Rabu, 23 Januari 2019 | 03:29 WIB

Mantan Bupati KBB, Abu Bakar Total Dihukum Pidana Penjara 84 Bulan

foto

 

Mantan Bupati KBB, Abu Bakar Total Dihukum Pidana Penjara 84 Bulan.

BANDUNG – www.transaktual.com

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus menghukum H. Abubakar. Mantan Bupati KBB (Kabupaten Bandung Barat) itu terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi sebagaimana diatur di Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tentang PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 

Melalui Majelis Hakim yang diketuai I Dewa Gede Suarditha, SH.,MH,  Pengadilan tersebut  menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5  tahun dan 6 bulan (66 bulan) dikurangkan selama terdakwa berada dalam  masa penangkapan dan penahanan. Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp200 juta subsider selama 6 bulan kurungan 1 bulan yang dilakukan setelah perkaranya dinyatakan berkekuatan hukum tetap, membayar Uang Pengganti sebesar Rp485 juta. Bila tidak dibayar, maka harta bendanya disita sebesar jumlah tersebut. Bila tidak mencukupi maka terdakwa harus menjalani hukuman kurungan selama 1 tahun. Dengan demikian hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa selama 7 tahun (84 bulan).

Sebelumnya, pada sidang tuntutan tiga pekan lalu, Abubakar dituntut pidana penjara selama 8 tahun, denda Rp400 juta subsidair kurungan 6 bulan. Tak cuma itu, terdakwa juga diwajibkan membayar Uang Pengganti sebesar Rp480 juta serta pidana tambahan larangan memilih dan dipilih selama 3 tahun.

Para Pemberi uang kepada mantan Bupati KBB (Kabupaten Bandung Barat), H. Abubakar harus dihukum untuk memberi efek jera. Apapun dalihnya, mereka tidak ada bedanya dihadapan hukum dengan Asep Hikayat yang sedang menjalani hukuman selama 2 tahun. KPK harus menuntaskan kasus korupsi tersebut agar pemerintahan baru dapat berjalan efektif sesuai dengan visi & misi Bupati - Wakil Bupati. 

Majelis Hakim sepakat  dengan Penuntut Umum KPK yang menetapkan 14 orang sebagai pemberi hadiah/suap yaitu: 1. Ludi Awaludin/Kadis Komunikasi, Informatika dan Statistik KBB, Rp10 juta dan Rp 40 juta; 2. Ade Komarudin/Kadishub KBB, Rp10 juta dan Rp 40 juta; 3. Yazid Azhar/Kepala Inspektorat KBB, Rp10 juta dan Rp40 juta; 4. Undang Husni Thamrin/Kadis Perikanan dan Peternakan KBB, Rp10 juta dan Rp40 juta; 5. Apung Hidayat Purwoko/Kadis LH KBB, Rp10 juta dan Rp35 juta; 6. Iing Solihin/Kadisnakertrans KBB, Rp20 juta; 7. Ade Zakir Hasim Kadis PMPTSP KBB, Rp10 juta dan Rp40 juta; 8. Ade Wahidin/Kadis Koperasi dan UMKM KBB, Rp20 juta dan Rp40 juta; 9. Sri Dustirawati/Kadis Budpar KBB, Rp65 juta; 10. Ida Nurhamida/Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan KBB Rp.65 juta; 11. Anugrah/Kadis PUPR KBB, Rp50 juta; 12. Asep Sodikin/Kepala BPKD KBB Rp20 juta dan Rp45 juta; 13. Imam Santoso Mulyo Raharjo/Kadisdik KBB, Rp50 juta; 14. Adyoto, Rp40 juta; 15. Hernawan Widjajanto/Kadis Kesehatan KBB, Rp50 juta;

Sebelumnya, menurut Penasehat Hukum bahwa terdakwa, berdasarkan fakta persidangan, uang atau dana yang diterima bukan dalam rangka memperkaya diri. Tapi dana itu digunakan untuk survei Indopolling menjelang pilkada, untuk kegiatan operasional dalam kegiatan pilkada. Dan dana itu tidak diterima langsung oleh terdakwa. Dalam persidangan juga diperkuat dengan fakta persidangan. 

Tuntutan pidana penjara 8 tahun sangat berat karena terdakwa sakit langka yakni kanker darah dan harus pengobatan secara terus menerus lewat kemoterapi. Kami memohon kepada majelis hakim agar meringankan pidana bagi terdakwa.

Sebelumnya, pada sidang tuntutan tiga pekan lalu, Abubakar dituntut pidana penjara selama 8 tahun, denda Rp 400 juta subsidair kurungan 4 bulan. Tak cuma itu, mantan bupayi dua periode tersebut diwajibkan membayar uang ganti kerugian sebesar Rp.601 juta serta pidana tambahan larangan memilih dan dipilih selama 3 tahun.

CHS/transakt).