dan Ketua GMBI Kota Bandung.

Dalam aksinya, GMBI kembali menuntut agar Kejati Jabar menyesalkan kasus-kasus yang dilaporkan oleh GMBI. Sehingga, jangan sampai lembaga yang seharusnya memberikan rasa keadilan tersebut seperti mandul.

’’ Kita sudah melaporkan berbagai kasus-kasus di antaranya BCCF, pengadaan mesin parkir, Kasus Bupati Bandung Barat dan sampai Wakil Gubernur,”kata Abah.

Abah menilai, laporan-laporan tersebut seharusnya bisa dijadikan bukti awal untuk mengungkap keterlibat para tokoh pemimpin daerah yang saat ini menjabat.

Dia meminta, "agar Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum segera ditangkap. Sebab, ada pengakuan Setda Tasikmalaya mengenai keterlibatan Uu,” tegas Abah.

Dia mempertanyakan jawaban Kejati Jabar soal kasus BCCF yang tidak sinkron dengan laporan yang disampaikan GMBI ke meja Kejati. Padahal pihaknya menanyakan kasus BCCF dari tahun 2008, 2009, dan 2011, tapi dijawab kejati tahun 2012 yang saat itu Ridwan Kamil (RK) masih menjabat ketua BCCF.

Selain itu, kasus pengadaan mesin parkir pihaknya sudah memberikan laporan ke Ke¬jati. Namun, sampai saat ini tidak ada tindakan serius.

“Makanya kami sangat kecewa dengan kinerja Kejati Jabar, dan GMBI tetap akan menuntut agar Kejati Jabar menuntaskan kasus-kasus tersebut,” pungkas Abah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Barat (Jabar) diminta transparan dalam melakukan pemeriksaan pada birokrasi. “Jangan sampai kinerja BPK hanya dijadikan alat untuk menakut-nakuti masyarakat,” tegas Ketua Korwil I Jabar LSM GMBI, Moch Mashur (Abah), disela aksi demo di kantor BPK RI Perwakilan Jabar, Senin (24/9/18).

Abah juga meminta BPK agar mempublikasikan hasil temuan dari para birokrasi yang telah diaudit. Dalam aksinya GMBI juga minta BPK agar memeriksa kembali atau mengaudit kasus BCCF dan mesin parkir yang diduga melibatkan mantan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

“Ada badan pemeriksa, baik keuangan dan administrasi jadi penguasa di tatanan pemerintahan. Saat ada temuan korupsi para birokrat selalu berdalih bahwa telah diaudit BPK, sementara BPK sendiri tidak pernah mempublikasikan hasil pemeriksaannya,” ungkap Abah.

Aksi demo ini sempat dihadang para sekuriti BPK. Bahkan massa diperlakukan kasar dan arogan, sehingga audensi batal padahal ketua BPK sudah siap menerima perwakilan massa.

”Kami menyesali perlakuan dan penyambutan pihak keamanan BPK. Karena itu kami akan menurunkan massa yang lebih besar minggu depan,” tegas Abah.

(man/mun/(mg4/yan/transakt)