Senin, 25 Maret 2019 | 18:38 WIB

Sisi Gelap Hukum di Negara Tercinta

foto

 

Sisi Gelap Hukum di Negara Tercinta.

www.transaktual.com

Bila Kapolres kota Sibolga digugat ke Pengadilan pada dugaan tidak mengutamakan kepentingan negara. Tidak menjunjung tinggi kehormatan Kepolisian Negara RI, tidak memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan atau pengaduan masyarakat dan diduga berpihak dalam perkara pidana yang ditangani pada kasus PT. STKIP Santa Maria Sibolga, siapakah yang bersalah?

Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bab II Pasal 3 huruf b mengatakan : Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Ngeara Republik Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara. Huruf c menyatakan menjunjung tingi kehormatan dan martabat negara Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal kasus PT. STKIP Santa Maria Sibolga sebagaimana laporan kepolisian No. LP/63/III/2014/SK/LES SBG tanggal 26 Maret 2014 hingga saat ini tidak sampai   pelimpahan Berkas perkaranya di kejaksaan Negeri Sibolga sebagaimana keterangan Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, Timbul Pasaribu, 1 ½ bulan yang lalu saat di konfirmasi wartawan Trans Aktual.

Padahal kasus tersebut adalah pengkangkangan PT. STKIP Santa Maria Sibolga terhadap UU No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Penipuan terhadap anak didik, tentu tidak terlampau maju bila disebutkan tidak mengutamakan kepentingan negara, sebab undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 bukanlah kepentingan individu atau golongan.

Undang-Undang RI ataupun Peraturan Pemerintah hingga sampai kepada Peraturan teknisnya oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, semuanya adalah untuk kepentingan negara dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah turunan dari Undang-Undang RI no.2  tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana bunyi pasal 2 yakni : fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah, negara, dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan demikian pula dalam pasal 4 dan 5 yang semakin diperjelas tentng tugas kepolisian negara Republik Indonesia.

Namun Kapolres Kota Sibolga tampaknya mengabaikan kalimat Penegakan Hukum dan memilih perlindungan, sehingga mengartikan melindungi organisasi Perguruan Tinggi swasta STKIP Santa Maria Sibolga dari tindakan hukum, meskipun tidak mematuhi bunyi salah satu pasal dari UU No.20 tahun 2003 itu sebagaimana laporan polisi No : LP/63/2014/SU/RES SBG tanggal 26 Maret 2014.

Anehnya bila kita cermati pasal 5 ayat 2 yakni : Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian Nasional yang merupakan kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dalam ayat (1).

Tentu kita tidak terlampau maju atas  kejadian yang dibuat Kapolres Kota Sibolga tersebut tidak melaksanakan penegakan hukum atas kasus PT. STKIP Santa Maria Sibolga, dimana Kapolres Kota Sibolga sehingga memihak kepada PT. STKIP Santa Maria Sibolga.

Bila kita cermati bunyi pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Mengacu pada kalimat memberikan perlindungan yang dipilih oleh Kapolres Kota Sibolga mungkinkah ada persamaannya  dengan pola pikir kapoldasu, kapolri sebagaimana bunyi pasal 5 ayat (2) tadi yang berkalimat satu kesatuan dengan Kapoldasu dan Kapolri berperan untuk melindungi Kasus PT. Swasta STKIP Santa Maria Sibolga dari Penindakan hukum?

Mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Bab IV pasal 94 dan pasal 95 tentang Evaluasi Kinerja Penyidik.

Mungkinkah Kapoldasu dan Kapolri tidak mengetahui terpendamnya berkas perkara Pemeriksaan Kasus PT. Swasta STKIP Santa Maria Sibolga di Kapolres Kota Sibolga?  Berdasarkan Pasal 94 ayat 1 berbunyi : untuk mengukur tingkat             keberhasilan penyidik / penyidik pembantu, dilakukan evaluasi kinerja dengan membuat rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil penyelidikan  dan penyidikan berupa rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil penyelidikan dan berupa :

Jumlah perkara yang diterima, diproses dan diselesaikan; dan

Rincian jumlah setiap jenis penindakan yang dilaksanakan oleh penyidik / penyidik pembantu meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pengeluaran tanahan dan penyerahan berkas perkara. Ayat (2) evaluasi rekapitulasi data kegiatan dan hasil penindakan dilaksanakan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali dan dirangkum dalam laporan bulanan.

Ayat (3) Laporan bulaan dibuat secara berjenjang dari tingkat Polsek saampai dengan Mabes Polri dengan jadwal pengiriman setiap bulannya sebagai berikut :

Laporan dari Polsek paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan sudah diterima di Polres (Kapolres dan Kasat Reskrim)

Laporan dari Polres paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan sudah diterima di Polda (Kapolda dan Direskrim) dan

Laporan dari Poldan Satker Mabes Polrti yang menangani penyidikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan sudah diterima di Bareskrim Polri (Kabareskrim Polri)

Ayat 4 Laporan bulanan digunakan sebagai bahan :

Pemantauan perkembangan penyidikan

Evaluasi kinerja satuan kewilayahan

Evaluasi kinerja satker Mabes Polri yang menangani penyidikan dan

Pendataan di Pusat Informasi Kriminal Nasional

Seluruh kinerja kepolisian sejak dari polsek hingga ke Mabes Polri di perjelas lagi pada pasal 95 yang berbunyi ayat (1) : Analisis Dan Evaluasi (Anev) kemampuan penyelesaian perkara yang ditangani secara periodik.

Anev kinerja penyidik/penyidik pembantu pada semester pertama dan kedua pada tahun berjalan dan

Anev kinerja penyidik/penyidik pembantu selama 1 (satu) tahun

Ayat (2) Pengiriman Anev Kinerja setiap semester dari tahunan dengan jadwal sebagai berikut : a. Anev semester pertama dari Polres paling lambat tanggal 10 Juli sudah diterima di Polda, dari Polda dan Satker Mabes Polri yang membidangi penyidikan paling lambat tanggal 15 Juli sudah diterima Kabareskrim Polri; dan b. Anev semester kedua dan akhir tahunan dari Polres paling lambat tanggal 10 Januari sudah diterima di Polda dari Polda dan satker Mabes Polri yang membidangi penyidikan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya sudah diterima di Ka. Bareskrim Polri.

Bila kita cermati sejumlah bunyi pasal dan ayat pada peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tentu Kapoldasu dan Kapolri turut serta mengetahui kasus PT. STKIP Santa Maria Sibolga dimana berkas perkaranya belum dilimpahkan dengan lengkap ke Kejaksaan Negeri Sibolga, atau mungkin bisa jadi Laporan Analisis Dan Evaluasi (Anev) dimanipulasi oleh Kapolres Kota Sibolga?

Contohnya : Kapolres Kota Sibolga, melalui Aiptu Julianus Napitupulu kepada wartawan Trans Aktual mengatakan, kita lihat nanti tanggal 20 November 2017 apakah kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sibolga bersedia nantinya menerima Pelimpahan berkas perkara tersebut,  (Lihat pemberitaan Trans Aktual Kasus PT. STKIP Santa Maria Sibolga sudah 43 bulan, mau dibawa kemana).

Namun saat di konfirmasi wartawan TransAktual pada Februari 2018 kepada Aiptu Julianus Napitupulu mengatakan Polres Sibolga sudah mengirim berkas perkaranya tanggal 20 Januari 2015 ke Kejari Sibolga lalu menampakkan Expedisi Pengiriman Berkas  perkara PT. STKIP Santa Maria Sibolga, yang ditanda tangani Sianipar bagian  surat masuk ke Kejari Sibolga.

Trans Aktual saat itu mengingatkan Aiptu Julianus, saya mengakui adanya informasi pengiriman berkas perkara PT. STKIP Santa Maria Sibola yang saat itu JPU nya jaksa Nanang oleh Jaksa Nanang saat dikonfirmasi tentang benar tidaknya berkas perkara dimaksud telah dikirim Polres Sibolga ke Kejaksaan Negeri Sibolga, membenarkannya namun di kembalikan  ke Polres Sibolga untuk diperbaiki dengan alasan berkas perkara kurang lengkap, sebut Nanang. Namun oleh Aiptu Julianus membantahnya, bahwa berkas perkara tersebut tidak benar kurang lengkap. Dan tidak pernah dikembalikan oleh Kejari Sibolga.

Anehnya saat Wartawan TransAktual mengarahkan cerita tentang uang ganti kerugian terhadap mahasiswa yang merasa dirugikan dan keberatan kiranya dapat dijembatani Polres Sibolga kepada Pihak Yayasan Santa Maria Sibolga, lantas Aiptu Julianus Napitupulu menyatakan silahkan dihubungi pihak Yayasan lalu mengatakan, memang atas nama Obbiye Putra Simbolon telah menarik perkara ini pada tanggal 10 Maret 2015 atas nama 49 mahasiswa.

Wartawan Trans Aktual pun sangat merasa tertarik atas informasi yang dikatakan Aiptu Julianus karena menampakkan tanggal berita acara penarikan berkas perkara, lalu TransAktual meminta nama-nama orang yang 49 ex-mahasiswa atas nama Obbiye Putra Simbolon.

Oleh Aiptu Julianus menjawab TransAktual, tunggu dulu, saya meminta persetujuan  atasan saya, bila atasan mengizinkan akan saya berikan nama-nama orang tersebut, lalu meninggalkan TransAktual  dan bergegas  ke ruangan lain. Namun setelah Aiptu Julianus kembali menemui Trans Aktual Jawabnya : Atasan saya tidak mengizinkan, ada apa nama-nama mahasiswa  siswa STKIP Santa Maria yang dikatakan telah menaruh perkara tersebut dirahasiakan Polres Sibolga?

Dan yang menjadi pertanyaan besar, tanggal 20 Januari 2015 berkas perkara PT. STKIP Santa Maria Sibolga dikirim ke Kejaksaan Negeri Sibolga kemudian Julianus menampakkan buku Polres Sibolga tanggal 10 Maret 2015 oleh Obbeye Putra Simbolon bersama 49 orang mahasiswa PT. STKIP Santa Maria Sibolga telah menarik perkara tersebut dari Polres Sibolga, setelah 41 hari berkas perkara di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Sibolga dan membantah ada dipulangkan Kejaksaan Negeri Sibolga. Berkas perkara kasus PT. STKIP Santa Maria Sibolga ke Polres Sibolga.

Kesimpulannya : PENEGAKAN HUKUM MASIH GELAP, SAMPAI HARI KIAMAT?

Oleh DAFTAR PASARIBU

Wartawan TransAktual