Rabu, 24 Oktober 2018 | 05:06 WIB

Lanjutan Sidang OTT KBB : Penuntut Umum Dan Majelis Hakim Ancam Para Saksi

foto

 

Lanjutan Sidang OTT KBB : Penuntut Umum Dan Majelis Hakim Ancam Para Saksi.

www.transaktual.com

Jangan kaget kalau nanti ada proses hukum, kata Hakim kepada para saksi terutama Kadis PUPR dan Kadis Pertanian dan Peternakan itu. Dalam hak ini PU (Penuntut Umum) KPK, Budi Nugraha mengancam para saksi yang diduga memberi keterangan tidak benar. Tak tangggung-tanggung, Budi menyebut Pasal  UU  dengan ancaman pidana. 

Bila diduga melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Dalam sidang lanjutan perkara korupsi suap dengan terdakwa Asep Hikayat, sejumlah 6 (enam) saksi dihadirkan PU KPK dengan terdakwa Asep Hikayat yaitu : Kadis Pertanian dan Peternakan, Ida Nurhamidah, Sesdis Pertanian dan Peternakan, Heru Budi Purnomo, Kasubag Keuangan Bappeda, Aang Anugrah, honorer Dinas Pertanian dan Peternakan,  A.  Rahman, Kadis PUPR, Anugrah dan Bendahara PUPR KBB,  Erni Susanti (30/7/2018).

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Fuad Muhammadi, SH.,MH, PU KPK kali ini berupaya mengungkap pemberian dari para Kadis ke Adyoto melalui Aang Nugraha.  Menurut Aang, ada 5 (lima) Kadis yang menjadi tanggung jawab Adyoto yang untuk mengumpulkan uang yaitu Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Bappeda KBB. Adyoto ditunjuk oleh Weti Lembanawati menjadi koordinatornya. 

Dalam persidangan,  keterangan Kepala Dinas PUPR KBB, Anugrah menyangkal telah memberikan uang kepada mantan Bupati Abubakar melalui Adiyoto. Padahal dalam Surat dakwaan Asep Hikayat, Anugrah menyerahkan uang tak kurang dari Rp50.000.000,-. Demikian juga Ida Nurhamida, Kadis Perikanan dan Peternakan KBB itu tidak mengetahui atau menitipkan sesuatu.

Padahal menurut Aang Nugraha, ada Rp65.000.000,- yang dititipkan melalui Rahman yang menggunakan ransel warna hitam. Sementara itu menurut Heru Budi Purnomo, Sesdis Pertanian dan Peternakan KBB itu menyatakan, kalau mau ketemu Aang, silakan saja, katanya kepada Rahman. Berulangkali baik Hakim maupun Penuntut Umum berupaya memberi pengertian dan mengancam agar memberikan keterangan yang benar, tapi para saksi pemberi tetap pada keterangannya sesuai dengan yang ada dalam BAP. "Jangan kaget kalau nanti ada proses lanjutannya, kata Hakim anggota Rojai S. Irawan, SH.

(Y CHS/transakt).