Selasa, 13 November 2018 | 14:21 WIB

Tonny Supriadi SH,MH. Pelaksana Tugas Harian DPP Lsm Penjara, “Masukan” Untuk Munas II

foto

 

Tonny Supriadi SH,MH. Pelaksana Tugas Harian DPP Lsm Penjara, “Masukan” Untuk Munas II

www.transaktual.com

Dengan merayakan hari jadinya yang ke 10, kini sudah waktunya DPP Lsm Penjara segera melaksanakan Munas untuk memilih kembali Ketua Umumnya, disamping itu adanya keterbatasan dari Ketua Umumnya yang selama ini menderita Stroke, menyusul ditunjuknya Direktur Hukum dan HAM DPP LSM PENJARA, Tonny Supriadi, SH.MH, diharapkan kesemrawutan pengelolaan yang diduga terjadi pada masa kepemimpinan Ketua Umum yang lama, dapat diatur kembali sesuai dengan AD dan ART, DPP Lsm Penjara, sebagai acuan/Tupoksi, dapat berjalan dengan baik.

Menurut Rudolf sebagai Ketua DPC Depok dalam penjelasannya di Sekretariat DPC Kota Depok.“Kami sebagai Pengurus DPC kota Depok  memiliki eksitensi untuk mengemban tugas, sesuai visi dan misi LSM PENJARA, sehingga kehadiran DPP LSM PENJARA di kota Depok bisa diterima oleh masyarakat dan bermitra dengan masyarakat, tetapi jangan lupa harus bersinergi juga dengan pemerintah,” jelas Ketua DPC kota Depok, Rudolf.

Ketua DPC kota Depok intruksikan bahwa setiap anggota harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan menjalankan roda lembaga serta setiap Pengurus dan anggota harus menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan AD/ART organisasi DPP LSM PENJARA.

Sejak diterima SK, agar setiap Pengurus maupun Anggota bisa menjalankan roda organisasi, dan bisa aktif dalam aksi Monitoring dan pemantauan kinerja pemerintah kedepan, Rodolf juga berharap bahwa setiap pengurus DPC LSM PENJARA mulai bersiap – siap untuk mengemban tugas, terutama upaya – upaya dalam monitoring dan mengawal pemerintahan kota Depok.

Senada dengan hal tersebut, DPD Lsm Penjara Sumatera Utara, juga mengatakan bahwa system administrasi yang selama ini berjalan masih Amburadul, diharap  Pelaksana Tugas Harian, Bapak Tonny Supriadi SH,MH. Bisa membawa angin segar untuk pembenahannya, ujar sekretaris DPD Lsm Penjara Sumatera Utara berharap.

“Jangan ada lagi istilah suka dan tidak suka, lalu dengan sewenang wenang mengeluarkan surat pembekuan/pemberhentian, hari, tanggal, bulan dan tahunnya salah semua, seperti yang dialami selama ini, tanpa ada penjelasan kesalahan apa yang diperbuat, dan diluar dari acuan AD serta ART Lembaga, untung saja teman2 pengurus maklum, dan tetap eksis sampai sekarang” sambungnya.

“Memang selama ini banyak sekali masukan, bila dibiarkan akan menjadi viral yang akhirnya akan menurunkan kredibilitas lembaga”ujar Tonny Supriadi SH,MH. Dalam dialog/chatting, dengan Ketua DPD Lsm Penjara Wlayah Jawa Barat, Tb. Koko Asmara.

Menurut Ketua DPD Wilayah Jabar ini, ada beberapa poin yang harus segera dibenahi dan masuk dalam Agenda Munas yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018 mendatang, dan merupakan kerja tambahan bagi Pelaksana Tugas Harian DPP Lsm Penjara, Tonny Supriadi SH,MH, yaitu :

  1. Memperbaiki kembali AD/ART DPP Lsm Penjara yang diacak acak Ketum non aktif.
  2. Mengembalikan fungsi serta tujuan dari AD/ART tersebut.
  3. Melaksanakan Munas dengan jujur dan adil pada bulan Desember 2018.
  4. Menetapkan dengan benar tanggal dan bulan serta tahun berdirinya DPP Lsm Penjara.
  5. Memperbaiki system Kepengurusan yang selama ini kosong di Tingkat Pusat.
  6. Dan lain lain yang terjadi dalam Munas nantinya.

Sesuai dengan apa yang selama ini terkabar, bahwa DPP Lsm Penjara telah berusia 10 tahun, artinya Pelaksana Tugas Harian harus sudah memikirkan jauh jauh hari sebelumnya untuk melaksanakan Munas.

Seandainya Munas tidak terlaksana, maka dapat dipastikan keberadaan DPP Lsm Penjara dalam kondisi demisioner/Stagnasi, yang berakibat tidak berfungsinya seluruh organ kelembagaannya.

“Perlu diingatkan, bahwa lembaga ini bukan dimiliki oleh pribadi, seharusnya bila ketika Ketumnya berhalangan tetap (yang dibuktikan dengan Stroke berat), pengurus Pusat segera ambil alih tanggung jawab, tetapi bersyukurlah, sekarang ada Sdr. Tonny Supriadi SH,MH, yang segera ambil alih tanggung jawab tersebut,” ujar Tubagus Koko Asmara pada Wartawan transaktual.com

Pengamatan dilapangan bahwa beberapa kejanggalan yang terjadi dalam kepemimpinan Ketum yang sedang Stroke, diantaranya adalah :

  1. Adanya dualisme kepemimpinan DPP Lsm Penjara di wilayah Pakanbaru.
  2. Pembekuan kegiatan DPD di Sumatera Utara.
  3. Pergantian Pimpinan DPC di Kota Depok.
  4. Penunjukan DPC-DPC yang langsung dibawah DPP, ini Pelanggaran AD/ART.
  5. Perbaiki system Administrasi.
  6. Dan masih banyak lagi, termasuk sekretariat yang selalu berpindah alamat.

“Seluruh kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak melibatkan Sekretaris Jendral (Sekjen), padahal Sekjennya ada dan tercatat pada Dirjen HUM HAM Depdagri” ujar Ketua Wilayah Jabar tersebut sambil geleng geleng kepala.

“Jika memang Sekjennya kurang berfungsi, pergunakan pasal pasal yang adalam AD/ART, minta petunjuk pada Penasehat maupun Pembina, lalu ajukan ke Dirjen Hum Ham, jadi jangan dibiarkan begitu saja akhirnya antara Sekjen dan Ketumnya saling silang pendapat” ujar Bang Koko memberi gambaran.

Karena tidak adanya pengurus Pusat yang aktif, akhirnya masalah masalah tersebut diatas, tidak pernah dilakukan sesuai AD/ART, tidak ada, surat Teguran maupun surat surat lain yang berkaitan dengan fungsi kelembagaan, Lembaga bukan milik pribadi, hingga akhirnya lelah sendiri dan Stroke permanen yang tidak mungkin bisa mengelola kelembagaan.

Masalah lain yang perlu diperbaiki oleh Pelaksana Tugas Harian, Tonny Supriadi SH,MH, adalah memperbaiki system administrasi, jangan sampai muncul kembali, surat yang dikirim tahun 2018, masih tertulis tahun 2017, Cap Surat yang selama ini tanda kujangnya berdiri, muncul kembali Cap dengan anda kujangnya tidur, Kop Surat yang selalu berganti ganti alamat.

Masukan juga untuk Pelaksana tugas Harian DPP Lsm Penjara, Sdr Tonny Supriadi SH,MH, tentang kontribusi beberapa kegiatan di salah satu Bank pemerintah, yang diduga dilaksanakan sebatas mengambil beberapa gambar kegiatan melalui internet, dan diduga tidak dilaksanakan, ini terbukti dengan adanya pernyataan dari Sekjen DPP Lsm Penjara, Sdr. Budi (Baren).

Perbaiki juga asumsi bahwa Logo Kujang dlsb sudah dipatenkan, ternyata bahwa pengajuan paten tersebut ditolak oleh instansi terkait, jadi jangan membuat kebohongan publik, yang bisa mengkerdilkan lembaga itu sendiri, sambung Ketua Wilayah jabar tersebut pada wartawan.

Masukan-masukan seperti tersebut diatas, sangat bermanfaat ketika diadakannya Munas, untuk perbaikan, karena perbaikan AD/ART dilaksanakan pada saat Munas, dan perlu digaris bawahi, walaupun Ketumnya Stroke dan non aktif, tetapi pertanggung jawaban periode kepemimpinannya harus disampaikan dengan baik dan benar didalam Munas nantinya.

(transaktual).