Senin, 25 Maret 2019 | 19:39 WIB

Eddy dan Billy Sindoro Menambah Daftar 2 Bersaudara yang Terjerat Korupsi

foto

 

Eddy dan Billy Sindoro Menambah Daftar 2 Bersaudara yang Terjerat Korupsi.

www.transaktual.com

Nama Eddy Sindoro dan Billy Sindoro bukan nama yang asing dalam dunia usaha. Keduanya sukses meniti karir dari bawah hingga menduduki jabatan penting di sebuah konglomerasi yang menguasai bidang properti, perbankan, media, ritel hingga jasa layanan kesehatan.

Nama keduanya muncul dan kembali menjadi sorotan media massa sejak beberapa bulan lalu. Sepekan terakhir ini bisa jadi adalah masa-masa terberat bagi dua bersaudara itu. Baca juga: Eddy Sindoro Terima Divonis 4 Tahun Penjara Pada Selasa (5/3/2019), majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menghukum Billy Sindoro dengan pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.

Billy terbukti menyuap Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Hakim menyebut, uang yang mengalir sebesar Rp 16 miliar dan 270.000 dollar Singapura, untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta yang dimiliki Lippo Group.

Hari berikutnya, yakni pada Rabu (6/3/2019), giliran sang kakak, Eddy Sindoro yang dijatuhi hukuman. Mantan petinggi Lippo Group itu divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Eddy yang usianya terpaut 3 tahun lebih tua dari Billy itu juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Eddy Sindoro terbukti memberikan uang sebesar Rp 150 juta dan 50.000 dollar Amerika Serikat kepada panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Namun, Eddy dan Billy bukan satu-satunya pasangan adik kakak yang terjerat korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah beberapa kali memproses hukum dua bersaudara yang terlibat kasus korupsi.

1. Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana Gubernur Banten, Atut Chosiyah Atut divonis penjara 7 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan karena dianggap bersalah memberikan uang Rp 1 miliar kepada Ketua Mahkamah Konstitusi M Akil Mochtar. Dalam kasus itu, adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan juga divonis bersalah. Wawan dihukum 5 tahun penjara. Saat ini, Wawan masih menjadi tersangka dalam kasus pencucian uang. Baca juga: Atut Chosiyah Divonis 5,5 Tahun Penjara Sementara, dalam kasus lain, Atut dihukum 5,5 tahun penjara. Atut terbukti merugikan negara sebesar Rp 79,7 miliar dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Ia dinilai telah memperkaya diri sendiri dan orang lain.

2. Andi dan Choel Mallarangeng Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara. Andi terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Andi Mallarangeng Resmi Bebas, Sementara Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel divonis 3,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Adik kandung Andi Mallarangeng itu juga diwajibkan membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Choel terbukti memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam proyek pembangunan P3SON di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

3. Anggodo dan Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan. Anggodo terbukti melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Baca juga: Di Lapas Gunung Sindur, Pengamanan Anggoro Supermaximum Security Anggodo juga terbukti dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Permufakatan jahat yang dimaksud adalah permufakatan dengan Ari Muladi, yang merupakan terdakwa kasus korupsi, untuk mencoba menyuap pimpinan dan penyidik KPK lebih dari Rp 5 miliar. Suap itu dimaksudkan untuk menggagalkan penyidikan perkara korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan yang melibatkan kakaknya, Anggoro Widjojo.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider dua bulan kurungan kepada Anggoro selaku pemilik PT Masaro Radiokom.

4. Khamami dan Taufik Hidayat Pada Januari 2019, KPK menetapkan Bupati Mesuji Khamami sebagai tersangka. Selain itu, adik Khamami, Taufik Hidayat juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Khamami dan Taufik diduga menerima uang sebesar Rp 1,28 miliar dari pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri Sibron Azis melalui beberapa perantara.

Dikenal Bersahaja hingga Harta Kekayaan Rp 22 Miliar Pemberian tersebut diduga terkait fee pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018. Saat ini, kasus keduanya masih dalam tahap penyidikan.

5. Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus Pada Maret 2018 lalu, KPK menetapkan calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus sebagai tersangka. Ahmad ditetapkan sebagai tersangka selaku Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010. Selain Ahmad, KPK juga menetapkan Zainal Mus selaku Ketua DPRD Kepulauan Sula periode 2009-2014 sebagai tersangka. Adapun, Zainal merupakan adik Hidayat Mus. Keduanya disangka melakukan korupsi terkait pembebasan lahan Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009

Eddy dan Billy Sindoro, Dua Bersaudara di Pusaran Tiga Kasus Suap.

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Sindoro bersaudara, Eddy Sindoro dan Billy Sindoro. Kakak beradik bekas petinggi Lippo Group ini berurusan dengan komisi antirasuah untuk dua perkara berbeda.

Eddy ditahan KPK per Jumat pekan lalu, 12 Oktober 2018, setelah menyerahkan diri dari pelariannya selama dua tahun. Sedangkan Billy menjadi tersangka sejak Selasa, 16 Oktober 2018 pasca ditangkap sehari sebelumnya di rumahnya.

Namun, bukan kali ini saja bekas petinggi grup perusahaan milik Mochtar Riady ini berurusan dengan KPK. Sepuluh tahun lalu, Billy Sindoro juga menjadi tersangka kasus suap terhadap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang juga ditangani komisi antikorupsi.

Berikut tiga kasus yang pernah menjerat eks petinggi Lippo Group yang melibatkan Sindoro bersaudara itu.

1. Kasus suap anggota KPPU oleh Billy Sindoro Pada 2009, Billy Sindoro selaku eksekutif Lippo Group dinyatakan terbukti menyuap anggota KPPU, M Iqbal, sebesar Rp 500 juta agar memasukkan klausul injunction dalam putusan KPPU terkait hak siar Barclays Premiere League.

Perkara itu sendiri bermula sejak medio 2008. KPPU ketika itu tengah memeriksa laporan PT Indonusa Telemedia, PT Indosat Mega Media, dan PT Media Nusantara Citra Sky Vision dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Direct Vision (anak usaha Lippo Group), Astro All Asia Networks, Plc, ESPN Star Sports, dan All Asia Multimedia Networks.

Pada saat bersamaan, hubungan bisnis antara Astro All Asia Networks (AAMN) memburuk. AAMN pun berniat mengalihkan hak siar Barclays Premiere League dari PT Direct Vision ke Aora TV. Billy pun meminta agar M. Iqbal memasukkan klausul injunction yang memerintahkan AAMN untuk tidak memutuskan hubungan kerja sama dengan PT Direct Vision sebelum ada penyelesaian di antara kedua perusahaan.

Atas golnya permintaan itu, Billy memberikan hadiah uang sebesar Rp 500 juta untuk M. Iqbal. KPK kemudian memperkarakan Billy terkait kasus suap tersebut. Pada Februari 2009, pengadilan memutus Billy bersalah dan memvonisnya 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

2. Suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Eddy Sindoro, Keterlibatan Eddy dalam kasus suap ini terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution pada April 2016. Edy ditangkap di Hotel Accacia, Jakarta, pada 20 April 2016. Desember 2016, Edy dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp 150 juta dan US$ 50 ribu terkait pengurusan tiga perkara yang melibatkan perusahaan-perusahaan di bawah Lippo Group.

Komisi antikorupsi sebenarnya telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) terhadap Eddy Sindoro sejak November 2016, dengan dugaan Eddy merupakan pihak yang berinisiatif menyuap Edy Nasution. Namun, Eddy ternyata sudah kabur ke luar negeri sejak April 2016.

Pada 29 Agustus 2018, Eddy dideportasi dari Malaysia ke Indonesia. Sempat menginjakkan kaki di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Eddy berhasil kabur lagi ke luar negeri. KPK pun menduga ada pihak yang membantu Eddy melarikan diri.

Pihak yang diduga membantu Eddy melarikan diri ialah pengacara Lucas dan pegawai swasta bernama Dina Soraya. Pada 18 September 2018, keduanya dicegah bepergian ke luar negeri. KPK memeriksa keduanya yang diduga mengetahui informasi keberadaan Eddy Sindoro.

(transakt)