Sabtu, 23 Februari 2019 | 13:20 WIB

LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Temukan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Bonto Karaeng Hancur

foto

 

LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA SULSEL-BAR) Temukan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Bonto Karaeng Belum 4 Bulan Sudah Hancur.

Bantaeng, www.transaktual.com

Pembanguanan jalan rabat beton di Desa Bonto Karaen, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dari Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2018, yang bersumber dari Dana APBN dikerjakan asal jadi.

Hal ini sesuai hasil pantauan Ketua Tim Insvestigasi LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA SULSEL-BAR) di lapangan lokasi pekerjaan, Jumat (18/1/19).

Pembangunan jalan rabat beton dan parit diduga dikerjakan asal jadi, bahkan sudah hancur terkelupas dan bahan matrial kerikilnya sudah berhamburan di badan jalan. Berhubung lokasi jalan rabat beton di Desa Bonto Karaeng  Kecamatan Sinoa ini sering dilalui sehingga membuat masyarakat  yang lalu lalang harus esktra hati-hati dikarnakan batu keril tajam dapat membahayakan bagi mereka terutama bagi pengguna sepeda motor.

Dalam pengerjaan ini, diduga Kades Desa Bonto Karaeng tidak memiliki acuan Juknis ataupun sejenis Jutlak sebagai pedoman mutu design yang berkualitas.

”Karena Kades Desa Bonto Karaeng, H. Arifpuddin menganggap Anggaran Dana Desa dimaksud adalah rezeki nomplok tanpa ada resiko atau sebagai pertanggung jawaban penuh pada Kegiatan,” ungkap beberapa Masyarakat Bantaeng namanya enggan disebutkan.

Kalaupun pernah ada suatu bentuk pengarahan atau penyuluhan kepada para Kades Se-Kabupaten Bantaeng mengenai Juknis atau Jutlak kegiatan Dana Desa bukan berarti para Kades terus mengerti hal secara tehnik.

”Diduga para Kades Bonto Karaeng tidak ada memiliki acuan Juknis ataupun sejenis Jutlak sebagai pedoman mutu design yang berkualitas. Sehingga dugaan sangat kuat Kades Mamapang menganggap Anggaran Dana Desa dimaksud adalah rezeki nomplok tanpa ada resiko atau sebagai pertanggung jawaban penuh pada kegiatan, padahal kalau di dunia kamu tidak dapat ganjarannya, tunggu saja diakhirat, kamu di minta pertangung jawaban,” ungkap Andi Syamsul Bahri  Ketua Tim Insvestigasi LSM Pemantau Kinerja Apratur Negara (PENJARA SULSEL-BAR).

Lanjut Andi Syamsul Bahri, bahwa Anggaran Dana Desa itu mereka anggap dana cuma-cuma dari Pemerintah Pusat yang ditampung dalam APBN. Semestinya pihak Pemerintah Pusat harus membuat undang-undang atau setidaknya membuat Peraturan Pemerintah hal sanksi yang bermakna pada rana hukum pidana. Apabila ada acuan larangan yang berbentuk undang-undang atau Peraturan Pemerintah, sudah tentu para Kades esktra hati –hati melakukan kecurangan atau melakukan korupsi secara korporasi karena Kepala Desa adalah sebagai pengelola Keuangan Desa atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Lanjut dia, yang menjadi tanda tanya bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng dan masyarakat utamanya Desa Bonto Karaeng mengduga adanya Korupsi secara korporasi dengan cara mengurangi campuran semen dengan material pasir serta batu kerikil. Baru Kerikil bukan Kerikil Cipping yang ditetapkan oleh Kementrian PU.

“Dugaan aroma korupsi mengacu dari pengurangan material sudah tentu mengurangi kualitas bangunan, karena tinggi jalan rabat beton seharusnya 15 cm secara merata. Namun kenyataannya hanya pinggiran sebagian kecil ketebalannya 10 dan 13 cm dan tengah bangunan jalan rabat beton juga sebagian 15 cm, seakan-akan ketebalan jalan rabat beton sepanjang 200 meter itu tebalnya berpariasi cm. Padahal baru 4 bulan pembangunan jalan rabat beton Desa Mamapang selesai tetapi sudah terkelupas dan hancur,” tuding Andi Syamsul Bahri.

Yang menjadi persoalan, sejauhmana standar pemeriksaan dari temuan pihak Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPK-P) untuk menyetujui hasil laporan auditor dari semua unsur bangunan Dana Desa untuk Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Sehingga ada diduga antara petugas BPK, BPK-P Provsulsel dengan Instansi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Pemkab Bantaeng ada main mata alias korporasi dan anehnya lagi kades tidak mau terbuka berapa campuran semen yang dia gunakan tidak mengikuti aturan “RAB”. Parahnya lagi Kades Desa Bonto Karaeng saat di komfirmasi tidak tahu bagaimana bentuk RABnya,” lanjut Syamsul.

Atas dugaan itu, Kepala Desa Bonto Karaeng Arifpuddin melalui via telepon, menjelaskan bahwa pekerjaan benar adanya. “Mengenai panjang dan lebarnya sudah betul pak. Untuk campurannya dan ketebalannya saya tidak tahu. Jalan di depan Kantor Desa Bonto Karaeng mememang sudah rusak, kembali mau di kerja ulang rabat betonnya. Sudah rusak dikarenakan belum kering sudah dilalui kendaraan masyarakat,” ugkapnya.

Beberapa masyarakat Bantaeng mengatakan,”Kenapa masyarakat yang di salahkan ? Kenapa tidak di perbaiki jalan rusaknya dan kalau memang di lalui masyarakat sebelum kering, itu pastilah ada bekas ban mobil atau sepeda motor. Saya lewat di sana tidak ada bekas ban mobil dan motor, itu hanya alasan Kepala Desa Bonto Karaeng agar tidak di periksa oleh penegak hukum,” ungkap masyarakat yang namanya enggan disebutkan tulis. (Mudahri/transakt)