Sabtu, 23 Februari 2019 | 13:21 WIB

PN Bale Bandung Tolak Eksepsi, Hendry Hidjaja Terancam Tujuh Tahun Pidana Penjara

foto

 

PN Bale Bandung Tolak Eksepsi, Hendry Hidjaja Terancam Tujuh Tahun Pidana Penjara.

BANDUNG – www.transaktual.com

Hendry Hidjaja alias Koka (64) terancam hukuman pidana penjara selama 6 atau 7 tahun. Pasalnya Pengadilan Negeri Bale Bandung telah  menolak Nota Keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa. Sidang dengan Register Perkara No. 1014/Pid.B/2018/PN.Blb akan dilanjutkan minggu mendatang dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan menghadirkan setidaknya 7 orang saksi pada minggu depan.

Melalui Majelis Hakim yang diketuai Sihar Hamonangan Purba, SH.,MH dalam Putusan Selanya (23/1/2018) menyatakan, menolak Nota Keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya.

Atas Putusan tersebut, JPU (Jaksa Penuntut Umum) diperintahkan untuk menghadirkan para saksi untuk didengar keterangan nya di muka sidang.

Usai sidang, Kuswara S. Taryono, SH., MH untuk ketiga kalinya mengajukan Surat Permohonan agar terdakwa diberi izin untuk berobat di luar Rutan Jelekong karena memerlukan pengobatan penyakit jantung yang diderita terdakwa. Ketua Majelis Hakim belum memberi izin karena harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Demikian juga JPU, terlebih dahulu akan memohon kepada pimpinannya.

Hendry Hidjaja yang mendekam di Lapas Jelekong Kabupaten Bandung sejak berkas perkaranya  dinyatakan lengkap (P 21 Tahap 2) itu, didakwa dengan sengaja menggunakan Akte yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran sehingga menimbulkan kerugian bagi korban yaitu Husen Lumanta setidaknya Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Penggunaan akte tersebut ditujukan atas kepemilikan sebidang tanah di daerah Cangkuang Kulon Kabupaten Bandung.

Dalam Surat Dakwaan Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum), Syarifuddin, SH dan Evyanto, SH menguraikan bahwa Hendry Hidjaja pada tanggal 25 Agustus 2015 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung, terdakwa memasukkan permohonan untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah sebagaimana letter C yang terletak di Cangkuang Kulon atas persil 90 III S yang tercatat di Buku C atas nama Kandi Nyi Ena yang oleh terdakwa akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama terdakwa. Untuk memenuhi syarat pembuatan sertifikat harus ada : - Alas hak berupa AJB, Akta Waris, Akta Hibah APHB, - Letter C Desa, - Fotocopy Permohonan, - SPPT B, PBB Tahunan Berjalan, - Formulir yang disediakan BPN yang harus diisi pemohon, - Formulir permohonan Sertifikat, - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang diketahui 2 orang saksi, - Surat Keterangan Kepala Desa, - Hasil Pengukuran yang batas - batasnya ditunjukkan oleh.pemilik tanah, - Surat Kuasa Mengurus apabila dikuasakan, - KTP Penerima Kuasa dan 2 saksi.

Untuk pemenuhan persyaratan sebagaimana ketentuan, terdakwa menggunakan AJB (Akta Jual Beli) No.164/Dayeuh Kolot/1991 tanggal 23 Maret 1991 sebagai bukti alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan oleh terdakwa tanah dari O Suhaemi berikut tanda tangan oleh Anang Sumanang padahal transaksi tersebut tidak ada terjadi karena O Suhaemi tidak mempunyai tanah dengan persil 90 IV S dan juga tanda tangan yang ada dalam AJB No. 164/Dayeuh  Kolot/1991 tanggal 23 April 1991 bukan tanda tangan O Suhaemi berikut tanda tangan Anang Sumanang yang merupakan suami O Suhaemi.

Bahwa bidang tanah/objek yang diakui oleh terdakwa tersebut sebenarnya milik Husen Lumanta yang dibelinya pada tahun 1990 dari Kandi Nyi Ena (alm) sesuai dengan AJB No. 306/Dayeuh Kolot/1990 tanggal 23 April 1990 yang diterbitkan oleh PPTAS Cangkuang Kulon.

Selanjutnya bahwa sesuai dengan berita acara No. 2345/DTF/2018 tanggal 25 Juli 2018 Tentang Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri dengan kesimpulan tanda tangan O Suhaemi tersebut non identik sebagaimana objek surat AJB No. 164/Dayeuh Kolot/1990 tanggal 23 April 1991.

Selain itu dalam pembuatan warkah, terdakwa memerintahkan Cecep Ahmad (ralat : dalam 2 pemberitaan sebelumnya tertulis Cecep Hidayat, red) untuk membuat warkah yang seolah-olah yang ada dalam persil 90 IV S tersebut adalah memang milik terdakwa yang gunanya sebagai dasar pembuatan SHM.

Akibat perbuatan terdakwa, Husen Lumanta dirugikan Rp1.500.000.000,- JPU lalu mendakwa Hendry Hidjaja secara alternatif yaitu Pasal 266 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun  atau Pasal 263 (2) KUHPidana yang ancaman pidana nya selama 6 tahun.

(Y CHS/transakt).