Rabu, 23 Januari 2019 | 04:27 WIB

Pengamat Lingkungan, Dr Dini Dewi Heniarti, SH, MHum : Ridwan Kamil Berpolitik di Citarum

foto

 

Pengamat Lingkungan, Dr Dini Dewi Heniarti, SH, MHum : Ridwan Kamil bermain politik di sungai Citarum terkotor se-dunia.

www.trasamtual.com

Pengamat hukum masalah lingkungan, Dr Dini Dewi Heniarti, SH, MHum menyayangkan sikap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang selama 100 hari memimpin Jawa Barat, dan berbuat untuk Sungai Citarum baru sebatas acara seremonial, tapi bersikap politik memutarbalikkan fakta soal kegagalan penanganan Sungai Citarum puluhan tahun hingga dijuluki sungai terkotor se-dunia.

“Kegagalan penanganan Citarum puluhan tahun sejak era Orde Baru, karena penanganan tidak terintegrasi atau tidak kompak. Era Presiden Jokowi ditangani serius secara terintegrasi sejak 2017, bahkan Presiden membuat solusi tidak kompak puluhan tahun, dengan melahirkan Perpres No 15 Tahun 2018. Ini justru diputarbalik oleh Ridwan Kamil,” kata Doktor Dini yang Ketua Dewan Pembina Citarum Institut, beranggotakan kalangan akademisi di Jawa Barat.

Gubernur Ridwan Kamil yang belum lama ini mencanangkan program baru nasional tentang Citarum, dinilai banyak pihak mengabaikan program Satgas Citarum bentukan Perpres No 15 Tahun 2018 bahwa Pangdam III/ Siliwangi bertanggungjawab menata kerusakan ekosistem.

Sebagaimana dimuat di Harian Pikiran Rakyat, 30 Desember 2018, Ridwan Kamil menyatakan, “Kegagalan Program Citarum Harum, bukan karena persoalan uang, Sebab anggaran itu cukup besar. Masalahnya adalah soal kepemimpinan, sehingga mereka yang menjalankan itu tidak kompak”.

Soal pernyataan itu, Dini mencermati sangat mengusik perasaan pegiat lingkungan yang terdiri dari berbagai elemen, dan bisa menimbulkan kegoncangan. Karena sejak menjelang dan pasca Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No 15 Tahun 2018, berbagai elemen bekerja keras bersama Kodam III/ Siliwangi untuk mengawali penataan kerusakan Citarum, termasuk membersihkan sampah permukaan dan mencegah pencemaran limbah industri di sungai yang terjadi puluhan tahun.

“Hasilnya sudah bisa dirasakan dibanding pekerjaan puluhan tahun, tapi ekosistem sungai semakin rusak parah, bahkan dijuluki internasional sungai terkotor se-dunia. Jadi, Ridwan Kamil kalau mau cari panggung politik jangan mengorbankan semua elemen masyarakat bersama Kodam yang sudah bersungguh-sungguh mengatasi martabat bangsa untk tidak direndahkan dunia,” kata Dini, ketus.

Sebagai pengamat hukum lingkungan yang mengikuti langkah-langkah Presiden Joko Widodo dan gerakan “Citarum Harum”-nya Kodam III/ Siliwangi, Dini menilai dalam setahun ini banyak yang dikerjakan untuk Program “Citarum Harum”.

“Baik dari sisi pembenahan legal structure ( struktur hukum), legal structure (struktur hukum), maupun legal culture (budaya hukum). Juga keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang memayungi program Citarum Harum,” ungkap Dini. Perpres itu dikeluarkan Presiden Jokowi 14 Maret 2018.

“Presiden mengeluarkan Perpres tersebut, pertimbangannya jelas. Program perbaikan kerusakan sungai terpanjang di Jawa Barat semakin kuat. Presiden perlu langkah percepatan dan strategis secara terpadu untuk pengendalian dan penegakan hukum, yang mengintegrasikan kewenangan antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan,” jelas Dini.

Dini juga menilai aneh Ridwan Kamil selama lima tahun jadi Walikota Bandung, produksi sampah domestik kota Bandung berkontribusi besar menjadikan sungai citarum baga bak sampah raksasa, kini justru menilai Program Citarum era Perpres No 15 Tahun 2018 yang mampu merubah image Citarum dari sungai terkotor di dunia, malah dianggap gagal karena tidak kompak.

“Indikator apa yang telah digunakan, sehingga rasanya terlalu prematur untuk menghakimi program Citarum,” kata Dini yang juga Presiden Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI).

Kalau Ridwan Kamil, menurut Dini, berwacana politik program Citarum gagal, sama halnya menganggap gagal ketua dewan pengarah Satgas Citarum Harum Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, yang setiap bulan menerima laporan, dan Presiden Jokowi yang tiap tiga bulan melakukan evaluasi.

Masalah ekosistem Citarum, menurut Dini, yang sudah rusak parah, sampah dan limbah industri sangat disoroti dunia jangan dijadikan alat politik praktis. Karena air sungai yang tercemar berat limbah ini menjadi tumpuhan hidup 80 persen warga DKI dan 28 Juta penduduk Jawa Barat.

“Saya sayangkan kalau semangat berbagai elemen masyarakat mendukung program Satgas Citarum untuk menyelamatkan generasi, masih dimainkan politik,” kata Dini.

DATA DASAR.

Nama                          : DINI DEWI HENIARTI, S.H., M.Hum.

NIDN/NUP                : 0421126501

Perguruan Tinggi         : Universitas Islam Bandung

Program Studi             : Ilmu Hukum S-2

Jenis Kelamin              : Perempuan

Jabatan Fungsional      : LEKTOR KEPALA

Pendidikan Tertinggi  : S-3

Status Ikatan Kerja     : DOSEN TETAP

Status Aktivitas          : AKTIF MENGAJAR

 

(Berbagai sumber/transact)