Senin, 25 Maret 2019 | 18:31 WIB

Kejari Kota Bandung Tangkap Mantan Wasek PN Bandung

foto

 

Kejari Kota Bandung Tangkap Mantan Wasek PN Bandung.

BANDUNG – www.transaktual.com

Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Bandung menangkap mantan Wasek (Wakil Sekretaris) PN (Pengadilan Negeri) Bandung Kelas I A Khusus, Drs. Alex Tachsin Ibrahim (11/2/2019). Penangkapan tersebut merupakan  eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung  yang telah berkekuatan hukum secara tetap (inkracht)

Hal tersebut disampaikan  Rudi Irmawan, SH ,MH. Melalui Kasi Pidsus (Kepala  Seksi Pidana Khusus), Kajari Bandung, Iwan Arto Koesoemo, SH.,MH mengatakan bahwa, Alex telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin kemarin. Sebelumnya sekitar jam 15 an, Alex Tahsin yang berada di Polrestabes Bandung. Saat keluar dari Polrestabes langsung kami tangkap, diborgol dan membawanya ke sini (kantor Kejari Kota Bandung).  Setelah selesai proses administrasinya, langsung dibawa ke Lapas Sukamiskin, ujar Iwan Arto saat ditemui indofakta di ruang kerjanya (12/2/2019).

Masih menurutnya, Alex Ibrahim dalam Putusan Mahkamah Agung dikenakan melanggar pasal 2 jo. Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 Sebagaimana Diubah dan Ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada Januari 2018, yang diputus pada 17 Januari 2017. Kejari Kota Bandung menerima Putusan tersebut pada September 2018. Baru pada tanggal 11/2/2019 dieksekusi. "Tentang teknik bagaimana melakukan tindakan, kami melakukannya sesuai SOP."

Alex Tahsin Ibrahim dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama - dama dengan Didi Rismunadi dan Olih Darmawan Idji Hatadji terkait dana pembebasan lahan untuk pembangunan SMAN 22 Bandung. Untuk perkara ini Alex Tahsin Ibrahim dihukum pidana penjara selama 7 tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dikenakan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar Uang Pengganti sebesar Rp400 juta. Bila tidak dibayar maka terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 tahun. Untuk Uang Pengganti, Alex Tahsin telah membayar Rp300 juta.

Munculnya kasus tersebut bermula ketika digelar pembahasan soal ganti rugi tanah oleh DPKAD Kota Bandung, pertengahan 2013. Dalam rapat, pihak BPN Kota Bandung meminta agar ganti rugi tanah SMAN 22 Bandung ditunda karena tidak memiliki dasar yang kuat. Bukti kepemilikan yang dimiliki Olih dan Rachmat Affandi Hartadji, hanya berupa surat pernyataan dan surat keterangan lurah serta camat. "Saran BPN agar ganti rugi tidak dilakukan. Kemudian Didi Rismunadi mengaku akan meminta pendapat hukum (legal opinion) dari Kejati Jabar.

Setelah rapat itu, pada Juni 2013 Bagian Hukum Pemkot Bandung mengeluarkan nota dinas yang memberi pendapat terkait pembayaran ganti rugi. Selain meminta kejelasan status tanah, Bagian Hukum juga meminta dibuatkan sertifikat karena tanah itu masih berstatus tanah adat. Jika syarat itu terpenuhi, pembayaran ganti rugi bisa dilakukan.

Atas hal tersebut, kemudian digelar rapat bersama Wali Kota Bandung saat itu, Dada Rosada. Wali Kota ketika itu meminta agar proses ganti rugi dimatangkan terlebih dahulu, dan harus sesuai prosedur serta aturan yang berlaku. Didi Rismunadi lalu berupaya, dengan surat yang ditandatanganinya sendiri meminta pendapat hukum/legal oponion dari Kejati Jabar.

Legal Opinion Kejati Jabar, kemudian menetapkan tanah seluas 4.190 meter persegi yang diatasnya berdiri SMAN 22 Bandung itu merupakan milik Idji Hartadji. Surat juga mempersilahkan Pemkot Bandung melakukan pembayaran kepada ahli waris Idji Hartadji. Padahal seharusnya, lahan itu bukan milik ahli waris Idji Hartadji. Padahal pada tahun 1983 Pemkot Bandung sebenarnya sudah mengganti rugi tanah itu. Dengan kata lain, telah terjadi dua kali ganti rugi yang dibayarkan untuk obyek sama kepada dua pihak yang berbeda.

(Y CHS/transakt).