Kamis, 16 Agustus 2018 | 22:28 WIB

Jawa Barat Terindikasi Provinsi Paling Korup Di Indonesia

foto

 

Jawa Barat Terindikasi Provinsi Paling Korup Di Indonesia.

www.transaktual.com

Ini terbukti dari adanya 12 kepala daerah dan mantan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sejak KPK berdiri, 2002 silam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 12 kepala daerah di Jawa Barat terjerat kasus korupsi sehingga provinsi ini menempati peringkat pertama jumlah kepala daerah paling banyak terjerat korupsi di Indonesia.

"Tadi disebutkan ada 75 bupati wali kota plus 18 gubernur yang terjerat korupsi. Jadi ada 93 kepala daerah yang tersangkut kasus di KPK. Nah, dari 93 itu, dua belasnya dari Jawa Barat. Itu angka tertinggi dibandingkan daerah lain," kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahaan KPK Deputi Bidang Pencegahaan Asep Rahmat Suwandha di Bandung seperti dikutip dari Antara, Rabu.

Ditemui usai berbicara pada Nota Kesepahaman antara KPK dengan Kadin Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Bandung, beberapa waktu lalu, Asep mengatakan Jawa Timur berada pada urutan kedua dengan jumlah kepala daerah terjerat korupsi delapan orang.

"Jadi mau enggak mau, Jawa Barat memang tertinggi yakni 12, yang lain itu di bawah itu. 12 itu kan dua digit angkanya," kata dia.

Menurut dia, ke-12 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dengan bermacam modus, yang terakhir di Kabupaten Subang ada kaitan dengan pengusaha, sedangkan di Bandung Barat dari internal OPD dan Karawang dengan pihak swasta.

"Tapi banyak juga yang ada kaitannya dengan suap dari pengusaha, itu terkait dengan izin dan lain-lain," kata dia.

Siapa saja kepala daerah dan mantan kepala daerah di Jawa Barat yang tersandung korupsi ;

1. Imas Aryumningsih, Bupati Subang itu ditangkap KPK pada Selasa, 13 Februari 2018. Dia diduga menerima suap Rp 1,4 miliar dalam kaitan perizinan dari dua perusahaan yang sedang mengurus izin pembangunan pabrik dan tempat usaha di Subang Jawa Barat.

2. Agus Supriadi, Bupati Garut, TPK penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA 2004 s.d 2007

3. Dany Setyawan, Mantan Gubernur Jawa Barat, TPK pengadaan mobil pemadam kebakaran , mobil ambulan, stoom walls dan dump truck oleh pemerintah Jawa Barat tahun 2003

4. Mochtar Mohamad, Walikota Bekasi, TPK dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan APBD Pemerintah Kota Bekasi dan atau perbuatan melakukan percobaan perbantuan, atau permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu terkait dengan Adipura dan pengesahan APBD 2010.

5. Dada Rosada, Walikota Bandung, Perkara TPK berupa memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman (Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung)

6. Rachmat Yasin, Bupati Bogor, perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di kabupaten bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri.

7. Ade Swara, Bupati Karawang, dugaan TPK sehubungan dengan pegawai negeri/ penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu terkait pengurusan izin Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) atas nama PT. Tatar Kertabumi di Kabupaten Karawang.

8. Ojang Suhandi, Bupati Subang KPK menangkap Ojang Suhandi pada 11 April 2016 lalu. Dia tertangkap karena memberikan suap sebesar Rp 200 juta kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Devianto Rochaeni dan Fahri Nurmallo. 

9. Atty Suharty, Wali Kota Cimahi. KPK menetapkan Atty sebagai tersangka pada 2 Desember 2016. Atty ditetapkan sebagai tersangka bersama suaminya Ittoch Tochija (10) terkait suap dalam proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada 2017. 

Dua terdakwa pemberi suap Atty, yaitu pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi telah menerima vonis dari PN Tipikor Bandung berupa pidana dua tahun dan enam bulan penjara.

11. Eep Hidayat, Bupati Subang Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tahun 2012, Eep Hidayat ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Subang tahun 2005-2008 sebesar Rp 14 miliar.

12. Abubakar, Bupati Kabupaten Bandung, Abubakar (ABB) diduga menerima uang suap untuk biaya istrinya, Elin Suharliah, maju dalam Pilkada 2018.

(ant/transakt)