Sabtu, 23 Februari 2019 | 14:08 WIB

Setelah Sempat Sulit Dihubungi Jaksa, James Riady Petinggi Lippo Group Hadir di Sidang Meikarta

foto

 

Sekda Jabar Iwa Karniwa dan Petinggi Lippo Group James Riady di sidang perkara suap Meikarta.

www.transaktual.com

Petinggi Lippo Group James Riady datang di tengah-tengah persidangan perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung. Kedatangan James itu langsung menyita perhatian.

James mengenakan setelan kemeja putih dan jas hitam. Dia memasuki ruangan dan langsung duduk di kursi pengunjung sidang ketika majelis hakim tengah memeriksa ajudan Billy Sindoro bernama Gentar Rahma Pradana.

"Ada saksi yang sudah dua kali kami panggil hari ini hadir, James Riady," ucap jaksa KPK pada majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (6/2/2019).

Majelis hakim pun mempersilakan James menunggu di luar ruang sidang agar kesaksiannya tidak terpengaruh oleh saksi yang saat ini menjalani pemeriksaan di hadapan majelis hakim.
"Mohon izin, di luar dulu, ya," kata hakim.

James pun meninggalkan ruangan sidang untuk menunggu giliran pemeriksaan terhadapnya. Selain James, saksi lain yang juga diminta menunggu giliran adalah Sekda Pemprov Jawa Barat Iwa Karniwa, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili, serta Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkab Bekasi Hendry Lincoln.

Nama James sebelumnya disebut-sebut dalam perkara tersebut karena melakukan pertemuan dengan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin untuk membicarakan soal Meikarta. Namun James pernah membantah hal itu setelah diperiksa KPK pada Oktober 2018.

"Izinkan saya juga menyampaikan bahwa saya pribadi tidak mengetahui dan tidak ada keterlibatan dengan kasus suap yang di Bekasi," ucap James saat itu.

"Karena itu waktu saya diajak mampir hanya mengucapkan selamat, saya mampir ke rumah beliau (Neneng), mengucapkan selamat (karena Neneng baru melahirkan)," imbuh James.

Jaksa KPK Heran Dirut Pengembang Meikarta Tak Tahu Ada Pengeluaran Rp 3,5 M.

Jaksa KPK mempertanyakan adanya pengeluaran dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebesar Rp 3,5 miliar yang tidak diketahui direkturnya, Hartono Tjahjana. PT MSU merupakan kepanjangan tangan PT Lippo Cikarang sebagai pengembang proyek Meikarta.

Awalnya jaksa menampilkan rekening koran PT MSU dalam persidangan dengan Hartono duduk di kursi saksi. Namun Hartono malah bertanya balik ke jaksa mengenai hal itu.

"Alur keuangan Lippo Cikarang dan MSU bagaimana? Apakah uang masuk atau keluar atau sebaliknya? Ada pengeluaran Rp 3,5 M?" tanya jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (30/1/2019).

"Mohon maaf, ini rekening bank atau bagaimana?" tanya Hartono sambil mendekat ke arah layar yang menampilkan bukti itu.

"Rekening koran," kata jaksa. 

"Selama saya, nggak pernah dikeluarkan operasional," kata Hartono menjawab pertanyaan jaksa. 

Tampak pengeluaran Rp 3,5 miliar itu bertulisan 'biaya operasional'. Jaksa lalu mempertanyakan soal sistem alur keuangan PT MSU dan PT Lippo Cikarang. Hartono menyebut, apabila ada kebutuhan, langsung meminta ke Lippo Cikarang. 

"Kalau ada kebutuhan, kita minta," kata Hartono.

"Minta ke Cikarang?" tanya jaksa. 

"Iya," jawab Hartono. 

"Kenapa harus melalui MSU? Kenapa nggak dari Lippo Cikarang diambilkan?" kata jaksa
"Saya nggak tahu," jawab Hartono. 

Seusai persidangan, jaksa KPK menjelaskan mengenai Rp 3,5 M tersebut. Jaksa menduga uang itu terkait Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Uang tersebut nantinya diserahkan kepada Edi Dwi Soesianto selaku Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang, yang kemudian diberikan kepada Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

"Itu dari (Lippo) Cikarang ke MSU, dari MSU dikeluarin. Sekitar Juni 2017. Kita indikasikan itu yang dikasihkan Edi Soes untuk IPPT," kata jaksa KPK I Wayan Riana seusai persidangan.
4 Saksi Sidang Meikarta Sebut Namanya, Sekda Jabar Bantah Terima Duit.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa membantah kesaksian 4 orang dalam persidangan perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta. Meski 4 saksi itu menyebutnya menerima uang, Iwa tetap pada pendiriannya bahwa tidak ada permintaan atau penerimaan uang.

Iwa memang sengaja dihadirkan jaksa KPK untuk dikonfrontasi dengan 4 saksi lainnya karena adanya ketidaksesuaian keterangan. Empat saksi yang dimaksud adalah Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkab Bekasi Hendry Lincoln, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sulaeman, dan anggota DPRD Jabar Waras Wasisto.

Keempatnya menyebut Iwa meminta Rp 1 miliar terkait pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bekasi demi mulusnya proyek Meikarta. Namun hanya satu jawaban Iwa tentang hal itu.
"Tidak," kata Iwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (6/2/2019).

Realisasi pemberian Rp 1 miliar itu berdasarkan keterangan 4 saksi tersebut sebelumnya memang tidak bulat, tetapi ada Rp 900 juta yang diberikan dalam 3 tahap. Menurut kesaksian Waras, dua tahap pemberian dibuatkan spanduk atau banner atas permintaan Iwa dan tahap ketiga berupa uang tunai. Mengenai itu pun dibantah Iwa.

"Soal banner sesuai keterangan di BAP (berita acara pemeriksaan)?" tanya jaksa.

"Ya kami tidak meminta banner, mengasihkan contoh saja tidak. Hanya dapat informasi, nggak tahu dipasang di mana, nilainya berapa. Saya tidak meminta dibuatkan," kata Iwa. 

"Jadi tidak mengakui semua pemberian?" tanya jaksa lagi.

"Tidak," jawab Iwa. 

Majelis hakim kemudian turun tangan karena bantahan Iwa bertolak belakang dengan 4 saksi lainnya. "Ini sudah diberi sumpah semua. Kalau nggak bener, akan dipertimbangkan dalam perkara putusan," ucap hakim.

"Pak Waras, sudah diserahkan 500 (Rp 500 juta/pemberian tahap ketiga)?" tanya hakim kepada Waras.

"Sudah melalui staf saya lalu ke staf Pak Iwa," jawab Waras. 

"Bagaimana Pak Iwa? Nggak menerima?" tanya hakim. 

"Tidak, Pak," jawab Iwa. 

"Ini bagaimana? Artinya setelah kroscek dikonfrontir hasilnya seperti ini, Pak Iwa seperti itu, Pak Waras seperti itu, yang mana yangbener? Tapi dari semuanya ini bilang untuk Pak Iwa," kata hakim kemudian.

Hakim kembali bertanya kepada Iwa mengenai kesaksian Neneng Rahmi dan Hendry. Jawaban Iwa tetap sama.

"Saya tidak meminta," kata Iwa.

"Keterangannya ini beda. Kalau ngaku ya rutan penuh. Terserah ini sudah seperti ini. Tetap keterangan Sulaeman, Neneng, dan Hendry juga seperti itu alirannya kan ke Iwa. Yang penting seperti itu ya," kata hakim. 

Dalam persidangan ini, ada empat terdakwa yang diadili, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Keempatnya disebut berasal dari Lippo Group, yang didakwa menyuap Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan jajaran pejabat di Pemkab Bekasi demi mulusnya perizinan proyek Meikarta.

(dir/dhn/transakt)