Rabu, 23 Januari 2019 | 03:33 WIB

PMD Kab.Tapteng Berani Terobos Pengelolaan Pendidikan Usia Dini Melalui Dana Desa

foto

 

Gambar Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Sebagai Narasumber Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Hukum.

Tapteng (TransAktual)

Badan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan terobosan untuk pengelolaan pendidikan usia dini. Terobosan yang dilakukan PMD Kab. Tapanuli Tengah tersebut melalui Pemerintah Desa Sampang Maruhur Kecamatan Sirandorung dengan menggunakan dana desa TA 2018 dinilai karena tidak ada kemampuan melaksanakan tufoksinya untuk mengelola dana desa dalam memprogramkan pembangunan di bidang sarana dan prasarana jalan desa guna memperlancar dan meningkatkan akses jalan dalam rangka memperlancar perekonomian masyarakat pada perdesaan.

Akibat kekurangmampuan PMD Kab. Tapanuli Tengah sehingga sebagian dana desa tersebut diarahkan untuk membiayai pendidikan pada usia dini, seperti : melakukan pengadaan buku, peralatan belajar dan permainan anak-anak usia dini tahun 2018 dan beberapa kegiatan dibidang kesehatan.

Padahal pemerintah telah membagi tupoksi dari setiap jabatan tersebut / instansi yakni Kementerian Pendidikan yang telah ditugasi pemerintah dalam hal pengelolaan di bidang pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional sebagaimana bunyi pasal 58 C Ayat 1 yang berbunyi Organ dan Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar / pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum Nirlaba yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Yang dikelola swasta)

Pasal 58 A ayat 2 berbunyi : Pemerintah / Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan / atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan seterusnya (bagi sekolah negeri).

Jadi Kementerian Pendidikan jelas bertanggung jawab dibidang pendidikan, bukanlah Kementerian Desa yang menangani pendidikan sebagaimana yang telah diatur PPRI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya pada PPRI No. 66 tahun 2010. Demikian pula dibidang kesehatan tentu dibidangi oleh Kementerian Kesehatan namun ditampung pada kegiatan Dana Desa.

Namun diduga merasa Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga berada dibelakangnya sehingga merasa aman dirinya melakukan suatu penyimpangan aturan. Contohnya menampung sosialisasi hukum dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa TA 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per desa untuk biaya narasumber pada acara sosialisasi hukum tersebut. Menurut pengamatan Trans Aktual dilapangan bahwa narasumber yang dihadirkan setiap pertemuan sosialisasi hukum tersebut adalah kepala Kejaksaan Negeri Sibolga dan dari instansi Polres Kab. Tapanuli Tengah. Anehnya sosialisasi hukum tersebut dilaksanakan pada akhir tahun anggaran setelah kegiatan telah selesai, yang menurut informasi yang dikumpulkan oleh Trans Aktual bahwa dana sosialisasi hukum yang ditampung disetiap dana desa per desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai pengaman hukum dari penegak hukum bila adanya kegiatan desa yang bermasalah hukum yang dilaporkan oleh masyarakat kepada penegak hukum.

Sejauh mana perkembangan persoalan kasus Dana Desa yang baru-baru ini sejumlah LSM berangkat demonstrasi ke Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga tentang banyaknya laporan kasus dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat ke Kejaksaan Negeri Sibolga hingga saat ini tidak digubris Kejari Sibolga termasuk sejumlah kepala desa yang terlibat dalam dana desa, sampai dimana kebenaran persoalan ini akan TransAktual ikuti. (dp/transakt)

Pandan, 27 Desember 2018

Pengirim Berita : Daftar Pasaribu