Rabu, 23 Januari 2019 | 04:40 WIB

Pengadilan Tipikor Bandung Sidangkan Perkara Gratifikasi Perijinan Proyek Meikarta Bekasi

foto

 

Pengadilan Tipikor Bandung Sidangkan Perkara Gratifikasi Perijinan Proyek Meikarta Bekasi.

BANDUNG – www.transaktual.com

Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus akan menyidangkan perkara Gratifikasi terkait perijinan proyek Meikarta Kabupaten Bekasi.

Sidang mulai digelar pada 19 Desember 2018 yang akan datang. Kepastian sidang tersebut disampaikan Humas Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Wasdi Permana, SH. MH pada hari ini 17/12/2018). Dimulainya penyidangan oleh Pengadilan Tipikor Bandung setelah Penuntut Umum KPK melimpahkan 4 berkas perkaranya pada hari Kamis, 13 Desember 2018 lalu. "Sidang pertama Rabu,19 Des 2018," tulis Wasdi Permana, SH.,MH.

Berikut nama para terdakwa :

1. Atas nama terdakwa : Billy Sindoro dengan No. : 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg;

2. Hendri Jasmen, No. 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, (untuk keduanya Majelis Hakim diketuai Tardi, SH. MH);

3. Taryudi, No. 123/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg dan

4. Fitrajaya Purnama, No. 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, Majelis Hakim diketuai Judianto Hadilaksana, SH.,MH.

Perkara gratifikasi sebesar Rp7 milyar dilakukan oleh Billy Sindoro, dkk kepada Neneng Hasanah selaku Bupati Bekasi dan para Kepala Dinas dijanjikan uang Rp13 miliar oleh pengembang Lippo Group yaitu : Petinggi Pengembang Meikarta,  Billy Sindoro, Karyawan Pengembang Meikarta,  Hendry Jasmen, Konsultan Pengembang Meikarta, Taryudi dan Fitrajaya Purnama.

Kasus tersebut terbongkar, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah. Menyusul Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin,  Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi, Dewi Tisnawati selaku Kepala DPMPTSP Bekasi dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Sahat M. Banjarnahor.

(Y CHS/transakt).