Sabtu, 15 Desember 2018 | 08:10 WIB

Kasus Korupsi Bank BJB Syariah, Sidang di Tipikor Bandung, Pelapor Apresiasi Kinerja Mabes Polri

foto

 

Kasus Korupsi Bank BJB Syariah, Sidang di Tipikor Bandung, Pelapor Apresiasi Kinerja Mabes Polri.

BANDUNG – www.transaktual.com

"Kami apresiasi kinerja Mabes Polri yang berhasil melakukan penyidikan secara transparan dan profesional sehingga saat ini masuk dalam wilayah persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, "ujar Ketua Kajian Hukum & Pemerintahan Lsm Monitoring Community, Aan Kandar Karnawan (28/11/2018).

Aan Kandar Karnawan telah melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri lebih dari setahun lalu. Menurutnya, setelah instansi Penegak Hukum menyatakan kasus tersebut adalah di ranah perdata, Aan berkeyakinan kasusnya adalah pidana korupsi. Pegiat Antikorupsi itu berharap agar hukum dapat ditegakkan dan berkeadilan. Bukti sudah cukup, Jaksa yang harus mempertahankan bahwa ini berada dalam ranah korupsi. Kami akan pantau jalannya persidangan. Selanjutnya kami akan melaporkan tindak pidana korupsi pada Bank BJB, kata Aan saat dihubungi  melalui telepon selulernya hari ini.

Pengadilan Tipikor Bandung bersiap mengadili kasus korupsi dengan kerugian negara tak kurang dari Rp566, 45 milyar. Dari pantauan di Pengadilan Tipikor Bandung bahwa perkara bernomor register  nomor 104/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg tertanggal 26 Nopember 2018 belum ditunjuk Majelis Hakim yang menanganinya serta penetapan hari & tanggal sidangnya. Terdakwa yang akan diadili adalah Yoice Gusman mantan pimpinan PT. Bank BJB (Bank Jabar Banten (BJB) Syariah. JPU (Jaksa Penuntut Umum) telah ditunjuk pihak Kejaksaan yaitu Dr Erianto, SH., MH yang akan mendakwa menurut Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 20 tahun. 

Kasus yang ditangani Bareskrim Mabes Polri‎ ini bermula saat BJB Syariah mencairkan dana Rp566,45 milyar untuk pembangunan Garut Super Blok pada PT. Hastuka Sarana Karya milik Andi Winarto pada 2014. Dalam hal ini, Yocie diduga tidak menaati prosedur pemberian kredit saat memberikan kredit kepada  Andi Winato‎. Dana itu untuk membangun 161 ruko di Garut Superblok. Namun, setelah dicairkan, Andi Winarto malah mengagunkan tanah induk dan bangunan ke bank lain. Setelah dana Rp500 milyar lebih itu dicairkan dan dalam perjalanannya pembayaran kredit tersebut macet.

Pada penanganan kasus ini, penyidik Direktorat Tipikor Bareskrim Polri menyita aset Rp217 milyar‎ dari dua perusahaan itu adalah PT. Hastuka Sarana Karya dan CV. Dwi Manunggal Abadi. Dalam catatan Pelapor sebelumnya, jumlah barang bukti yang disita sebagai berikut :

1. Sertifikat dan Tanah seluas 7.000 m² atas nama ANDY WINARTO, terletak di Jalan, Bukit Pakar Timur, Ciburial, Cimenyan, Bandung;

2. Sertifikat dan Tanah seluas 1.522 m² beserta bangunan atas nama ANDI WINARTO, terletak di Jalan Wastukencana No. 31 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;

3. Sertifikat dan Tanah seluas 1.493 m² beserta bangunan atas nama ANDI WINARTO terletak di Jalan Inggit Garnasih No.110 Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Bandung tanah dan sertifikat;

4. Sertifikat dan Tanah seluas 1.400 m² atas nama Rosalina Hakim terletak di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;

5. Sertifikat dan Tanah seluas 15. 593 m² atas nama Rosalina Hakim terletak di Jalan Pembangunan Blok Untung Ds Jaya waras Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut;

6. Sertifikat dan Tanah seluas 13. 884 m² atas nama Rosalina Hakim terletak di Jalan Pembangunan Blok Gordah Ds Jaya waras Kec. Tarogong Kab. Garut;

7. Sertifikat dan Tanah seluas 7.740 m² beserta bangunan yang terletak di Jalan Malabar No. 331 Kelurahan Samoja Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;

8. Mobil Bently warna hitam Nopol: B 1 BAA atas nama Theresia Situngkir.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Hakim Putratama kepada media (16/10/2017) saat penggeledahan oleh Penyidik mengatakan, pihaknya mengaku telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan dengan baik sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama ini, BJB Syariah juga berada dalam pengawasan ketat induk usaha.
Dia menjelaskan kasus kredit macet memunculkan dua potensi kesalahan yakni, sistem analisis dalam proses pemberian kredit atau memang ada oknum yang terlibat dalam proses transaksi.

(Y CHS/transakt).