Sabtu, 23 Februari 2019 | 13:45 WIB

Jadi Saksi, James Riady Dicecar Soal Lippo Group, Meikarta dan Bupati Bekasi, Neneng

foto

 

Jadi Saksi, James Riady Dicecar Soal Lippo Group, Meikarta dan Bupati Bekasi, Neneng.

www.transaktual.com

Hadir di persidangan kasus Meikarta, CEO Lippo Group James Riady  memenuhi panggilan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap perizinan Meikarta, di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Rabu, 6 Februari 2019.

James menjadi saksi untuk terdakwa Billy Sindoro yang didakwa bersama-sama dengan Henry Jasmen, Taryudi, dan Fitra Djaja Purnama. Para terdakwa ini didakwa menyuap Neneng Hasanah melalui PT Mahkota Sentosa Utama (anak usaha Lippo Group). Nilai suap yang diberikan mencapai Rp 18 miliar.

James dicecar sejumlah pertanyaan oleh jaksa dan majelis hakim terkait bisnis Lippo Group dan pertemuannya dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang diduga berkaitan dengan perizinan Meikarta.

James mengaku kunjungannya ke rumah Bupati Bekasi Neneng saat itu tidak ada hubungan dengan proyek Meikarta. Ia mengaku hanya diajak oleh Direktur PT MSU (pengembang Meikarta) Bartholomeus Toto dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro untuk menjenguk Neneng yang baru melahirkan.

“Saya datang diajak Pak Toto, tidak membahas Meikarta atau bisnis yang lain,” ujar James saat ditanya oleh jaksa.

Saat ditanya apakah dalam pertemuan itu juga membicarakan perizinan proyek Meikarta, James mengaku tidak ingat. Ia hanya mengingat, ada pembicaraan soal pendidikan pada pertemuan itu.

“Selain basa-basi saya tidak ingat bicara apa. Yang lebih banyak bicara bupati. Saya tidak ingat Pak Toto dan Pak Billy bicara apa saja,” ucapnya.

Adapun, dalam dakwaan jaksa penuntut umum, pertemuan James Riady dengan Neneng tersebut diduga berkaitan dengan proyek Meikarta. Dalam surat dakwaan, James sempat memperlihatkan gambar proyek pembangunan Meikarta kepada Neneng.

Selepas pertemuan tersebut, PT Lippo Cikarang mengajukan permohonan IMB untuk 53 apartemen dan 13 basemen dalam proyek Meikarta. Permohonan tersebut dilayangkan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bekasi. KPK pun menyebut serangkaian suap terjadi dalam proses penerbitan IMB tersebut.

Saat ditanya apakah dirinya sempat menunjukkan gambar proyek pembangunan Meikarta kepada Bupati Bekasi, James tidak menjawab.

Dalam sidang, selain ditanya soal pertemuan dengan Bupati Bekasi, James juga dicecar soal perannya dalam bisnis Lippo Group dan Meikarta. Menjawab pertanyaan tersebut, James mengatakan dirinya saat ini tak ada kaitan dengan usaha Lippo Group apalagi Meikarta. Ia mengaku saat ini lebih banyak berkegiatan di Sekolah Pelita Harapan. “Saya tidak involved di Lippo Cikarang dan MSU (Meikarta),” ucapnya.

Pemeriksaan James Riady di persidangan tersebut terbilang cukup singkat. Majelis hakim dan jaksa tidak banyak melontarkan pertanyaan kepada James. Alasannya, putra dari taipan Mochtar Riady itu sebelumnya sudah meminta izin agar bisa menjalani pemeriksaan lebih dulu dibandingkan dengan saksi lain karena baru mendarat di Indonesia dan harus mengikuti perayaan Imlek bersama keluarganya.

Dugaan Ada Keterlibatan PT Lippo Cikarang.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan keterlibatan PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama dalam sidang dakwaan kasus suap proyek Meikarta.

“Bahwa terdakwa Billy Sindoro bersama-sama dengan Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi (dilakukan penuntutan terpisah), Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesianto, Satriadi, dan PT Lippo Cikarang Tbk. melalui PT Mahkota Sentosa Utama,” kata jaksa penuntut umum I Wayan Riana dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi Bandung, Rabu, 19 Desember 2018. Ia membacakan dakwaan dengan terdakwa Billy Sindoro.

Selain Billy, agenda sidang membacakan dakwaan bagi Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Keempatnya adalah terdakwa dari pihak Lippo Group. Ketua Majelis Hakim Tardi mengatakan para terdakwa didakwa dalam berkas terpisah. “Karena ini perkara splitzing, sesuai dengan kesepakatan hanya satu yang dibacakan,” kata dia.

Nama Bartholomeus Toto adalah Persiden Direktur PT Lippo Cikarang, Edi Dwi Soesianto menjabat Kepala Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang, serta Satriadi karyawan PT PT Lippo Cikarang, disebutkan bersama dengan PT Lippo Cikarang.

Dalam dakwaan, jaksa Wayan mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari terdakwa Henry Jasmen P Sitohang, konsultan perizinan yang terlibat mengurus proyek Meikarta yang mengurus perizinan proyek Meikarta. Ia mengamini tawaran Josep Chritopher Mailool, keponakan terdakwa Billy Sindoro, untuk mengurusnya melalui terdakwa Jasmen.

Kala itu, proyek perizinan proyek Meikarta mentok karena rekomendasi rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat tanggal 4 September 2017 meminta penghentian proyek tersebut. Terdakwa Jasmen selanjutnya menggaet rekannya dari Surabaya, terdakwa Fitradjaja Purnama, Konsultan Land And Development develpoment. Fitrajaya setuju dan mengajak rekannya terdakwa Taryudi.

Fitradjaja meminta Taryudi mengambil uang pada Jasmen. Jasmen kemudian menyerahkan lima amplop pada Taryudi, yang terdiri dari dua amplop berisi masing-masing Sing$ 90 ribu dan tiga amplop berisi uang Rp 6,4 juta. Pada 14 Oktober 2018, Taryudi menyerahkan satu amplop berisi Sing$ 90 ribu pada Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlali, yang datang bersama suaminya, di depan Gerbang Cluster Verde Zona Amerika di kawasan Delta Cikarang.

Selepas transaksi, petugas KPK menyergap Taryudi dan mendapati uang dalam amplop Sing$ 90 ribu yang sedianya akan diserahkan pada Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bekasi. Sementara Neneng Rahmi sempat kabur dari sergapan petugas KPK, kendati menyerahkan diri ke KPK tanggal 16 Oktober 2018 sambil membawa uang sejumlah itu.

selanjutnya Billy Sindoro dipekerjakan Lippo Karawaci khusus untuk mengurus perizinan proyek Meikarta.

Sekda Jabar, Guntoro dan Yani Firman Dihadirkan Jadi Saksi di Sidang Suap Proyek Meikarta.

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa jadi saksi di sidang kasus suap proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (28/1).

Sekda Jabar Iwa Kartiwa mengenakan batik warna biru tua. Tidak hanya itu, tampak hadir pula mantan Kepala Dinas Bina Marga Pemprov Jabar Guntoro. Tampak di belakangnya sejumlah pria mengenakan batik.

"Delapan saksi termasuk pak Sekda Iwa Karniwa. Mudah-mudahan di persidangan bisa bicara jujur," ujar Jaksa KPK I Wayan Riana.

Iwa dihadirkan diduga berkaitan dengan pengakuan saksi Neneng Rahmi Nur Lailaili dan Hendry Lincoln di persidangan sebelumnya, mengaku menyerahkan uang Rp 1 M ke anggota DPRD Bekasi bernama Soleman, terkait pengesahan Rapera RDTR.

Uang Rp 1 M tersebut kemudian dititipkan ke anggota DPRD Jabar Waras Wasisto untuk diserahkan ke Iwa. Sedangkan Guntoro, mantan Kepala Dinas Bina Marga Jabar, sebelumnya sempat dipanggil penyidik KPK, begitu juga dengan Iwa.

Belum diketahui keterkaitan Guntoro dalam perkara ini. Hanya saja, di dakwaan jaksa sebelumnya, terakwa Fitradjaja Purnama ‎dan Henry Jasmen sempat menyerahkan uang SGD 90 ribu pada pejabat Dinas Bina Marga Pemprov Jabar, Yani Firman.

Penyerahan uang tersebut sebelum keluarnya SK Gubernur tentang rekomendasi pembangunan proyek Meikarta. Yani Firman juga dihadirkan dalam sidang itu.

(men/transakt)