Sabtu, 15 Desember 2018 | 07:59 WIB

Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdul Kodir Bantah Potong Dana, Kini Jadi Tersangka Kasus Korupsi

foto

 

Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir .

www.transaktual.com

Sekda Pemkab Tasikmalaya, Abdul Kodir ditetapkan oleh Polda Jabar sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bansos dan hibah Pemkab Tasikmalaya.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Abdul Kodir sempat membantah telah melakukan pemotongan dana hibah kepada sejumlah penerima dalam Tahun Anggaran 2017.

Tak hanya Abdul Kodir, saat itu, sejumlah pejabat Pemkab Tasikmalaya juga dimintai keterangan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar.

Abdul Kodir tercatat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ia mengatakan pemerintah tidak pernah melakukan pemotongan dana hibah kepada seluruh penerima dana hibah bansos.

"Di SOP hibah itu, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kami membuat pakta integritas dnegan penerima hibah, di sana yang bertanggung jawab terhadap dana hibah itu adalah yayasan atau penerima," kata Abdul Kodir, Selasa (2/10/2018).

Pemotongan dana, katanya, tidak mungkin dapat dilakukan sebab dana disalurkan secara tunai atau melalui mekanisme transfer. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir saat ditemui di ruang kerjanya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, Selasa (2/10/2018).

"Tidak ada yang namanya potongan karena uang itu masuk langsung ke rekening penerima," ucapnya.

Penyidik menduga ada pemotongan dana bagi penerima hibah senilai Rp 3,4 miliar. Kini, Abdul Kodir ditahan di Mapolda Jabar. Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar, Kombes Samudi mengatakan Polda Jabar akan memberikan keterangan lengkap terkait kasus dugaan korupsi dana bansos dan hibah Pemkab Tasikmalaya esok hari.

"Iya, tadi sore resmi ditahan. Besok selengkapnya akan diekspos di Polda Jabar," katanya melalui ponselnya, Kamis (15/11/2018).

Salah satu kasus yang akan diungkap salah satunya adalah dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Desa di Kabupaten Karawang serta pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Pemkab Garut.

"Kemudian dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos) dan hibah Pemkab Tasikmalaya untuk organisasi kemasyarakatan," ujar Kabid Humas Pold aJabar, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko via ponselnya, Kamis (15/11/2018).

Berdasarkan penelusuran, bahwa dari delapan badan hukum berupa yayasan keagamaan di kabupaten Tasikmalaya yang menerima hibah mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 250 juta, diduga dipotong dari Rp 97,5 juta hingga Rp 225 juta dengan total Rp 1,2 miliar.

Dana hibah tersebut berasal dari APBD Tasikmalaya yang diteken oleh Uu Ruzhanul Ulum yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya.

(Fidya Alifa Puspafirdausi/Transakt)