Rabu, 23 Januari 2019 | 04:24 WIB

Terdakwa Kasus Meikarta, Billy Sindoro Bantah Lakukan Suap Pada Bupati Bekasi, Dkk

foto

 

Terdakwa Kasus Meikarta, Billy Sindoro Bantah Lakukan Suap Pada Bupati Bekasi, Dkk.

BANDUNG – www.transaktual.com

Billy Sindoro, salah satu terdakwa perkara gratifikasi antara sederet Pengusaha Meikarta dengan Bupati Kabupaten Bekasi beserta jajarannya membantah  yang terlibat melakukan pemberian.

Terdakwa tidak terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan, karena terdakwa telah pensiun sebagai eksekutif Siloam Hospitals sejak tahun 2015, sehingga terdakwa tidak lagi memiliki kapasitas atau kewenangan untuk ikut campur tangan dalam proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Latar belakang terdakwa sebelumnya di perusahaan bukan dalam bidang perijinan pertanahan maupun pengadaan lahan melainkan dalam bidang pengelolaan rumah sakit yaitu Siloam Hospitals, meskipun setelah pensiun terdakwa atas ijin Presiden Direktur PT. Lippo Karawaci, Tbk (Ketut Budi Wijaya)diijinkan untuk tetap bekerja sebagai karyawan non struktural/Advisory di Siloam Hospitals di bidang pelayanan kesehatan dan rumah sakit.

Demikian antara lain disampaikan oleh Penasehat Hukum Billy Sindoro dalam Nota Keberatan (Eksepsi) di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Judianto Hadilaksana, SH. MH (26/12/2018) di Pengadilan Tipikor Bandung. Terdakwa bukan eksekutif atau pejabat struktural Meikarta, tidak mempunyai peranan dalam operasional , terdakwa bukan pelaksana proyek dalam pengadaan, pengurusan perijinan maupun dalam pembangunan proyek Meikarta, lanjut Penasehat Hukum Billy Sindoro.

Pada bagian lain disebutkan bahwa alasan mengajukan eksepsi karena semua

Dakwaan Penuntut Umum kabur, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kuhap, dan karena itu mutlak demi hukum surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan hal itu, kiranya Majelis Hakim memberi Putusan Sela, menerima dan mengabulkan Keberatan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa Billy Sindoro, menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, membebaskan terdakwa dari Surat Dakwaan No. 130/TUT.01.04/24/12/2018 tertanggal 14 Desember 2018 dan memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari Rutan Polda Jawa Barat seketika setelah Putusan Sela dibacakan.

Pada persidangan sebelumnya, Billy Sindoro bersama - sama dengan Henry Jasmen P. Sitohang, Bartolomeus Toto, Edi Dwi Soesianto, Satriadi dan PT. LIPPO CIKARANG, Tbk melalui PT. Mahkota Sentosa Utama didakwa melakukan serangkaian penyuapan dan atau gratifikasi kepada Bupati Kabupaten Bekasi dan para pejabat lainnya di Kabupaten Bekasi mulai diadili (19/12/2018).

Diuraikan oleh PU KPK, mereka melakukan serangkaian pemberian berupa uang dengan besaran jumlah yang berbeda -beda. Total pemberian Rp16.182.020.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) dan SGD270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu dolar Singapura) dan SGD90.000,-. Selaku Bupati, Neneng Hasanah Yasin menerima sebesar Rp10.830.000.000,- dan SGD270.000,-; Selaku Kepala Dinas PMPTSP (Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu), Dewi Tisnawati menerima Rp1.000.000.000,- dan SGD90.000,- ; Selaku Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Jamaludin menerima Rp1.200.000.000,- ; Selaku Kepala  Dinas Pemadam Kebakaran, Sahat Maju Banjarnahor menerima Rp952.000.000,- ; Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang PUPR,  Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp700.000.000,- ; Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Daryanto menerima Rp300.000.000,- ; Selaku Kepala Bidang Bangunan Umum PUPR, Tina Karini  Suciati menerima Rp700.000.000,- ; Selaku Kepala Bidang Tata Ruang Bappeda (Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah). Pemberian dari para terdakwa dimaksudkan  supaya Neneng Hasanah Yasin menandatangani IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) dan SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan LLingjungan Hidup), serta kemudahan dalam pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepada PT. LIPPO CIKARANG, Tbk melalui PT. Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta yang bertentangan dengan kewajiban para penerima. Semua pemberian uang dilakukan secara bertahap.

Untuk perizinan Meikarta diawali dengan IPPT, PT. LIPPO KARAWACI, Tbk yang ditugaskan kepada Billy Sindoro. Mantan CEO PT. Siloam Hospital itu dipekerjakan kembali sebagai karyawan LIPPO KARAWACI, Tbk berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), Bartolomeus Toto selaku Presiden Direktur PT. LIPPO KARAWACI, Tbk, Henry Jasmen  P. Sitohang, Fitradjaja Purnama dan Taryudi yang merupakan Konsultan Perizinan IPPT dan Perizinan lainnya.

Dalam proses pengusahaan perizinan antara pihak pemberi dan penerima terkait pemberian uang kepada Neneng Hasanah Yasin dan pihak - pihak Pemkab Bekasi menggunakan sandi komunikasi sebagai berikut :

a. BABE/SANTA/BIS : Billy Sindoro

b. SUSI : Bupati Bekasi,

c. KAKAK TERTUA : Fitradjaja Purnama,

d. JODI : Henry Jasmen P. Sitohang,

e. SI KECIL : Taryudi,

f. NANI : Neneng Rahmi Nurlaili,

g. PENYANYI : Sahat Maju Banjarnahor,

h. ADIKNYA PENYANYI : Asep Bukhori,

i. TINA TOON : Tina Karini Suciati Santoso,

j. MELVIN : Jamaludin,

k.BANG BREH : Muhamad Kasimin,

l.PAKDE/WINDU : Daryanto,

m. INDI : Sukmawatty Karnahadijat,

n. MEJA KERJA : Meikarta,

o. CENGKARENG : Cikarang,

p. INDOMIE : Uang,

q. BANTUL : Pemkab Bekasi,

r. JOGJA : Pemprov Jawa Barat,

s. INDEKS : Bobot  Pekerjaan,

t. DAM : Dinas Pemadam Kebakaran dan

u. DEL : Dinas Lingkungan Hidup.

Akibat perbuatan para terdakwa, PU KPK menerapkan dakwaannya secara alternatif yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan  Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Pada sidang mendatang, PU KPK akan mengajukan Surat Tanggapan atas eksepsi tersebut.

(Y CHS/transakt)