Sabtu, 23 Februari 2019 | 14:00 WIB

JPU Tolak Eksepsi Bos Hadtex, Sidang Minta Dilanjutkan

foto

 

JPU Tolak Eksepsi Bos Hadtex, Sidang Minta Dilanjutkan.

BANDUNG - www.transaktual.com

JPU (Jaksa Penuntut Umum) Sima Simson menyatakan menolak eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa (Hendry Hidjaja), Menerima Surat Dakwaan dan melanjutkan untuk pemeriksaan perkara.

Hal tersebut disampaikan JPU pada lanjutan sidang perkara pidana dengan terdakwa Hendry Hidjaja di Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung (16/1/2019). Menurut JPU, Penasehat Hukum terdakwa keliru menafsirkan Pasal 266 ayat (2) KUHPidana yang menyatakan bahwa harus ada yang menyuruh melakukan. Hal tersebut sudah masuk ke wilayah materi pokok perkara. 
Ph keliru memasuki materi pokok perkara. Materi eksepsi yang menyatakan bahwa perkara ini masuk dalam wilayah perdata, harus dibuktikan harus dibuktikan melalui pemeriksaan perkara.

Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum, H. Kuswara S. Taryono, SH.,MH pada sidang sebelumnya antara lain menyebutkan, Surat Dakwaan terhadap Hendry Hidjaja (64) yang juga dikenal bernama Koka harus dibatalkan. Tidak lengkap serta tidak cermat nya Surat Dakwaan harus ditolak. Pada intinya materi eksepsi menyatakan keberatan atas Surat Dakwaan No.Reg. perk. : PDM-66/CIMAH/12/2018 tertanggal 12 Desember 2018. Masalahnya Surat Dakwaan tersebut dinilai tidak cermat, obscuur libel atau kabur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Dari sisi materi dakwaan, tidak ada perbuatan terdakwa yang menyalahi hukum. Oleh sebab itu Surat Dakwaan tersebut haruslah batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Tim Penasehat Hukum  memohon agar Nota Keberatannya diterima oleh Majelis Hakim dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan.

Bos PT. Hadtex yang sedang mendekam di Lapas Jelekong Kabupaten Bandung itu, didakwa dengan sengaja menggunakan Akte yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran sehingga menimbulkan kerugian bagi korban yaitu Husen Lumanta setidaknya Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Penggunaan akte tersebut ditujukan atas kepemilikan sebidang tanah di daerah Cangkuang Kulon Kabupaten Bandung.

Dalam Surat Dakwaan Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum), Syarifuddin, SH dan Evyanto, SH menguraikan bahwa Hendry Hidjaja pada tanggal 25 Agustus 2015 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung, terdakwa memasukkan permohonan untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah sebagaimana letter C yang terletak di Cangkuang Kulon atas persil 90 III S yang tercatat di Buku C atas nama Kandi Nyi Ena yang oleh terdakwa akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama terdakwa. Untuk memenuhi syarat pembuatan sertifikat harus ada : - Alas hak berupa AJB, Akta Waris, Akta Hibah APHB, - Letter C Desa, - Fotocopy Permohonan, - SPPT B, PBB Tahunan Berjalan, - Formulir yang disediakan BPN yang harus diisi pemohon, - Formulir permohonan Sertifikat, - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang diketahui 2 orang saksi, - Surat Keterangan Kepala Desa, - Hasil Pengukuran yang batas - batasnya ditunjukkan oleh.pemilik tanah, - Surat Kuasa Mengurus apabila dikuasakan, - KTP Penerima Kuasa dan 2 saksi.

Untuk pemenuhan persyaratan sebagaimana ketentuan, terdakwa menggunakan AJB (Akta Jual Beli) No.164/Dayeuh Kolot/1991 tanggal 23 Maret 1991 sebagai bukti alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan oleh terdakwa tanah dari O Suhaemi berikut tanda tangan oleh Anang Sumanang padahal transaksi tersebut tidak ada terjadi karena O Suhaemi tidak mempunyai tanah dengan persil 90 IV S dan juga tanda tangan yang ada dalam AJB No. 164/Dayeuh  Kolot/1991 tanggal 23 April 1991 bukan tanda tangan O Suhaemi berikut tanda tangan Anang Sumanang yang merupakan suami O Suhaemi.

Masih menurut JPU, bahwa bidang tanah/objek yang diakui oleh terdakwa tersebut sebenarnya milik Husen Lumanta yang dibelinya pada tahun 1990 dari Kandi Nyi Ena (alm) sesuai dengan AJB No. 306/Dayeuh Kolot/1990 tanggal 23 April 1990 yang diterbitkan oleh PPTAS Cangkuang Kulon.

Selanjutnya bahwa sesuai dengan berita acara No. 2345/DTF/2018 tanggal 25 Juli 2018 Tentang Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri dengan kesimpulan tanda tangan O Suhaemi tersebut non identik sebagaimana objek surat AJB No. 164/Dayeuh Kolot/1990 tanggal 23 April 1991.

Selain itu dalam pembuatan warkah, terdakwa memerintahkan Cecep Hidayat untuk membuat warkah yang seolah-olah yang ada dalam persil 90 IV S tersebut adalah memang milik terdakwa yang gunanya sebagai dasar pembuatan SHM.

Akibat perbuatan terdakwa, Husen Lumanta dirugikan Rp1.500.000.000,- JPU lalu mendakwa Hendry Hidjaja secara alternatif yaitu Pasal 266 ayat (2) KUHPidana atau Pasal 263 (2) KUHPidana. Sidang dengan Register Petkara No. 1014/Pid.B/2018/PN.Blb yang diketuai Sihar Hamonangan Purba, SH.,MH tersebut akan dilanjutkan minggu mendatang dengan agenda Putusan Sela.

(Y CHS/transakt).