Sabtu, 23 Februari 2019 | 14:04 WIB

Kronologis Pemberian Dana Rp1 Miliar yang Diminta Sekda Jabar, Iwa Karniwa

foto

 

Kronologis Pemberian Dana Rp1 Miliar yang Diminta Sekda Jabar, Iwa Karniwa.

www.transaktual.com

Saksi sidang kasus suap proyek Meikarta Rp16,1 miliar, Sekretaris Dinas atau Sekdis Dispora Kabupaten Bekasi, Hendry Lincoln mengungkapkan, kronologis pemberian uang Rp1 miliar yang diminta oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa. Pemberian itu dilakukan Hendry, agar pemerintah provinsi mempercepat penerbitan izin Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hendry menuturkan, pertemuan pertama terjadi pada Agustus 2017 di Kilometer (KM) 72 Tol Purbaleunyi. Dalam pertemuan pertama itu yang hadir di antaranya Hendry, Sekda Jabar, Iwa Karniwa, Anggota DPRD Jabar, Waras Wasisto, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Sulaiman dan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili.

"Pertemuan pertama di Km 72 Purbaleunyi arah Bandung, di pertemuan ini meminta uang Rp1 miliar," ujar Hendry di Ruang II Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, Senin 21 Januari 2019.

Kemudian, pertemuan terjadi di kantor Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa di Gedung Sate, yang dihadiri oleh Hendry, Neneng Rahmi, dan Waras Wasisto untuk kembali membahas izin RDTR, agar segera diterbitkan "Pertemuan kedua itu di ruang kerja beliau, tanggal waktunya saya lupa, mungkin dua minggu, setelah pertemuan di 72. Saat itu, Pak Iwa minta penjelasan penyampaian RDTR yang setahu saya waktu itu telah dibahas juga rapat dengan wakil gubernur," katanya.

Lanjut Hendry, izin RDTR belum terbit, setelah dua kali pertemuan. Kemudian, pertemuan ketiga kembali dilakukan pada Januari 2018, di kantor Iwa Karniwa.

"Di ruang kerja beliau, waktu itu persetujuannya belum turun juga, jadi kami dengan Bu Neneng, menanyakan sudah sejauh mana bantuan yang sudah diberikan Sekda Provinsi," ujarnya. Kemudian, Hendry merencanakan memberikan uang Rp1 miliar yang diminta saat pertemuan di KM 72 yang diserahkan ke Sulaiman. "Ada (pemberian) pak, dari permintaan yang di rest area 72 itu. Waktu itu, saya beserta staf saya, menyerahkan ke Pak Sulaiman di Grand Wisata Bekasi," tuturnya.

Seperti diketahui, Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin mengungkap ada permintaan uang Rp1 miliar oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa dalam proses pembangunan proyek Meikarta.

Hal tersebut diungkapkan Neneng, saat bersaksi untuk terdakwa suap proyek Meikarta, Billy Sindoro di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dengan terdakwa suap Rp16,1 miliar Billy Sindoro. Menurutnya, permintaan itu dilakukan Iwa Karniwa kepada Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR, Neneng Rahmi Nurlaili.

"Ada permintaan Iwa Karniwa Sekda Jabar Rp1 miliar melalui Neneng Rahmi," kata Neneng di ruang II Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung jalan LLRE Martadinata Bandung, Senin lalu, 14 Januari 2019.

Saat ditanya lebih lanjut, Neneng menyatakan, tidak tahu rinci soal kepentingan permintaan tersebut, karena komunikasi tersebut intens terjadi antara Iwa dengan Neneng Rahmi. "Saya enggak tahu betul, karena itu Neneng Rahmi yang tahu," katanya, saat diwawancara dalam istirahat salat Ashar.

Empat anggota DPRD Kabupaten Bekasi, telah memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari, Jumat 18 Januari 2019. Keempatnya diperiksa sebagai saksi kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta, untuk tersangka Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yasin. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, empat legislator Bekasi yang hadir, yakni Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisab, dan Namat Hidayat. Mereka tengah diperiksa intensif. "Sedangkan saksi H. Anden Saalin Relan telah dilakukan pemeriksaan kemarin," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat.

Febri menuturkan, ada dua hal yang digali penyidik dari empat saksi tersebut. Pertama, terkait posisi dan peran keempatnya sebagai Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). edua, pengetahuan para saksi terhadap indikasi kepentingan pihak lain di balik proses penyusunan aturan tata ruang di Bekasi. Termasuk, pengetahuan dan peran saksi terkait informasi pelesiran anggota DPRD Bekasi dan keluarga ke Thailand.

"Sampai saat ini, sekitar 14 anggota DPRD Bekasi telah diperiksa sebagai saksi," ujar Febri. Sebelumnya, KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap Miekarta untuk membiayai pelesiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. 

Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi, juga ikut dalam pelesiran dengan menggunakan uang suap tersebut. KPK juga menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare. 

Namun, faktanya Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir, ada pihak yang sengaja mengubah aturan tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja diubah oleh anggota DPRD Bekasi, serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat, jika proses perizinan Meikartasudah bermasalah sejak awal.

(asp/transakt)