Sabtu, 23 Februari 2019 | 13:27 WIB

Jaksa KPK Sebut Ada Peran Lippo Cikarang di Sidang Suap Meikarta, Dewan & Fam, Plesiran ke Thailand

foto

Jakarta – www.transaktual.com

Ada peran Lippo Cikarang sebagai korporasi dalam pusaran suap terkait perizinan proyek Meikarta. Lippo Cikarang disebut menggunakan anak usahanya, PT Mahkota Sentosa Utama, dalam kasus itu.

Hal itu diungkap jaksa KPK dalam persidangan dengan pembacaan dakwaan untuk 4 terdakwa di Pengadilan Tipikor Bandung. Empat terdakwa itu adalah Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group, Henry Jasmen Sitohang selaku pegawai Lippo Group, Fitradjaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, dan Taryudi selaku konsultan Lippo Group.
"

Bahwa perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesianto, Satriadi, dan PT Lippo Cikarang Tbk melalui PT Mahkota Sentosa Utama," kata jaksa KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (19/12/2018).
Jaksa menyebut mereka memberikan total uang Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000 ke jajaran pejabat Pemkab Bekasi. Duit itu untuk pengurusan izin proyek Meikarta.

"Supaya Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi menandatangani Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), serta memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT Lippo Cikarang Tbk melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta," ujar jaksa.

Sekda Jabar Disebut Minta Rp 1 M untuk Pilgub, Setoran ke Partai (?).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa disebut meminta uang Rp 1 M perihal Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) proyek Meikarta. Uang itu kabarnya digunakan untuk kepentingan Pilgub. Untuk setoran ke partai?

Dalam Pilgub Jabar beberapa waktu lalu, Iwa diketahui ikut penjaringan bakal calon gubernur Jabar di PDIP. Namun Iwa tak terpilih dan PDIP mengajukan nama ketua DPD PDIP Jabar TB Hasanuddin.

"Tidak ada sama sekali (setoran ke partai)," ucap Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana saat dihubungi, Selasa (22/1/2019).

Abdy yang juga ketua tim pemenangan saat pilgub Jabar lalu membantah adanya aliran dana yang masuk. Dia menjelaskan dalam aturan partai tidak ada biaya pendaftaran.

"Tidak pernah dalam aturan partai yang mengharuskan daftar (ke) PDIP dipungut biaya. Tidak ada sama sekali. Silakan dikonfirmasi. Apalagi kaitannya dengan cagub, tidak sama sekali. Bahkan kalau mau jujur, kita bergotong royong untuk calon gubernur," kata Abdy.

Seperti diketahui dalam sidang kasus suap proyek Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro cs, saksi Neneng Rahmi Nurlaili yang menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menyebut ada permintaan uang dari Sekda Jabar. Permintaan itu untuk kepentingan Pilgub Jabar.
"

Sekda Provinsi dalam rangka bakal calon gubernur meminta untuk proses RDTR ini meminta Rp1 miliar," kata Neneng. 

Saat ditanya apakah permintaan itu direalisasikan, Neneng mengaku langsung berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Dispora Kabupaten Bekasi Hendry Lincoln sebagai orang yang menghubungkan dengan Sekda Jabar. Hendry kemudian memberi arahan untuk meminta ke Meikarta. 

"Pak Hendry menyampaikan ke saya minta saja ke Lippi. Akhirnya dari sisa pemberian pertama dari Pak Jamal (Kadis PUPR Bekasi) Rp 400 juta, terus ada pemberian lagi waktu itu Rp1 miliar melalui Pak Satriadi (PNS Bappeda Bekasi) total di saya Rp 1,4 miliar. Rp 1 miliar sudah clear diserahkan ke DPRD Kabupaten sehingga sisa di saya Rp 400 juta dan saya tinggal memintakan Rp 500 juta jadi total Rp 900 juta karena Pak Hendry sarankan untuk tidak dibayarkan dulu seluruhnya," ucapnya. 

Kemudian Rp 900 juta itu Neneng serahkan kepada Iwa melalui beberapa orang yaitu Hendry Lincoln,Sulaiman Anggota DPRD Bekasi dan Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto dari fraksi PDIP. 

Iwa sendiri telah membantahnya. Ia menyatakan tak pernah bertemu dengan Bupati Neneng ataupun dari pihak Lippo."Terkait informasi bahwa saya menerima atau meminta uang Rp 1 miliar terkait pengurusan RDTR Kabupaten Bekasi yang berhubungan dengan Meikarta, saya meminta rekan-rekan untuk terus mengikuti secara utuh persidangan dan fakta persidangan agar informasi yang menyebut nama saya tidak menjadi salah tafsir sekaligus merugikan saya pribadi khususnya dan institusi Pemprov Jawa Barat," kata Iwa. 

Saksi Ungkap Duit Rp1 M dari Meikarta ke Dinas PMPTSP Bekasi.

Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro, Hendry Jasmen, Taryudi, dan Fitradjadja Purnama terungkap adanya aliran duit Rp1 miliar dari pihak Meikarta ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut diungkap satu dari delapan saksi yang dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/1).
Saksi-saksi yang hadir, yakni Kepala DPMPTSP Dewi Tisnawati, Kabid Perizinan DPMPTSP Sukmawati Karnahadijat, Staf Penerbitan DPMPTSP Muhamad Kasimin, dan Carwinda seorang PNS Pemkab Bekasi.

Kemudian Camat Babelan Kabupaten Bekasi Deni Mulyadi, Staf Bidang Tata Ruang Pembangunan DPMPTSP Ujang Tatang, Staf Pengelola Dokumen Perizinan DPMPTSP Luki Widayaning, dan Suhuk seorang PNS Asisten 3 Bidang Umum Setda Pemkab Bekasi.

Terungkapnya aliran duit Rp1 miliar ini berawal ketika Dewi dalam kesaksiannya mengaku mendapatkan laporan dari Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Pemkab Bekasi terdahulu bernama Deni Mulyadi terkait pembahasan pembangunan Meikarta. Saat itu, Meikarta masih dalam proses pengajuan IPPT IMB. 

Dewi kemudian membeberkan adanya aliran uang dari pihak Meikarta pada DPMPTSP sebesar Rp1 miliar. "Kabid melaporkan pada saya akan ada pemberian dari Meikarta sekitar pertengahan Juni 2018. Lalu, Agustus 2018 dapat laporan dari Sukmawati, pihak Meikarta akan memberikan uang. Tak lama Sukmawati melaporkan telah menerima uang Rp1 miliar," kata Dewi kepada Jaksa.

Uang tersebut, diketahui untuk seluruh pengurusan Meikarta ke DPMPTSP, di antaranya pengurusan Surat keterangan retribusi daerah (SKRD) sebagai syarat permohonan IMB. Uang itupun diketahui diberikan pihak Meikarta melalui salah satu terdakwa, yakni Fitradjadja Purnama.

Dari terdakwa Fitradjadja, uang tersebut diberikan kepada Sukmawati bersama dengan Muhamad Kasimin. Setelah diterima, Sukmawati pun melaporkan pemberian uang tersebut kepada Dewi. 

Uang tersebut, diberikan kepada Dewi dari Sukmawati dengan menggunakan kardus air mineral. Dari jumlah total Rp1 miliiar tersebut, kemudian dibagi-bagikan kepada beberapa staf di DPMPTSP Pemkab Bekasi, keperluan dinas dan Rp100 juta akan diberikan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Sedangkan sisanya sudah disita KPK.

Plesiran Dewan & Fam ke Thailand.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi lebih dari 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi diduga mendapatkan biaya plesiran ke Thailand.

Dugaan plesiran ini muncul dalam penyidikan kasus dugaan suap pada proses perizinan paket wisata 3 hari 2 malam.Selain itu, mereka juga berkunjung ke sejumlah lokasi wisata di Thailand.

"Spesifiknya belum bisa saya sampaikan tapi proses jalan-jalan itu selain terkait proses izin proyek Meikarta, tentu menggunakan jasa pihak travel agent untuk perjalanan," papar Febri, ada kaitannya dengan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Saat ini teridentifikasi lebih dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapatkan pembiayaan jalan-jalan ke Thailand. Ini terus kami klarifikasi dan kami perdalam," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/1/2019) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Menurut Febri, selain anggota DPRD, sejumlah staf Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bekasi diduga juga ikut plesiran ke Thailand. Saat ini, KPK mendalami bagaimana proses pembiayaan perjalanan tersebut. Ia menjelaskan, waktu plesiran terjadi pada 2018.

Mereka diduga mendapat fasilitas dari pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sambung Febri. Febri juga mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPRD yang diperiksa KPK ada yang bersikap kooperatif, dan ada yang sudah mengembalikan biaya plesiran tersebut.

 (berbagai sumber, detik/cnn/hyg/osc/transakt)