Sabtu, 15 Desember 2018 | 06:24 WIB

14 Kadis Pasti Diadili, Kpk Tidak Tebang Pilih

foto

 

14 Kadis Pasti Diadili, Kpk Tidak Tebang Pilih.

BANDUNG  - www.transaktual.com

Saya yakin dan percaya, KPK tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum, 14 Kadis pemberi suap pasti mendapat giliran untuk diadili. Hal tersebut disampaikan Jachja Taruna Djaja (29/11/2018). Selaku Kepala Biro Investigasi dan Klarifikasi GNPK Wilayah Jawa Barat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap KPK untuk menindaklanjuti perkara OTT Bupati KBB."Saya, Jachja Taruna Djaja, Kepala Biro Investigasi dan Klarifikasi Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK -RI) Wilayah Jawa Barat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap KPK dalam menindaklanjuti perkara OTT Bupati KBB. “ Sebelum jatuhnya vonis terhadap Abubakar, Weti Lembanawati, dan Adiyoto, 14 Kadis pemberi suap insya Alloh akan mendapatkan giliran yang sama seperti nasib kadis yang sudah menjalani persidangan. Saya yakin dan percaya, KPK tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum."

Putusan terhadap ketiga terdakwa sudah ditentukan oleh Pengadilan Tipikor Bandung. Melalui Majelis Hakim yang diketuai oleh Fuad Muhammadi, SH.,MH untuk perkara Weti Lembanawati dan Adyoto sedang untuk perkara H. Abubakar diketuai I Dewa Gede Suardika, SH.,MH Putusan akan dibacakan pada tanggal 17/12/2018. 

Mantan Bupati KBB  H. Abubakar sebelumnya dituntut pidana penjara selama 8 tahun oleh PU (Penuntut Umum) KPK dan dikenakan denda Rp 400 juta subsider hukuman kurungan selama 4 bulan. Selain itu H. Abubakar juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 601 juta. Jika tidak, maka harta bendanya disita dan jika tidak ada harta benda maka harus diganti hukuman pidana penjara selama 6 bulan karena telah melanggar pasal 12 huruf a UU PTPK. "Terdakwa terbukti bersalah secara meyakinkan menerima hadiah atau janji dari para Kepala SKPD untuk kepentingan istrinya, Elin Suharliah pada Pilkada 2018, " ujar Budi Nugraha, dkk yang bertindak sebagai PU KPK dalam perkara tersebut (5/11/2018). Kemudian PU KPK itu agar Majelis Hakim juga memberikan hukuman tambahan yaitu memohon agar dilakukan pencabutan hak memilih dan dipilih bagi Abubakar selama tiga tahun sejak ada keputusan inkracht.

Sebelum nya dalam sidang tersebut PU KPK juga menyampaikan surat tuntutan untuk dua terdakwa lainnya, mantan Kadis Indag, Weti Lembanawati dan mantan Kepala Bapelitbangda, Adiyoto. Kedua terdakwa dituntut berbeda. Untuk Weti Lembanawati, PU KPK menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun, pidana denda Rp200 juts subsider hukuman kurungan selama 3 bulan. Sedangkan kepada Adiyoto, PU KPK memohon agar Majelis menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda Rp200 juta subsider hukuman kurungan selama 3 bulan. 

Tuntutan kepada ketiganya menurut PU KPK bahwa H. Abubakar pada waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang secara bertahap sejumlah total Rp860 juta.

Uang tersebut menurut PU KPK merupakan partisipasi iuran atau bancakan dari 17 Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah KBB untuk kepentingan pencalonan Elin Suharliah (istri Abubakar) dan Maman Sulaiman Sunjaya dalam Pilkada Kab. Bandung Barat tahun 2018. Salah satunya yaitu untuk membayar survei Indopoling. Jaksa menyebut uang itu diterima melalui terdakwa Weti Lembanawati dan Adiyoto.

PU KPK juga mengungkap ada beberapa kode yang digunakan oleh para terdakwa terkait pengumpulan uang bancakan tersebut. Salah satu kata yang digunakan oleh Abubakar yaitu "potensi." Kata itu beberapa kali diucapkan H.Abubakar saat melakukan komunikasi dengan Weti dan Adiyoto. 

Rekaman percakapan berkali-kali diperdengarkan di persidangan dalam agenda pemeriksaan para saksi. Dalam persidangan juga teruungkap jika H. Abubakar sempat menyuruh anaknya, Aulia Hasan Sumantri mengambil "potensi" Rp100 juta dari Weti Lembanawati.

Dalam uraiannya, PU KPK  juga sempat menyoal pernyataan Abubakar yang dianggap menjadi "ancaman" bagi para Kepala SKPD agar menberikan uang iuran membantunya. Abubakar sempat mengeluarkan kalimat,  "jika tidak bisa dibina maka binasakan." Atas tuntutan tersebut ketiga terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya (26/11/2018 lalu.

Sebelumnya, mantan Kepala BKPSDM KBB, Asep Hikayat yang ditempatkan sebagai terdakwa pemberi suap kepada mantan Bupati KBB telah dihukum pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. "Ini gambaran hukuman untuk 14 kadis lainnya, bila mereka kooperatif," pungkas Jachja.

(Y CHS/transaktual).