Rabu, 23 Januari 2019 | 03:28 WIB

Dugaan Korupsi Penggelapan PBB Antara Kantor Pajak Pratama Dengan Dispenda Tapteng

foto

 

Dugaan Korupsi Penggelapan PBB Antara Kantor Pajak Pratama Dengan Dispenda Tapteng.

(Trans Aktual)

Dugaan korupsi berat atas penguatan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan antara pemungut pajak Pratama Sibolga untuk TA 2014 dengan Dinas Pendapatan Kab. Tapanuli Tengah sangat dikesalkan.

Berdasar Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Mei 2015 No. 38A/LHP/XVIII.MDN/05/2015 pada halaman 45 bahwa : Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan TA 2014 sebesar Rp. 3.999.266.343,- dan Realisasi sebesar Rp. 5.985.480.231:

Anehnya pendapatan Pemda Kab. Tapteng TA 2005 PBB – P2 sudah mencapai Rp.13.144.144.743,- dari jumlah anggaran yang telah ditargetkan dari Rp. 10.751.431.576,- berdasarkan atas penyampaian nota perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Tapanuli Tengah.

Kemudian kita lihat perjalanan pungutan PBB-P2 TA 2007 berdasarkan surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Tapanuli Tengah tanggal 19 September 2007 kepada Gubernur Sumatera Utara d/p. Kepala Dinas Pendapatan Perihal : Laporan bulanan Realisasi PAD dan bagi hasil pajak / bukan pajak bulan Agustus 2007 bahwa jumlah PBB P-2 yang terjadi sampai Agustus 2007 sudah sebesar Rp. 7.551.803.385; dari target pendapatan sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan kemungkinan besar TA 2007 akan tercapai hingga diatas Rp. 14.000.000.000,- sesuai dengan tingkat pertumbuhan pembangunan penduduk dan naiknya harga nilai objek pajak dan perbuatan target pajak adalah berdasarkan objek-objek pajak yang jelas.

Namun anehnya TA 2014 kok target menurun jadi Rp. 3.999.266.345? dan realisasi Rp. 5.985.480.231; padahal objek pajak dari jumlah bangunan setiap tahun di perkotaan pandan ibukota Kab. Tapteng, Sarudik dan Barus cukup terjadi pertumbuhan bangunan yang pesat sejak TA 2011 – 2015.

Bila sisi hukum tidak gelap di Kejaksaan Negeri Sibolga, kasus dugaan penggelapan pajak PBB-P2 Puluhan miliar tersebut menurut DPD LSM PI Kab. Tapanuli Tengah, sudah segera dilaporkannya.

Namun mereka tidak tinggal diam kasus dugaan Penggelapan Pajak yang akan menyeret banyak petugas Februari 2019 akan dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga kuat untuk TA 2014 saja negara dirugikan Kl Rp. 8M lebih yakni perhitungan kasus dari TA 2005 sebesar Rp. 13.144.144.743 dari target Rp. 10.751.431.576 dan TA 2007 dengan sasaran target PBB – P2 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan masih pada bulan agustus sudah dapat tercapai realisasi sebesar Rp. 7.551.803.385,- yang tentu bila Desember tutup buku tanggal 31 tentu besar harapan setidaknya setoran PBB-P2 akan tercapai Rp. 14M lebih, sehingga secara garis besar Rp.14.000.000.000 dikurang jumlah pendapatan TA 2014 sebesar Rp. 5.985.480.231 menjadi Rp. 8.014.59.769; negara dirugikan, belum terhitung TA 2013, TA 2012 dan TA 2011 yang ditangani pemungutan oleh Kantor Pajak Pratama Sibolga. sampai dimana akhir kasus ini akan Trans Aktual ikuti selanjutnya? (dp)

 

Pandan, 29 Desember 2018

Pengirim Berita, DAFTAR PASARIBU