Senin, 25 Maret 2019 | 18:38 WIB

PN Bale Bandung ; Hendry Hidjaja Dituntut hukuman Pidana Penjara 2 tahun dan Tetap Ditahan

foto

 

Hendry Hidjaja Dituntut hukuman Pidana Penjara 2 tahun Dan Tetap Ditahan

Bandung - www.transaktual.com

Hendry Hidjaja alias Koka (64) dituntut hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.  Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud palsu ke dalam akta otentik sesuai dengan Pasal 266 KUHPidana yang ancaman hukumannya selama 7 tahun.

Hal tersebut dikemukakan Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Eviyanto, SH dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Sihar Hamonangan Purba hari ini (25/2/2019). Dalam sidang dengan Register Perkara No. 1014/Pid.B/2018/PN.Blb tersebut JPU dalam amarnya menyebutkan : "

1. Menuntut agar terdakwa Hendry Hidjaja alias Koka terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai Akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 KUHPidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama ;

2. Menghukum terdakwa Hendry Hidjaja alias Koka oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dalam Perkara ini, dengan perintah tetap ditahan."

Hendry Hidjaja didakwa dengan sengaja memakai Akte yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran sehingga menimbulkan kerugian bagi korban yaitu Husen Lumanta setidaknya Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Penggunaan akte tersebut ditujukan atas kepemilikan sebidang tanah di daerah Cangkuang Kulon Kabupaten Bandung.

JPU Evyanto, SH mewakili Syarifuddin, SH menguraikan bahwa Hendry Hidjaja pada tanggal 25 Agustus 2015 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung, terdakwa memasukkan permohonan untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah sebagaimana letter C yang terletak di Cangkuang Kulon atas persil 90 III S yang tercatat di Buku C atas nama Kandi Nyi Ena yang oleh terdakwa akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama terdakwa. Untuk memenuhi syarat pembuatan sertifikat harus ada : - Alas hak berupa AJB ; Akta Waris ; Akta Hibah APHB ; - Letter C Desa ;  - Fotocopy Permohonan ; - SPPT B, PBB Tahunan Berjalan ; - Formulir yang disediakan BPN yang harus diisi pemohon ; - Formulir permohonan Sertifikat ; - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang diketahui 2 orang saksi ; - Surat Keterangan Kepala Desa ; - Hasil Pengukuran yang batas - batasnya ditunjukkan oleh.pemilik tanah ; - Surat Kuasa Mengurus apabila dikuasakan ; - KTP Penerima Kuasa dan 2 saksi.

Untuk pemenuhan persyaratan sebagaimana ketentuan, terdakwa menggunakan AJB (Akta Jual Beli) No.164/Dayeuh Kolot/1991 tanggal 23 Maret 1991 sebagai bukti alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan oleh terdakwa tanah dari O Suhaemi berikut tanda tangan oleh Anang Sumanang padahal transaksi tersebut tidak ada terjadi karena O Suhaemi tidak mempunyai tanah dengan persil 90 IV S dan juga tanda tangan yang ada dalam AJB No. 164/Dayeuh  Kolot/1991 tanggal 23 April 1991 bukan tanda tangan O. Suhaemi berikut tanda tangan Anang Sumanang yang merupakan suami O. Suhaemi.

Bahwa bidang tanah/objek yang diakui oleh terdakwa tersebut sebenarnya milik Husen Lumanta yang dibelinya pada tahun 1990 dari Kandi Nyi Ena (alm) sesuai dengan AJB No. 306/Dayeuh Kolot/1990 tanggal 23 April 1990 yang diterbitkan oleh PPTAS Cangkuang Kulon.

Selanjutnya bahwa sesuai dengan berita acara No. 2345/DTF/2018 tanggal 25 Juli 2018 Tentang Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri dengan kesimpulan tanda tangan O. Suhaemi tersebut non identik sebagaimana objek surat AJB No. 164/Dayeuh Kolot/1990 tanggal 23 April 1991.

Selain itu dalam pembuatan warkah, terdakwa memerintahkan Cecep Ahmad untuk membuat warkah yang seolah-olah yang ada dalam persil 90 IV S tersebut adalah memang milik terdakwa yang gunanya sebagai dasar pembuatan SHM.

Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penasehat Hukumnya selama 3 ( tiga) hari untuk menyusun Nota Pembelaannya. Selanjutnya untuk Replik akan dilaksanakan pada Senin, 4 Maret 2019 dan Putusan direncanakan pada Kamis, 7 Maret 2019.

(Koas/Red).