Kamis, 16 Agustus 2018 | 22:29 WIB

Kembali Oknum Disdik Jabar Bermain Api, Diduga Anggaran Negara Dikelola Oknum Wartawan

foto

 

Kembali Oknum Disdik Jabar Bermain Api, Diduga Anggaran Negara Dikelola Wartawan.

www.transaktual.com

Dengan anggaran gemuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat rentan terjadinya penyimpangan anggaran. Betapa tidak, mantan Kepala Dinas Pendidikan Jabar pun pernah tersandung kasus korupsi, kendati di tingkat banding dia dibebaskan.

Beragam item kegiatan yang diproyekkan kini menjadi sorotan publik. Seperti anggaran kegiatan-kegiatan di Balai Tikomdik (Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan). Beberapa kegiatan di balai yang juga mengurus masalah kehumasan itu dianggap tidak transparan dan ada upaya menutupi pernak-pernik diseputar kegiatan.

Adanya upaya sistematis mendiskriminasi wartawan yang sehari-harinya meliput kegiatan. “Hanya wartawan tertentu saja yang diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan yang manfaatnya tidak terukur alias mubazir. Terakhir 2 kegiatan di hotel berbintang di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Anggarannya diserahkan kepada pihak ketiga dan oknum TKK (Tenaga Kerja Kontrak) dengan payung hukum yang tak jelas. Oknum TKK tersebut adalah saudara orang penting Disdik juga”, ungkapnya.

Mantan Kepala Balai Tikomdik, Asep Suhanggan ketika dikonfirmasi oleh salah seorang wartawan di ruang kerja di posisi barunya di Disdik jabar beberapa waktu lalu, mengakui ada kegiatan publikasi.

“Pada saat itu kakak saya meninggal saya tidak ikut. Itu di Narima Hotel. Kalau gathering di Lemon. Saya pikir gak ada yang salah. Jadi begini kita lihat dari input proses outputnya. Pola pikirnya berubah outputnya apa, prosesnya bagaimana, inputnya siapa. Ini tidak jadi masalah. DPA nya bukan buatan saya, tapi jadi saya yang katempuhan. Itu datangnya alihan itu. Kalau PPTKnya masih pak Yandi. Saya mau jujur apakah saya menerima seperak saja untuk kegiatan. Cuma jadinya jadi kriminalitas. Kegiatan dijalankan apa yang salah ?”, urai Asep yang kini menduduki jabatan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.

Lebih jauh ditanggapinya, bahwa itukan dalam posisi lingkungan tertutup wartawan eksklusif, wartawan ada yang iri dan melaporkannya. “Siapa yang tertutup. Kami ini terbuka. Kalau benar kejaksaan yaaa… objektif lah. Saya juga punya saudara di kejaksaan. Saya hanya melaksanakan. DPA bukan buatan saya. Itu program kiriman dari TU”, sanggahnya.

Ketika ditanya mengapa dana tersebut diserahkan kepada pihak ketiga dan payung hukumnya tidak ada, Asep mengatakan justru dia juga dalam posisi melaksanakan kegiatan. “Apa negara dirugikan. Azas manfaat, manfaat tidak ? Menurut mereka manfaat. Legitimit gak dalam posisi kaitan peruntukan uang yang dikeluarkan itu masuk tidak. Capek saya untuk menerangkan hal-hal seperti itu banyak pekerjaan saya. Saya disana sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran-red.) sepeserpun saya tdak mendapatkan. Saya hanya melaksanakan kegiatan. Lancarkan saja gitu. Mereka yang mengelola”, tandasnya.

Menurut Tb.Koko Asmara, Ketua Dpd Lsm Penjara Wilayah Jawa Barat, yang juga sudah menyampaikan surat pertanyaan ke Disdik jabar mengatakan “ Sampai sekarang dua surat resmi kami, tidak ditanggapi, sepertinya kinerja oknum di Disdik Jabar ini sering bermain api, apa tidak bosen dipanggil Kejati dan aparat penegak hukum lainnya” Ujar Tb. Koko.

“ Kalau kami bertanya langsung, terlalu banyak sekat sekat yang dilalui, tetapi setelah kami tanyakan sesuai dengan Undang undang KIP, tidak dijawab, maunya apa sih mereka ini (oknum disdik...red)” sambung Ketua DPD Lsm Penjara Jabar berang.

Yang kami tanyakan adalah Tentang :

  • “Pendidikan Berkualitas Untuk Semua Dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0 di Jawa Barat, Sekaligus Sosialisasi PPDB 2018 14 s.d 15 Mei 2018”. dan “Undangan Jumpa Pers” tgl ; 30 mei 2018."
  1. Seberapa Besar Anggaran yang disediakan untuk kedua kegiatan tersebut.
  2. Berapa lama kegiatan tersebut dilaksanakan.
  3. Apakah Jumlah Undangan sesuai dengan Jumlah Media yang di Undang.
  4. Mengapa ada perbedaan kelebihan Wartawan yang diundang.
  5. Mengapa pada jumpa pers hanya yang terdaftar yang boleh meliput kegiatan.
  6. Apakah seluruh Wartawan dari media yang diundang di haruskan memuat berita kegiatan.
  7. Berapa besar pemberian uang saku untuk setiap Wartawan yang hadir dalam undangan kegiatan tersebut. 
  8. Apakah memang sudah terseleksi Media yang diundang sesuai dengan ketentuan izin usaha Pers.
  9. Siapa yang memberi kriteria bahwa Media tersebut wajib diundang, siapa yang menentukan bahwa media lain tidak perlu diundang.
  10. Apa saja yang dilaksanakan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik).
  11. Apakah dibenarkan, diduga oknum wartawan/wati, yang bukan ASN disdik Jabar turut mengelola Anggaran Pemerintah, dan diberi fasilitas ruangan, serta Honor.
  12. Mengapa Humas Disdik Jabar tidak di optimalisasikan.

“Undangan Jumpa Pers dan undangan sosialisasi yang mencantumkan nama nama Media (terlampir....red), banyak yang “Bodong” (tidak jelas identitasnya.... red) diberi uang, apakah  dibenarkan " Sambung Tb. Koko.

“ Bila memang belum ada tanggapan sama sekali, dengan sangat menyesal, Dpd Lsm Penjara akan membuat Laporan Pengaduan ke Instansi terkait, menyangkut Anggaran dana Milyaran rupiah yang dikelola dengan tidak jelas ” ujar Tb.Koko pada wartawan.

“ Semoga partisipasi kami dalam mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih mendapat perhatian serta dukungan dari seluruh elemen anak bangsa.” Ujar Koko menutup pembicaraan.

(Alf/transakt)