Senin, 25 Maret 2019 | 19:38 WIB

Korupsi Menjerat Sekda Pemkab Tasikmalaya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil Hormati Proses Hukum

foto

 

Korupsi Menjerat Sekda Pemkab Tasikmalaya, Ridwan Kamil Hormati Proses Hukum.

www.transaktual.com

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan ia tidak bisa berkomentar lebih jauh mengenai kasus dana hibah yang menjerat sejumlah ASN dan Sekda Kabupaten Tasikmalaya.

ia menyerahkan proses hukum kasus tersebut pada Polda Jabar. Sembilan tersangka yakni Abdulkodir selaku Sekda Pemkab Tasikmalaya, Maman Jamaludin selaku Kabag Kesra, Ade Ruswandi selaku Sekretaris DPKAD, Endin selaku Irban Inspektorat, Alam Rahadian dan Eka Ariansyah selaku staf Bagian Kesra serta tiga orang dari unsur swasta.

“Saya tidak bisa komentar lebih jauh. Kita ikuti saja langkah penegakan hukumnya. Kita hormati proses hukum yang sudah berlangsung,” kata pria yang akrab disapa Emil ini di Kantor DPRD Jabar, Jumat (16/11/2018).

Kasus korupsi dana hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyeret sejumlah nama tersangka. Polda Jabar resmi menetapkan sembilan tersangka kasus ini, satu di antaranya adalah Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir.

Saat ditanya mengenai penunjukan pejabat pengganti Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir, Emil memastikan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku.

“Kan, di mana-mana juga harus ada proses, khususnya ke Kemendagri. Kalau ternyata memang secara aturan belum memungkinkan, tentulah pasti kami proses,” ujarnya.

Polda Jabar menetapkan sembilan tersangka yang merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan pihak sipil dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 3,9 miliar tersebut.

Selain Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir, yang ditetapkan jadi tersangka adalah Kabag Kesra, Maman Jamaludin; Sekretaris DPKAD, Ade Ruswandi; Inspektorat, Endin; dan dua PNS bagian Kesra bernama Alam Rahadian Muharam dan Eka Ariansyah, serta dua warga sipil Lia Sri Mulyani dan Mulyana, serta seorang petani bernama Setiawan.

Kasus tersebut bermula pada 2017 saat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menganggarkan dana hibah dengan nama kegiatan belanja dana hibah organisasi kemasyarakatan. Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya 2017.

Selain Sekda Tasik, Polisi Tahan 3 Pejabat Diduga Korupsi.

Polisi telah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah. Selain sekda, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Tasikmalaya juga ditetapkan sebagai tersangka. Kini mereka mendekam di sel tahanan Mapolda Jabar.

"Totalnya ada sembilan tersangka," ucap Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (16/11/2018).

Kesembilan orang tersebut yaitu Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir, pejabat Pemkab Tasikmalaya terdiri Kabag Kesra Setda Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Endin, lalu dua PNS bagian Kesra Pemkab bernama Alam Rahadian Muharam dan Eka Ariansyah, dua warga sipil Lia Sri Mulyani dan Mulyana, serta seorang petani Setiawan.

Seluruhnya telah ditahan sejak Kamis (15/110) kemarin setelah penyidik menaikkan status mereka dari saksi menjadi tersangka. 

"Statusnya semua tersangka. Jadi ada enam orang aparatur sipil negara dengan kepangkatan berbeda, yang paling tinggi AK sebagai Sekda. Lalu sisanya sipil," kata Agung. 

Kesembilan orang tersebut dijerat Pasal 2,3 dan 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 

Kasus ini merupakan tindakan praktik korupsi mengenai pemotongan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya.

Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit mobil Toyota Kijang, 2 Unit motor, sebidang tanah seluas 83 meter persegi di Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, uang tunai Rp 1,951 miliar dan sebundel dokumen. 

"Sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan selesai ini akan diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan langkah hukum selanjutnya," kata Agung.

(dir/bbn/transakt)