Rabu, 23 Januari 2019 | 03:48 WIB

BPK ; Dana Hibah dan Bansos Banyak Disalahgunakan, Jawa Barat pertama, Lampung kedua

foto

 

BPK ; Dana Hibah dan Bansos Banyak Disalahgunakan, Jawa Barat pertama, Lampung kedua.

www.transaktual.com

Dana bantuan sosial (bansos) dan hibah rupanya sering disalahgunakan oleh pemerintah daerah (Pemda). Modus penyimpangan dilakukan dengan berbagai cara seperti membuat LSM fiktif, hingga untuk keperluan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim telah menemukan banyak kasus penyelewengan dana bansos dan hibah yang di berbagai daerah. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan, biasanya dana bansos dan hibah tidak diterima sebesar yang dipertanggungjawabkan oleh Pemda. Hasan menjelaskan, pola penyelewengan dana yang digunakan pejabat daerah beragam.

Terkadang, ada LSM fiktif yang menerima dana tersebut. LSM itu dibentuk sekadar untuk menghambur-hamburkan dana bansos dan hibah, yang kewenangan penggunaan sebenarnya ada di Pemda.

“Modus lainnya, dana bansos sering digunakan untuk biaya kampanye Pilkada,” ujarnya. Hasan memang tidak menjelaskan secara detail di daerah mana saja dana bansos dan hibah bocor. Namun anggota BPK lainnya, Rizal Djalil, sebelumnya membeberkan sejumlah kasus penyalahgunaan dana bansos selama 2007-2010. Pertama, Jawa Barat.

Menurut Rizal, terdapat dugaan korupsi atas dana bansos di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai kerugian Rp165,4 miliar. Kedua, di Lampung.

Kasus dugaan korupsi bansos di Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2009 senilai Rp1,23 miliar telah menyeret 5 tersangka –kelimanya adalah mantan pegawai Biro Keuangan Pemprov Lampung. Dari kelima tersangka, 2 orang sudah menjalani proses persidangan, sementara 3 orang lainnya masih berada di tahanan Polda Lampung karena berkas perkaranya belum lengkap.

Modus dugaan korupsi bansos di Lampung adalah dengan menyalurkan dana kepada 36 LSM yang ternyata fiktif. Para tersangka membuat proposal permohonan dana bansos dengan nama LSM fiktif. Proposal tersebut kemudian diajukan kepada Gubernur Lampung saat itu, Syamsurya Ryacudu, dengan menggunakan KTP pinjaman.

Setelah dana bansos cair, tersangka kemudian memberi imbalan kepada pemilik KTP yang mereka pinjam, sebesar Rp500 ribu per orang. Dalam kasus ini, tersangka juga diduga memalsukan tanda tangan Gubernur Lampung saat itu. Ketiga, di Nusa Tenggara Timur. BPK NTT mengungkap dugaan penyelewenangan dana bansos di Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp15,511 miliar.

Total kerugian negara dalam penyelewengan dana bansos di Provinsi NTT tahun 2010 ditaksir mencapai Rp27,586 miliar, dengan jumlah kasus sebanyak 3.277 buah. Per 31 Desember 2010, jumlah kasus penyelewengan bansos yang telah ditindaklanjuti Pemprov NTT adalah sebanyak 1.761 kasus dengan nilai Rp12 miliar, sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus dengan total nilai lebih dari Rp15 miliar. Penyelewengan bansos di NTT bahkan tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat kabupaten/kota seperti di Kabupaten Sikka senilai Rp13,7 miliar, di Sumba Barat senilai Rp11,2 miliar, dan di Sumba Barat Daya senilai Rp900 juta.

Kepala Seksi Humas dan Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT, Jemmy Tirayudi, menjelaskan bahwa dana bansos biasanya digunakan untuk menangani kasus-kasus kemanusiaan di daerah mereka yang sifatnya mendadak seperti bencana longsor atau kebakaran. Tetapi, kenyataannya dana bansos sering dimanfaatkan untuk perjalanan dinas pejabat, sewa pesawat, dan lain-lain. Keempat, di Nusa Tenggara Barat.

Kasus korupsi dana bansos tahun 2004-2009 di NTB telah menyeret 3 tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKD), mantan Sekretaris Dinas PPKAD, dan mantan Bendahara Bansos.

(transaktual)