Rabu, 24 Oktober 2018 | 06:36 WIB

Kandar Karnawan, (Lsm Mc), Kejari Segera Limpahkan Dugaan Penyelewengan APBD Kota Cimahi 2006-2007

foto

 

Kandar Karnawan, (Lsm Mc), Kejari Segera Limpahkan Dugaan Penyelewengan APBD Kota Cimahi 2006-2007.

www.transaktual.com

Lsm Monitoring Community mendesak agar Kejaksaan Negeri Kota Cimahi segera melimpahkan kasus  penyimpangan APBD Kota Cimahi tahun 2006 - 2007. Tidak ada alasan untuk menunda lebih lama kasus tersebut karena kepastian hukum harus ditegakkan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kajian Hukum Lsm Monitoring Community ( 7/8/2018). di area kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kandar Karnawan yang tidak berhasil menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kedatangannya adalah untuk mendesak Kajati Jabar segera melimpahkan kasus tersebut tidak dapat ditemui karena yang bersangkutan sedang  ke Kejaksaan Agung RI. 

Menurut pegiat anti korupsi di Jawa Barat itu, pihaknya dengan sengaja mendatangi Kejati Jabar untuk memastikan kapan tepatnya kasus tersebut diadili. Kandar juga menghimbau agar Kejaksaan bersikap profesional dan tidak perlu terlalu tergantung kepada lembaga lain untuk mengaudit kerugian negara. "Kejaksaan bisa mengauditnya, kan sudah ada peraturan dari Mahkamah Agung RI untuk itu. Sudah banyak perkara yang diputus inkracht tanpa diaudit oleh lembaga lain, " tegasnya. 

Masih menurut Kandar Karnawan, "Lsm Monitoring Community menduga tidak hanya 3 (tiga) orang yang menjadi tersangka. Jajaran pejabat di Kota Cimahi diduga terlibat, terutama pejabat di bidang administrasi keuangan/perekonomian yang sudah jelas melekat dalam kasus tersebut. Meski pihak Kejari belum menambah jumlah tersangka, pihaknya berharap agar segera diadili. "Di Pengadilannya dapat dilihat oknum yang berperan dan terlibat, " terang Kandar Karnawan. 

Dalam kasus tersebut Kejari Kota Cimahi telah menetapkan 3 tersangka yaitu mantan Wali Kota Cimahi IT, mantan Ketua DPRD Kota Cimahi periode 2004 - 2009 RDS dan II selaku pemilik lahan sekaligus rekanan pada kerjasama pembangunan Cibeureum. "Kami belum mengetahui sejauhmana keterlibatan para pejabatnya, yang jelas hal ini berhubungan dengan masalah kerugian  keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata, " ujarnya.

Kejaksaan Negeri Kota Cimahi sejak Mei 2018 lalu telah melakukan penyitaan tak kurang dari Rp5,25 milyar melakukan penyitaan menyita uang sebesar Rp 5,25 miliar terkait kasus dugaan penyimpangan APBD Kota Cimahi tahun 2006 - 2007. Penyitaan berkenaan dengan penyertaan dana APDB dalam penyertaan Modal Daerah Kota Cimahi pada PDJM (Perusahaan Daerah Jati Mandiri). Saat itu Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Harjo, SH mengatakan bahwa "Penyidikan masih berlangsung dan dimungkinkan berkembang. Tidak menutup bahwa  kemungkinan bisa terjadi penambahan tersangka, nanti dilihat." 

Menurut Kajari Kota Cimahi, Pemeriksaan terhadap para saksi juga sudah banyak dilakukan, terutama terhadap para pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. "Kami juga sudah melakukan meminta keterangan saksi ahli dari akademisi dan dari Dirjen Keuangan Kementrian Keuangan. Terkait para tersangka juga dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan lagi. Pihaknya menargetkan penuntutan kasus bisa digelar secepatnya di tahun 2018.

"Kami tidak main main untuk menangani perkara ini. Kami akan buka secara gamblang saat masuk tahap penuntutan. Target secepatnya dilakukan karena kasus ini juga atensi pimpinan," kata Harjo, SH. 

Tentang penyitaan uang yang dilakukan pihak Kejari Kota Cimahi adalah berhubungan dengan pengadaan lahan untuk pembangunan PRC (Pasar Raya Cibeureum) yang terakhir berganti konsep menjadi PNC (Pusat Niaga Cibeureum) dan Pembangunan Sub Terminal.

(Y CHS/transakt).